JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Komisi III DPR menyatakan dukungan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mempercepat pembenahan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dukungan tersebut disampaikan ketika jajaran Komisi III DPR berkunjung ke kediaman Kapolri di Jakarta pada Sabtu, 3 Oktober 2026. Pertemuan itu menjadi momentum untuk membahas penguatan institusi kepolisian sekaligus menyampaikan harapan agar berbagai langkah perbaikan dapat berjalan secara terukur, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Selain jajaran Komisi III dan Kapolri, hadir pula Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazaruddin Dek Gam. Kehadiran para pimpinan lembaga itu mencerminkan pentingnya komunikasi antarlembaga dalam mengawal pembenahan Polri, terutama terkait peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana silaturahmi dan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi Komisi III DPR sebagai mitra kerja dan Polri. Hubungan yang konstruktif dinilai diperlukan agar fungsi pengawasan, koordinasi, dan penyusunan kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Melalui dialog langsung, kedua pihak dapat menyamakan pandangan mengenai tantangan yang dihadapi kepolisian serta langkah strategis yang perlu diprioritaskan.
Dukungan Komisi III juga menegaskan bahwa percepatan pembenahan Polri membutuhkan komitmen bersama, baik dari unsur pimpinan maupun seluruh jajaran institusi. Kapolri diharapkan mampu menerjemahkan dukungan tersebut ke dalam program yang memperkuat integritas anggota, meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, dan memastikan penegakan hukum berlangsung adil. Dengan sinergi yang semakin solid, proses perbaikan institusi diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap kepercayaan publik.
Permintaan pembenahan internal Polri yang disampaikan Komisi III DPR juga mencakup keluhan mengenai sikap sejumlah oknum pejabat yang dinilai arogan. Habiburokhman menyampaikan bahwa persoalan tersebut diangkat oleh beberapa anggota Komisi III dalam pertemuan dengan Kapolri. Para anggota meminta agar perilaku seperti itu mendapat perhatian dan diperbaiki sebagai bagian dari upaya pembenahan di lingkungan kepolisian. Keterangan tersebut disampaikan dalam konteks evaluasi internal Polri serta penguatan hubungan institusi kepolisian dan masyarakat.
Dalam pertemuan yang sama, Kapolri menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan konsep polisi sahabat masyarakat. Konsep itu menjadi salah satu pendekatan yang ditekankan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, sehingga anggota diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan bersamaan dengan pembahasan mengenai kebutuhan perbaikan internal, termasuk respons terhadap keluhan tentang sikap oknum pejabat. Habiburokhman menyampaikan keterangan itu tanpa menambahkan penilaian di luar hal-hal yang dibahas dalam pertemuan.
Kunjungan Komisi III tersebut disebut sebagai tradisi rutin yang dilakukan setiap kali terjadi pergantian Kapolri. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga memperkenalkan keluarganya kepada anggota Komisi III. Pengenalan tersebut berlangsung sebagai bagian dari rangkaian pertemuan pimpinan kepolisian dan komisi yang membidangi urusan hukum, hak asasi manusia, serta keamanan. Agenda itu sekaligus menjadi ruang bagi anggota Komisi III untuk menyampaikan sejumlah perhatian, termasuk permintaan agar perilaku pejabat yang dianggap arogan diperbaiki dan komitmen pendekatan polisi sahabat masyarakat terus dimaksimalkan.
Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi berharap kepemimpinan Jenderal Suyudi dapat memperkuat pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurutnya, Polri tidak cukup hanya hadir melalui penegakan hukum, tetapi juga perlu memahami persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Pendekatan tersebut penting agar setiap kebijakan dan pelayanan kepolisian mampu menjawab kebutuhan warga, sekaligus membangun hubungan yang lebih terbuka aparat dan publik.
Harapan itu merujuk pada pengalaman Suyudi ketika memimpin Polda Banten, termasuk melalui inisiatif Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran. Program tersebut dinilai menunjukkan bahwa kepolisian dapat mengambil peran lebih luas dalam membantu masyarakat. Dengan menyentuh persoalan pengangguran dan kebutuhan ekonomi warga, Poliran mencerminkan pelayanan yang tidak berhenti pada aspek keamanan, melainkan berupaya menghadirkan manfaat sosial secara nyata.
Aboe mendorong agar semangat serupa dikembangkan melalui berbagai inovasi pelayanan publik di lingkungan Polri. Inovasi tidak harus selalu berbentuk program besar, tetapi dapat dimulai dari layanan yang mudah diakses, responsif, dan peka terhadap kondisi masyarakat. Polisi perlu membangun komunikasi yang baik, mendengar keluhan warga, serta memastikan proses pelayanan berlangsung secara adil dan manusiawi. Langkah semacam ini dapat memperkuat kedekatan emosional polisi dan masyarakat.
Polri diharapkan hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar sebagai institusi yang bertindak ketika terjadi pelanggaran hukum. Pelayanan yang dekat, program yang relevan, dan kepemimpinan yang terbuka akan membuat kehadiran polisi lebih dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika pendekatan humanis diterapkan secara konsisten, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian berpeluang semakin kuat. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi Polri untuk menjalankan tugas menjaga keamanan, memberikan perlindungan, serta melayani masyarakat secara profesional.
Aboe memberikan apresiasi terhadap sisi humanis Kapolri yang terlihat dalam momen pelantikan, ketika Suyudi bersimpuh di hadapan ibundanya. Menurutnya, adegan tersebut menyampaikan pesan penting bahwa kepemimpinan tidak semata-mata berkaitan dengan jabatan, kewenangan, atau kemampuan mengambil keputusan. Di balik tanggung jawab besar seorang pemimpin, terdapat nilai kemanusiaan, keteladanan, dan pesan moral yang perlu terus dijaga dalam menjalankan amanah.
Aboe juga menilai dukungan keluarga memiliki peran penting dalam perjalanan kepemimpinan. Pasangan, orang tua, serta orang-orang terdekat dapat menjadi sumber kekuatan, pengingat, dan tempat untuk menjaga keseimbangan dalam menghadapi tekanan tugas. Karena itu, hubungan yang baik dengan keluarga patut dipandang sebagai bagian dari fondasi kepemimpinan yang berintegritas. Nilai tersebut diharapkan turut tercermin dalam pelaksanaan tugas Polri, terutama ketika berinteraksi dengan masyarakat dan menangani berbagai persoalan hukum.
Silaturahmi Komisi III DPR dan Polri diharapkan semakin mempererat komunikasi serta membangun sinergi kelembagaan. Kerja sama tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum secara adil, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan terbaik. Komisi III menyatakan kesiapan menjalankan fungsi pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memberikan dukungan terhadap agenda pembenahan agar Polri semakin profesional, humanis, transparan, dan dipercaya masyarakat.
Pengawasan parlemen dan perbaikan internal kepolisian diharapkan berjalan beriringan, dengan tetap mengedepankan kepentingan publik serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Melalui komunikasi yang terbuka, setiap masukan dapat dibahas secara konstruktif untuk memperkuat kualitas institusi dan meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dalam suasana kekeluargaan, mencerminkan komitmen untuk membangun hubungan kerja yang saling menghormati. Kegiatan kemudian diakhiri dengan makan siang bersama, yang semakin memperkuat keakraban jajaran Komisi III DPR dan Polri.
