Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi stabil. Laporan tersebut disampaikan setelah Presiden memanggil tim ekonomi untuk membahas situasi ekonomi menjelang akhir 2026. Pertemuan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026, sekaligus menjadi kesempatan untuk meninjau perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam pertemuan itu, Presiden dan tim ekonomi membicarakan sejumlah indikator makroekonomi yang menjadi bagian dari gambaran kondisi nasional. Airlangga menyampaikan laporan mengenai perkembangan ekonomi kepada Prabowo, sementara agenda pembahasan juga mencakup situasi yang perlu dicermati menjelang penghujung tahun. Informasi mengenai indikator tersebut disampaikan dalam konteks evaluasi, tanpa menjabarkan angka tertentu atau memberikan penilaian tambahan di luar keterangan yang tersedia.
Pemanggilan tim ekonomi menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menghadapi akhir tahun. Dengan menerima laporan langsung, Presiden dapat membahas berbagai informasi ekonomi bersama para pejabat yang menangani bidang terkait. Pertemuan tersebut juga menghubungkan pembahasan kondisi terkini dengan peninjauan dua tahun pemerintahan, sehingga kedua agenda berlangsung dalam satu rangkaian pertemuan di Istana Negara.
Keterangan Airlangga mengenai stabilitas ekonomi menjadi inti laporan yang diterima Presiden. Pembahasan indikator makroekonomi memberi kerangka bagi pemerintah untuk melihat keadaan ekonomi secara lebih luas, meski rincian angka dan uraian setiap indikator tidak disampaikan dalam informasi yang tersedia. Karena itu, laporan tersebut dapat dipahami sebagai penyampaian kondisi umum, bukan pemaparan lengkap seluruh ukuran ekonomi ataupun proyeksi bagi periode selanjutnya.
Pertemuan pada 19 Oktober 2026 ini berlangsung ketika pemerintah membahas keadaan ekonomi menjelang akhir tahun sekaligus mengevaluasi dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam forum itu, Airlangga bertindak sebagai penyampai laporan kepada Presiden, sedangkan tim ekonomi turut mengikuti pembahasan. Fokus pada stabilitas dan indikator makroekonomi menempatkan evaluasi situasi nasional sebagai bagian penting dari agenda pemerintah di Istana Negara.
Dalam pembahasan bersama Presiden, Airlangga memaparkan perkembangan perekonomian Indonesia sebagai bahan evaluasi kebijakan menjelang akhir 2026. Uraian tersebut mencakup kondisi pertumbuhan ekonomi, arah inflasi, situasi makro perbankan, serta investasi yang sedang berjalan. Indikator-indikator ini memberi gambaran mengenai daya tahan aktivitas ekonomi dan ruang bagi pemerintah untuk menjaga momentum. Pemerintah perlu membaca perkembangan tersebut secara terpadu, bukan sebagai angka yang berdiri sendiri, karena perubahan pada satu bidang dapat berpengaruh terhadap konsumsi, pembiayaan, produksi, dan keputusan pelaku usaha. