Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secepat mungkin. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan karhutla yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pemerintah menempatkan percepatan respons sebagai hal penting untuk mencegah meluasnya dampak kebakaran terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengungkapkan arahan Presiden tersebut seusai mengikuti rapat. Menurut Dudung, Presiden memberikan perhatian besar terhadap persoalan karhutla dan meminta seluruh unsur terkait bergerak secara cepat, terkoordinasi, serta berdasarkan kondisi di lapangan. Perhatian itu mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap titik kebakaran segera ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Dudung menegaskan bahwa target utama yang disampaikan dalam rapat adalah penanganan karhutla secepat mungkin. Artinya, langkah pengendalian, pemadaman, dan pencegahan penyebaran api perlu dilakukan tanpa menunggu situasi memburuk. Arahan tersebut juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam mengerahkan sumber daya, termasuk personel, peralatan, serta dukungan operasional yang dibutuhkan.
Dalam pembahasan itu, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus. Kedua provinsi tersebut dipandang perlu memperoleh penanganan dan pemantauan intensif agar potensi kebakaran dapat segera dikendalikan. Dengan arahan Presiden itu, koordinasi antarlembaga diharapkan semakin kuat, sementara pelaporan mengenai perkembangan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Pemerintah juga didorong untuk memastikan upaya penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi mencakup pencegahan serta perlindungan masyarakat di sekitar kawasan terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terkonsentrasi di enam provinsi. Penetapan konsentrasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memetakan sejumlah wilayah yang memerlukan perhatian, pengawasan, serta penguatan langkah penanggulangan secara terkoordinasi. Fokus penanganan tidak berarti karhutla hanya terjadi di wilayah yang menjadi konsentrasi, melainkan menggambarkan prioritas berdasarkan perkembangan situasi dan kebutuhan respons di lapangan.
Dari enam provinsi yang menjadi konsentrasi, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan mendapat perhatian khusus. Kedua wilayah itu dipandang membutuhkan percepatan penanganan melalui kesiapan personel, pemantauan titik panas, pengendalian api, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Perhatian khusus tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan potensi karhutla dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat maupun lingkungan.
Informasi mengenai Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan sebagai wilayah prioritas disampaikan oleh Kepala BNPB Dudung setelah mengikuti rapat bersama Presiden. Arahan yang dibahas dalam pertemuan tersebut menjadi dasar untuk mempercepat respons pemerintah terhadap ancaman karhutla, terutama di wilayah yang memerlukan penanganan lebih intensif. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan tetap mencakup enam provinsi sebagai konsentrasi penanganan, sementara dua provinsi tersebut memperoleh sorotan khusus dalam pelaksanaan langkah cepat di lapangan.
Penempatan fokus secara jelas diharapkan membantu setiap unsur terkait menyusun tindakan berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Pemerintah daerah, aparat, dan tim penanggulangan bencana perlu menjaga kesiapsiagaan, memperkuat pencegahan, serta memastikan laporan mengenai perkembangan karhutla diterima secara cepat. Langkah tersebut penting agar arahan percepatan penanganan dapat diterjemahkan menjadi respons yang terukur, tanpa mengabaikan wilayah lain yang juga termasuk dalam konsentrasi nasional.
Di Kalimantan Tengah, kawasan Tanjung Puting dan wilayah di sekitarnya menjadi salah satu prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penetapan prioritas ini berkaitan dengan pentingnya menjaga kawasan tersebut agar tetap terlindungi. Perhatian diarahkan secara khusus karena di dalam kawasan itu terdapat satwa yang perlu dijaga keberadaannya.
Perlindungan terhadap Tanjung Puting tidak semata-mata dipandang sebagai upaya menangani dampak kebakaran, tetapi juga sebagai langkah untuk mempertahankan kawasan yang memiliki nilai penting bagi kehidupan satwa. Karena itu, penanganan di wilayah tersebut perlu dilakukan dengan perhatian khusus dan mengikuti arahan percepatan yang telah disampaikan.
Hubungan perlindungan kawasan dan keberadaan satwa menjadi dasar utama penetapan fokus di Kalimantan Tengah. Ketika kawasan sekitar taman nasional mendapat perhatian, tujuan yang hendak dicapai adalah memastikan area tersebut tetap terjaga, sehingga satwa yang berada di dalamnya tidak kehilangan lingkungan yang perlu dilindungi. Pertimbangan ini menjadi alasan utama, bukan faktor lain di luar informasi yang telah disampaikan.
Dengan demikian, Tanjung Puting ditempatkan sebagai wilayah yang memerlukan penanganan serius dalam agenda pengendalian karhutla. Fokus tersebut menegaskan bahwa upaya pemerintah tidak hanya berkaitan dengan respons terhadap peristiwa kebakaran, tetapi juga dengan tanggung jawab melindungi kawasan dan satwa di dalamnya. Perlindungan yang dilakukan secara terarah diharapkan dapat menjaga kawasan taman nasional beserta kehidupan yang bergantung padanya.
Operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap dilakukan melalui pengerahan helikopter untuk menjangkau titik api dari udara. Namun, penanganan saat ini lebih dominan mengandalkan operasi darat. Tim di lapangan bergerak mendekati lokasi kebakaran, melakukan pemadaman langsung, serta mengendalikan potensi penjalaran api ke area lain. Langkah tersebut diperlukan karena kondisi asap yang terlalu tebal membuat sejumlah titik sulit dijangkau dan dipantau secara optimal dari udara.
Penguatan operasi darat perlu berjalan seiring dengan upaya pemadaman melalui udara. Setiap metode memiliki keterbatasan dan fungsi yang berbeda, sehingga pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi medan, tingkat ketebalan asap, serta akses menuju lokasi. Koordinasi antarpersonel menjadi bagian penting agar informasi mengenai titik rawan, arah penyebaran api, dan kebutuhan dukungan dapat segera diteruskan kepada pihak yang bertanggung jawab.
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah api muncul. Pencegahan harus dilakukan secara presisi dan dimitigasi sejak tingkat daerah. Pemerintah daerah perlu mengenali wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran, memetakan faktor risikonya, serta menyiapkan langkah pengendalian sebelum keadaan berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Pendekatan ini menempatkan pencegahan sebagai pekerjaan berkelanjutan, bukan tindakan yang baru dilakukan ketika keadaan sudah darurat.
Pelaksanaan pencegahan membutuhkan kerja sama terintegrasi masyarakat peduli api, bhabinkamtibmas, babinsa, karang taruna, dan pemerintah daerah. Masing-masing unsur dapat berperan dalam pemantauan lingkungan, penyampaian informasi, edukasi kepada masyarakat, serta penanganan awal terhadap tanda-tanda munculnya api. Dengan pembagian peran yang jelas dan komunikasi yang teratur, potensi kebakaran dapat diidentifikasi lebih cepat. Gagasan utamanya adalah mengantisipasi sumber dan kemungkinan munculnya api sebelum kebakaran terjadi, sehingga upaya perlindungan wilayah tidak semata-mata bergantung pada operasi pemadaman.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
