JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan bahwa aset PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika belum memadai untuk mengurangi beban utang perusahaan yang mencapai sekitar Rp34 triliun. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Wika bukan semata-mata berkaitan dengan pengaturan jadwal pembayaran, melainkan juga menyangkut kesenjangan nilai aset dan kewajiban yang harus ditanggung perusahaan. Dengan kondisi tersebut, pelepasan atau optimalisasi aset yang tersedia belum dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan utang.
Dony menyampaikan penjelasan itu seusai menghadiri Investor Daily Summit 2026 di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026. Menurut konteks yang disampaikannya, keterbatasan aset menjadi salah satu alasan proses restrukturisasi Wika membutuhkan waktu lebih panjang. Danantara perlu menilai kondisi perusahaan secara menyeluruh, termasuk kualitas aset, kemampuan menghasilkan arus kas, struktur kewajiban, serta prospek bisnis yang dapat menopang pemulihan. Penilaian tersebut penting agar langkah yang diambil tidak hanya memberikan ruang bernapas sementara, tetapi juga memperbaiki fondasi keuangan Wika.
Persoalan itu tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperpanjang tenor utang hingga 30 atau 40 tahun. Perpanjangan jangka waktu memang berpotensi menurunkan tekanan pembayaran dalam jangka pendek, tetapi langkah tersebut dinilai hanya menunda masalah apabila tidak disertai pembenahan fundamental. Beban bunga, kebutuhan modal kerja, efisiensi operasional, dan kemampuan perusahaan menciptakan pendapatan tetap perlu ditangani secara bersamaan. Karena itu, restrukturisasi Wika memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan realistis, dengan mempertimbangkan nilai aset maupun kapasitas bisnis perusahaan. Penyelesaian yang berkelanjutan harus memastikan bahwa kewajiban dapat dikelola berdasarkan kemampuan keuangan yang nyata, bukan semata-mata melalui perubahan tenor pembayaran.
Danantara menilai penanganan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika perlu dilakukan secara mendasar dan menyeluruh. Persoalan yang dihadapi perusahaan tidak cukup diselesaikan melalui langkah sementara, penambahan likuiditas, atau perbaikan administratif yang hanya meredakan tekanan dalam jangka pendek. Setiap keputusan harus diarahkan untuk memperkuat kondisi usaha, memperjelas kewajiban, serta memastikan keberlanjutan perusahaan secara lebih terukur.
Pendekatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembenahan badan usaha milik negara. Perbaikan BUMN diharapkan tidak berhenti pada solusi permukaan yang sekadar menunda persoalan. Pemerintah menginginkan adanya penataan yang mampu mengatasi akar masalah, baik yang berkaitan dengan tata kelola, struktur keuangan, kinerja proyek, maupun kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Karena itu, Wika dipandang membutuhkan kajian yang cermat sebelum skema penanganan ditetapkan.
Danantara masih menelaah langkah yang paling tepat bagi Wika. Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai aspek perusahaan, termasuk posisi keuangan, portofolio proyek, kewajiban kepada kreditur, serta prospek kegiatan usaha ke depan. Proses tersebut membutuhkan waktu agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru. Setiap pilihan, mulai dari restrukturisasi hingga penataan kembali aset dan kewajiban, perlu dihitung berdasarkan kondisi nyata perusahaan dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan.
Salah satu hal yang masih harus diperhitungkan adalah persoalan lama yang belum sepenuhnya terselesaikan, termasuk tagihan yang berkaitan dengan proyek kereta cepat. Kewajiban tersebut menjadi bagian dari rangkaian isu yang perlu dipetakan secara lengkap sebelum arah pembenahan ditentukan. Menurut Dony, Danantara perlu terlebih dahulu menentukan secara menyeluruh apa yang harus dilakukan terhadap Wika, bukan hanya melakukan perbaikan permukaan. Pernyataan itu menegaskan bahwa restrukturisasi perusahaan akan menunggu hasil kajian komprehensif, sehingga penanganannya diharapkan mampu memberikan penyelesaian yang lebih permanen dan tidak mengulang pola penyelesaian sementara.
