Manokwari – Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Ilyas Alamsyah, S.E., M.Tr.(Han)., CGCAE., ikut dalam rapat koordinasi pompanisasi dan gerakan tanam padi di lahan tadah hujan di Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat serta dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, di Lantai 3, Kantor Gubernur, Manokwari, pada Selasa (19/3/2024).
Pada rapat ini ia menyampaikan bahwa sebelumnya lewat Menteri Pertanian mengatakan sudah ada puluhan negara yang mengalami masalah pangan, selain itu pada bulan Juni atau Juli 2024 ini akan ada isu ancaman Gorila El Nino.
“Mentan menjelaskan, dalam keadaan tersebut cuaca sangat kering dan mungkin kita tidak bisa menanam padi pada saat musim tersebut, sehingga menjadikan cadangan pangan kita khususnya beras mengalami suatu permasalahan, untuk itu saya menggugah kepada kita semua bahwa persoalan areal tanam dan penanaman ini harus kita genjot dari sekarang,” ucapnya.
Sesuai dengan informasi yang didapatkan, di Manokwari memiliki masa tanam setahun hanya dua kali dan tentunya itu harus dirubah minimal tiga kali dalam setahun dengan potensi air yang ada serta bagaimana mendampingi dan membantu para petani yang perlu adanya bimbingan.
“Jadi saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa Kodam dan jajarannya semua akan melakukan pendampingan untuk menyikapi hal tersebut, sehingga saya tidak bisa bekerja sendirian, memang sebelumnya saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi bahwa semangat ini sudah ada, namun ada sedikit kendala yaitu dengan lahan luas untuk mencetak sawah namun petaninya kurang. Saya juga inginkan masyarakat lokal kita untuk diajak untuk ikut bertani di sawah. Untuk itu saya harapkan kita harus sabar dan juga berjuang untuk menangani masalah pangan ini secara bersama-sama,” kata Pangdam.
Menyikapi yang disampaikan Pangdam Kasuari, Pj. Gubernur Papua Barat menuturkan bahwa melihat situasi dan kondisi yang akan dihadapi saat ini semua komponen harus mampu untuk bersinergi dan berkolaborasi.
“Sehubungan dengan hal itu, maka selaku Penjabat Gubernur bahwa perlu adanya gerakan bersama yang melibatkan semua komponen, terutama Pemerintah yang menjadi penggerak utama baik itu TNI-Polri, Pemda dan seluruh jajaran baik dari pusat maupun daerah yang tentunya diharapkan serius untuk kemudian bisa bersama-sama mengantisipasi ini,” tuturnya.
Disamping itu, ia berharap adanya peraturan Gubernur tentang tim yang berhubungan dengan pengantisipasian serta terkait dengan apa yang akan dilaksanakan.
“Kepada semua, agar langkah awal yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan semua kegiatan yang sudah melekat dan sudah tersusun di dalam anggaran masing-masing, kalau seandainya diperlukan harus adanya penanganan darurat dari sisi penganggaran nanti akan kita petunjuk atau persetujuan daripada Menteri Dalam Negeri dan lain sebagainya untuk kemudian Bagaimana bisa kita lakukan,” jelasnya.
Ikut dalam rakor ini, Aster Kasdam, Sekda Provinsi Papua Barat, dan diikuti secara virtual oleh para Danrem, Dandim dan Bupati se-Provinsi Papua Barat.
(Pendam XVIII/Ksr)
