Cikupa, Kabupaten Tangerang – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Bupati dan Wakil Bupati Tangerang 2024, Desa Sukanagara menggelar acara pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Kamis, 7 November 2024.
Acara yang berlangsung di Aula Kantor Desa Sukanagara, Kampung Cibadak RT 005/001, dimulai pukul 15.00 WIB dan dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan perangkat desa.
Kegiatan pelantikan ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting, di antaranya M Suryadi, Sekretaris Desa Sukanagara mewakili Kepala Desa H. Adung, Aipda Didi Ms selaku Bhabinkamtibmas Desa Sukanagara, Serka Sidik dan Sertu Rohmat dari Babinsa Desa Sukanagara, Diki selaku perwakilan KPPS Desa Sukanagara, dan Nando dari Panwas Desa Sukanagara. Selain itu, hadir pula anggota KPPS Pilkada 2024 yang berjumlah 91 orang.
Acara dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan, serta pengambilan sumpah dan pelantikan anggota KPPS.
Sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan tugasnya, dilakukan pula penandatanganan Pakta Integritas. Kegiatan diakhiri dengan sambutan-sambutan dan doa penutup.
Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono, S.I.K., M.M., melalui Kapolsek Cikupa, AKP Johan Armando Utan, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan masyarakat adalah bukti komitmen untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
“Ini adalah langkah nyata Polri untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam mengawal proses demokrasi yang aman dan damai,” ujar Kapolsek Cikupa.
Senada dengan itu, Ketua Senkom Mitra Polri Kecamatan Cikupa, Sulardi, dalam kesempatan terpisah menyampaikan dukungannya terhadap langkah Polri.
Menurutnya, sinergi antara Polri dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik, terutama dalam proses Pilkada yang damai.
Dengan adanya kegiatan pelantikan ini, diharapkan anggota KPPS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab, serta menjaga integritas dalam penyelenggaraan Pilkada.
(ARJU/SLR)