Selain PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk juga memerlukan restrukturisasi untuk memperbaiki kondisi keuangan dan memastikan keberlanjutan usahanya. Danantara tengah melakukan kajian menyeluruh terhadap struktur bisnis, kewajiban, serta portofolio aset Waskita. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk menentukan bagian usaha yang masih memiliki prospek dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mempertahankan bisnis jalan tol melalui Waskita Toll Road. Namun, keputusan mengenai entitas maupun lini bisnis yang akan dipertahankan belum ditetapkan. Setiap aset dan kegiatan usaha akan diperiksa satu per satu, dengan mempertimbangkan prospek masa depan, kemampuan menghasilkan arus kas, kebutuhan pendanaan, serta kontribusinya terhadap pemulihan kinerja perusahaan.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan struktur perusahaan yang lebih sehat dan fokus. Danantara tidak hanya akan menilai nilai aset secara historis, tetapi juga melihat kemampuan bisnis untuk memberikan manfaat dalam jangka panjang. Hasil kajian akan menjadi dasar bagi penentuan langkah restrukturisasi, termasuk kemungkinan penataan ulang portofolio, penguatan entitas tertentu, atau pelepasan bisnis yang tidak lagi prospektif.
Di samping penanganan Waskita dan Wika, agenda penataan juga mencakup rencana merger empat BUMN karya. Tahap yang akan didahulukan meliputi penggabungan PT Nindya Karya dengan PT Brantas Abipraya, serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT PP (Persero) Tbk. Penggabungan ini ditujukan untuk membentuk perusahaan dengan skala, kapasitas, dan daya saing yang lebih kuat. Dony menargetkan seluruh proses merger tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada akhir November 2026, setelah kajian, persetujuan, dan tahapan administratif yang diperlukan dipenuhi.
Setelah proses merger, Danantara menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat kondisi keuangan perusahaan, termasuk melalui divestasi atau penjualan aset yang tidak berkaitan langsung dengan bisnis inti. Aset noninti tersebut dapat mencakup properti, kepemilikan investasi, maupun aset lain yang tidak memberikan kontribusi strategis terhadap kegiatan utama perusahaan. Langkah ini diharapkan menghasilkan dana segar sekaligus membuat struktur usaha menjadi lebih fokus dan efisien.
Dana dari penjualan aset akan diprioritaskan untuk mengurangi beban utang. Namun, tidak seluruh kewajiban akan diselesaikan melalui pelepasan aset. Sisa utang akan direstrukturisasi dengan mempertimbangkan kemampuan pembayaran masing-masing perusahaan, kondisi arus kas, serta prospek usaha setelah merger. Pendekatan tersebut memungkinkan penyelesaian kewajiban dilakukan secara lebih realistis tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap operasional perusahaan.
Tambahan modal juga masih dimungkinkan apabila diperlukan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan mendukung pelaksanaan proyek yang layak. Pemberian modal tidak akan dilakukan secara otomatis, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan, rencana usaha, serta potensi pengembalian yang dapat dihasilkan. Dengan demikian, dukungan keuangan diarahkan pada penguatan kegiatan produktif, bukan sekadar menutup kekurangan dana akibat masalah masa lalu.
Danantara juga ingin mengubah pola pembiayaan proyek BUMN karya. Perusahaan tidak lagi mengandalkan pembiayaan korporasi secara umum tanpa terlebih dahulu menguji kelayakan proyek. Setiap proyek harus dinilai berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan, kepastian arus kas, risiko pelaksanaan, dan manfaat ekonominya. Perubahan ini perlu berjalan bersama pembenahan tata kelola, termasuk peningkatan kualitas analisis, transparansi pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana. Transformasi tersebut karena itu tidak berhenti pada merger atau restrukturisasi utang, tetapi turut menyentuh cara perusahaan memilih proyek, mengelola risiko, serta menetapkan keputusan bisnis.
