RADARNKRI.ID, LARANTUKA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui sektor pertanahan dan tata ruang.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri mengenai Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Gedung Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kebandarudaraan melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menurut Ossy, sektor pertanahan dan tata ruang memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan kawasan bandara berjalan sesuai rencana dan memberikan kepastian hukum bagi investasi.
Ia mengatakan, dukungan ATR/BPN dilakukan melalui sejumlah langkah konkret, mulai dari sinkronisasi rencana tata ruang hingga penguatan pengendalian pemanfaatan ruang.
“Dukungan ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih baik dilakukan melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan,” kata Ossy.
Ia menegaskan, sinkronisasi tata ruang menjadi fondasi penting agar pengembangan kawasan bandara tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan di masa mendatang.
Selain itu, percepatan penerbitan KKPR dinilai akan memberikan kepastian bagi investor sekaligus mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur pendukung bandara.
Tak hanya berbicara mengenai tata ruang, Ossy juga menyoroti pentingnya integrasi data lintas sektor sebagai bagian dari reformasi tata kelola kebandarudaraan nasional.
Menurutnya, konsep one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang menjadi solusi agar seluruh instansi menggunakan basis data yang sama dalam mengambil keputusan.
“Integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi,” ujar Ossy.
Ia menilai, penyatuan berbagai data tersebut akan meminimalkan tumpang tindih kebijakan sekaligus mempercepat koordinasi antarinstansi.
Dalam forum tersebut, Ossy juga mengingatkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang tidak cukup dilakukan setelah pembangunan berlangsung.
“Ke depan, pengendalian perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Menurut dia, pengawasan yang dilakukan sejak awal akan menjaga agar pembangunan kawasan kebandarudaraan tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun pemerintah.
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan rakor tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penyempurnaan regulasi dan kolaborasi lintas sektor.
AHY menilai keberhasilan pembangunan ekosistem kebandarudaraan tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, ia mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih modern dan terintegrasi.
“Mari kita kawal bersama pengelolaan ekosistem kebandarudaraan secara profesional, modern, dan inklusif guna menghadirkan berbagai manfaat, terutama bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata AHY.
Ia optimistis penguatan tata kelola tersebut akan meningkatkan daya saing bandara Indonesia sekaligus memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat.
Rakor tingkat menteri itu turut dihadiri perwakilan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan sektor kebandarudaraan.
Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan hadir didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin.
Melalui penguatan sinkronisasi tata ruang, integrasi data spasial, percepatan perizinan, hingga pengendalian pemanfaatan ruang, ATR/BPN berharap ekosistem kebandarudaraan nasional dapat berkembang secara terencana, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.****
