Jakarta | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap kemungkinan sejumlah kementerian akan berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Pernyataan tersebut membuka gambaran awal mengenai struktur koordinasi pemerintahan yang disiapkan untuk memperkuat kebijakan hilirisasi, pengembangan industri berbasis sumber daya alam, serta percepatan transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa susunan kementerian yang disebutkan tersebut belum menjadi keputusan resmi. Pembagian koordinasi masih dibahas dalam penyusunan peraturan presiden atau perpres yang akan menjadi dasar hukum bagi pembentukan dan pelaksanaan tugas kementerian koordinator terkait. Karena itu, daftar kementerian yang nantinya berada dalam lingkup koordinasi tersebut masih dapat mengalami perubahan sesuai hasil pembahasan pemerintah.
Keberadaan perpres diperlukan untuk menjelaskan secara terperinci ruang lingkup tugas, fungsi, serta hubungan kerja antar kementerian. Aturan itu juga akan menentukan sektor-sektor yang menjadi tanggung jawab koordinasi, termasuk keterkaitannya dengan agenda hilirisasi industri dan transisi energi. Dengan landasan tersebut, koordinasi diharapkan tidak tumpang tindih dan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan lintas sektor secara lebih terarah.
Bahlil turut mengingatkan bahwa kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Dengan demikian, penyebutan sejumlah nama kementerian dalam pembahasan struktur koordinasi tidak dapat diartikan sebagai keputusan final mengenai susunan kabinet. Presiden tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan komposisi kabinet serta menentukan penempatan setiap menteri.
Adapun pembagian tugas koordinasi akan mengikuti aturan pemerintah yang ditetapkan kemudian. Selama perpres belum disahkan, pembahasan mengenai struktur baru tersebut masih bersifat dinamis. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengaturan kelembagaan dapat memberikan kejelasan kewenangan, memperkuat sinergi antarkementerian, dan mendukung target nasional di bidang hilirisasi serta perubahan sistem energi.
Bahlil Lahadalia menyebut dua kementerian yang secara langsung masuk dalam pembicaraan mengenai kandidat kementerian di bawah koordinasi kementerian koordinator yang dipimpinnya. Dua kementerian tersebut adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Investasi. Penyebutan kedua kementerian itu memberikan gambaran mengenai lembaga yang disebut berkaitan langsung dengan rencana koordinasi tersebut.
Dalam penjelasannya, Bahlil menyatakan bahwa dirinya tetap terkait dengan Kementerian ESDM. Pernyataan itu menegaskan keterkaitannya dengan kementerian yang menangani bidang energi dan sumber daya mineral dalam susunan koordinasi yang dibicarakan. Pada saat yang sama, ia menyebut Kementerian Investasi dipimpin oleh Rosan. Dengan demikian, Bahlil membedakan posisinya yang tetap berhubungan dengan Kementerian ESDM dari kepemimpinan Kementerian Investasi yang berada di tangan Rosan.
Pernyataan mengenai Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi tersebut disampaikan Bahlil ketika berbincang dalam acara Bicara Bersama Retno Pinasti yang tayang di SCTV. Dalam percakapan itu, ia mengungkapkan kementerian yang disebut sebagai kandidat di bawah koordinasi kementerian koordinator yang dipimpinnya. Bahlil juga menyampaikan pembagian keterkaitan tersebut dengan menyebut bahwa dirinya tetap terkait dengan Kementerian ESDM, sementara Kementerian Investasi dipimpin oleh Rosan. Kedua nama kementerian itulah yang secara langsung muncul dalam penjelasannya mengenai rencana koordinasi.
Bahlil Lahadalia turut menyebut Kementerian Perindustrian sebagai salah satu kementerian yang berpeluang berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Penyebutan ini berkaitan dengan peran sektor industri dalam mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah, sekaligus mendukung agenda transisi menuju penggunaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan karakter tugas tersebut, Kementerian Perindustrian dinilai memiliki keterkaitan dengan ruang lingkup koordinasi kementerian koordinator yang tengah disiapkan.
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa masuknya Kementerian Perindustrian belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi. Pernyataan tersebut masih berupa perkiraan atau feeling pribadi berdasarkan pembacaan terhadap kebutuhan koordinasi pemerintah. Karena itu, belum terdapat kepastian mengenai kementerian mana saja yang nantinya akan berada di bawah koordinasi kementerian koordinator tersebut. Penyebutan nama kementerian dalam tahap ini tidak serta-merta menunjukkan adanya perubahan struktur pemerintahan.
Penetapan kementerian yang akan dikoordinasikan tetap menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah. Berbagai aspek perlu dipertimbangkan, termasuk pembagian kewenangan, keterkaitan program, kebutuhan sinkronisasi kebijakan, serta efektivitas pelaksanaan agenda hilirisasi dan transisi energi. Proses tersebut juga harus mengikuti ketentuan hukum dan keputusan resmi yang berlaku dalam penyusunan struktur pemerintahan.
Selain Kementerian Perindustrian, terdapat kemungkinan kementerian lain turut masuk dalam koordinasi baru tersebut. Namun, daftar itu masih dapat berubah sesuai hasil pembahasan antarlembaga dan arahan pemerintah. Keputusan final akan menjadi dasar bagi pembagian tugas serta mekanisme koordinasi di kementerian terkait. Dengan demikian, informasi mengenai kandidat kementerian saat ini sebaiknya dipahami sebagai gambaran awal, bukan sebagai susunan definitif. Pemerintah masih memiliki ruang untuk menyesuaikan komposisi koordinasi agar selaras dengan target hilirisasi, pengembangan industri nasional, dan percepatan transisi energi.
Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 1 Oktober 2026. Pelantikan tersebut menandai penempatan Bahlil dalam posisi strategis yang mengoordinasikan dua agenda besar pemerintah, yakni penguatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi serta percepatan peralihan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.
Dalam jabatan barunya, Bahlil tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rangkap jabatan ini menempatkannya pada posisi yang berkaitan langsung dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan energi nasional. Sebagai menteri teknis, Bahlil menangani urusan ESDM, sementara sebagai menteri koordinator ia memiliki tanggung jawab yang lebih luas untuk menyelaraskan kebijakan lintas kementerian dan lembaga dalam bidang hilirisasi serta transisi energi.
Pengambilan sumpah Bahlil berlangsung bersamaan dengan pelantikan sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat tinggi negara lainnya. Prosesi tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sesuai tata cara pelantikan pejabat negara di Istana Kepresidenan. Kehadiran Bahlil dalam susunan baru itu menunjukkan penyesuaian struktur pemerintahan terhadap prioritas pembangunan yang menekankan pengolahan sumber daya di dalam negeri, ketahanan energi, dan perubahan menuju bauran energi yang lebih beragam.
Dengan amanah tersebut, Bahlil diharapkan dapat menghubungkan kebijakan sektor energi dengan agenda industrialisasi nasional. Koordinasi antarkementerian menjadi unsur penting agar program hilirisasi tidak berjalan terpisah dari kebutuhan pasokan energi, investasi, infrastruktur, dan perlindungan lingkungan. Status rangkap jabatan juga membuat peran Bahlil memiliki cakupan yang luas, sekaligus menuntut konsistensi kebijakan serta komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait.
