JAKARTA — Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jalan Kuningan Persada, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (10/8/2026). Aksi yang berlangsung sejak sore hari tersebut diikuti sekitar 100 peserta dengan membawa sejumlah tuntutan terkait pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya mendukung mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno terkait dugaan kriminalisasi, mendorong agar proses hukum atas dugaan penggunaan ijazah palsu dilakukan secara independen, serta meminta KPK bertindak tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat perkara korupsi tanpa membedakan latar belakang.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Menuk Wulandari, Ahmad Khozinudin, SH, Ustadz Eka Jaya, Kholid, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, serta Jenderal TNI (Purn) Mulyono. Selain GMKR, aksi juga melibatkan beberapa kelompok masyarakat seperti Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), Front Penggerak Perubahan Nasional (FPPN), Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (GLADIATOR), PEJABAT, Jawara Betawi Brigade 411, Pendekar Muslim Indonesia, dan UI Watch.
Massa aksi membawa berbagai atribut berupa kendaraan pengeras suara, spanduk, poster, bendera, serta alat orasi. Dalam penyampaiannya, mereka menyerukan agar KPK tetap independen dan menjalankan tugas pemberantasan korupsi sesuai amanat reformasi. Massa juga mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti berbagai dugaan perkara yang menjadi perhatian publik.
Sekitar pukul 16.19 WIB, sebanyak 10 perwakilan massa didampingi kuasa hukum Ahmad Khozinudin, SH, melakukan audiensi dengan pihak Humas KPK RI. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan massa menyampaikan pernyataan sikap yang berisi dorongan agar KPK bekerja profesional, transparan, serta melakukan pengusutan terhadap berbagai dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan Humas KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa lembaganya tetap terbuka menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Ia menegaskan KPK bekerja berdasarkan alat bukti serta tidak melihat latar belakang pihak yang berkaitan dengan perkara hukum. KPK juga mengajak masyarakat untuk memberikan informasi maupun bukti pendukung apabila menemukan dugaan tindak pidana korupsi.
Usai audiensi, perwakilan massa kembali bergabung dengan peserta aksi untuk membacakan pernyataan sikap di depan Gedung KPK. Kegiatan kemudian berakhir sekitar pukul 17.50 WIB dan massa membubarkan diri secara tertib. Selama pelaksanaan aksi, situasi terpantau aman dan kondusif tanpa adanya gangguan berarti.
Pewarta: Abdul Latif
