Jakarta | Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir menilai pencalonan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan langkah strategis Indonesia untuk mendorong tata kelola kesehatan global yang lebih adil. Upaya tersebut terutama ditujukan untuk memperkuat kepentingan dan suara negara-negara berkembang dalam berbagai keputusan kesehatan internasional.
Pernyataan itu disampaikan Arrmanatha dalam konferensi pers pertamanya setelah serah terima jabatan Menteri Luar Negeri dari Sugiono di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan bahwa pencalonan Budi tidak semata-mata berkaitan dengan persaingan untuk menduduki posisi tertinggi di WHO, melainkan bagian dari upaya Indonesia memperjuangkan perubahan dalam sistem kesehatan dunia.
Dalam konteks tersebut, pencalonan Budi Gunadi Sadikin diarahkan untuk mendorong arsitektur kesehatan global yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kesenjangan antarnegara. Isu seperti pemerataan akses obat dan vaksin, penguatan kapasitas sistem kesehatan, pembiayaan, serta kesiapsiagaan menghadapi wabah menjadi bagian penting dari agenda yang ingin diperjuangkan Indonesia.
Arrmanatha menegaskan, Indonesia memandang WHO sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam memastikan kerja sama internasional berjalan berdasarkan prinsip keadilan. Karena itu, pencalonan tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi kontribusi negara berkembang yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan kesehatan dunia, sekaligus memperkuat solidaritas global di bidang kesehatan.
Pandangan Arrmanatha menunjukkan bahwa sistem multilateral saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan negara berkembang. Dalam tatanan global, ruang pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan masih perlu dibenahi agar suara serta kebutuhan negara berkembang memperoleh tempat yang lebih proporsional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berbagai persoalan internasional, termasuk kesehatan, kerap berdampak langsung pada masyarakat di negara dengan kapasitas yang berbeda. Karena itu, pembenahan sistem multilateral dipandang penting untuk mewujudkan tatanan yang lebih adil dan mampu mencerminkan kepentingan seluruh negara, bukan hanya sebagian pihak.
Indonesia mendorong perubahan tersebut melalui keterlibatan aktif di berbagai organisasi internasional. Pendekatan ini menempatkan partisipasi sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat peran negara berkembang dalam proses multilateral. Indonesia tidak hanya menyampaikan aspirasi dari luar, tetapi juga berusaha mendorong pembenahan dari dalam melalui posisi dan kehadirannya di lembaga-lembaga internasional. Dengan demikian, suara Indonesia dapat disampaikan sekaligus ditempatkan dalam ruang yang memungkinkan berlangsungnya pembahasan, perumusan, dan pengambilan keputusan bersama. Keterlibatan tersebut mencerminkan pandangan bahwa perbaikan sistem membutuhkan kehadiran negara berkembang di dalam mekanisme yang membentuk kebijakan global.
Dalam bidang kesehatan dunia, pencalonan Budi Gunadi Sadikin di WHO menjadi salah satu wujud konkret dari pendekatan tersebut. Pencalonan ini menunjukkan upaya Indonesia untuk mengambil bagian secara langsung dalam lembaga multilateral yang berkaitan dengan kesehatan global. Langkah tersebut tidak berhenti pada penyampaian pandangan dari luar, melainkan mencerminkan keinginan untuk berkontribusi dari dalam struktur kerja sama internasional. Melalui posisi dan partisipasi di lembaga multilateral, Indonesia berupaya mendorong agar kepentingan negara berkembang semakin diperhatikan dalam pembahasan kesehatan dunia. Pencalonan Budi karena itu dipandang sebagai bagian dari usaha yang lebih luas untuk memperbaiki sistem multilateral melalui keterlibatan langsung.
Upaya Indonesia untuk memperkuat tata kelola internasional tidak berhenti pada pencalonan Budi Gunadi Sadikin dalam organisasi kesehatan dunia. Pemerintah juga berupaya memperoleh posisi sebagai anggota badan auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keterlibatan tersebut dipandang penting untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya, sekaligus mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam tubuh organisasi internasional. Melalui peran itu, Indonesia dapat ikut memastikan bahwa proses administratif dan keuangan berjalan sesuai aturan, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada negara-negara anggota.
Semangat yang sama turut mendasari pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030. Pencalonan ini mencerminkan keinginan Indonesia untuk berkontribusi lebih besar dalam pembahasan mengenai perdamaian, keamanan, dan penyelesaian konflik internasional. Posisi tersebut juga menjadi ruang diplomatik untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang serta mendorong pendekatan yang mengutamakan dialog, penghormatan terhadap hukum internasional, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Menurut Arrmanatha, Indonesia ingin memperjuangkan Dewan Keamanan PBB yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis. Pandangan itu berangkat dari kebutuhan untuk menyesuaikan tata kelola keamanan global dengan perkembangan komposisi dan tantangan dunia saat ini. Dewan Keamanan yang lebih inklusif dinilai dapat menghasilkan keputusan yang lebih legitimate serta memiliki dukungan lebih luas dari komunitas internasional.
Agenda tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mendorong reformasi kelembagaan secara menyeluruh, bukan sekadar mengejar posisi dalam organisasi multilateral. Indonesia ingin PBB dan lembaga internasional lainnya, termasuk WHO, bekerja secara lebih efektif, efisien, dan representatif. Pada saat yang sama, seluruh lembaga tersebut diharapkan menerapkan hukum serta kesepakatan internasional secara adil bagi semua negara, tanpa membedakan kekuatan ekonomi, politik, maupun pengaruh geopolitik masing-masing.
Pencalonan Budi Gunadi Sadikin menempatkannya dalam proses pemilihan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027. Ia disebut akan bersaing dengan enam kandidat lain untuk mengisi posisi tertinggi dalam organisasi kesehatan global tersebut. Pemilihan ini menjadi bagian dari mekanisme pergantian kepemimpinan WHO menjelang berakhirnya masa jabatan Direktur Jenderal saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Dalam prosesnya, kandidat diajukan oleh negara anggota WHO dan mengikuti tahapan yang ditetapkan organisasi. Nama-nama yang masuk kemudian dipertimbangkan melalui mekanisme resmi sebelum pemungutan suara dilakukan dalam forum Majelis Kesehatan Dunia. Tahapan tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan kepada negara anggota menilai visi, pengalaman, serta komitmen setiap calon terhadap agenda kesehatan internasional.
Tedros Adhanom Ghebreyesus akan mengakhiri masa jabatannya pada 15 Agustus 2027. Dengan demikian, pemilihan yang dijadwalkan pada Mei berlangsung beberapa bulan sebelum pergantian kepemimpinan secara resmi. Jeda waktu tersebut memungkinkan proses transisi dan persiapan administratif sebelum direktur jenderal terpilih mulai menjalankan mandatnya.
Selain Budi Gunadi Sadikin, sumber mencantumkan sejumlah nama yang turut berada dalam persaingan. Di antaranya adalah Hans Kluge, mantan Direktur Regional WHO untuk Eropa yang diusulkan Belgia. Kandidat lain ialah Hanan Al-Kuwari, mantan Menteri Kesehatan Qatar, serta Hanan Balkhy, Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur. Ketiganya membawa pengalaman dalam kebijakan kesehatan, pengelolaan sistem kesehatan, dan kerja sama internasional.
Daftar kandidat tersebut menunjukkan bahwa pemilihan Direktur Jenderal WHO melibatkan tokoh-tokoh dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam. Proses pemilihan akan menjadi agenda penting untuk menentukan arah kepemimpinan WHO pada periode berikutnya, termasuk dalam menghadapi tantangan pemerataan akses layanan kesehatan, kesiapsiagaan menghadapi wabah, dan penguatan kerja sama antarnegara. Hasil akhirnya akan ditentukan melalui mekanisme pemilihan yang berlaku tanpa perlu mendahului keputusan negara anggota.
Baca juga: Tingkatkan Literasi Kesehatan, Koramil Trucuk Bojonegoro dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Berita Terkini Kesehatan dari Menteri Kesehatan RI | Kualitas Udara Jakarta 5 September 2026: Ancaman Bagi Kesehatan
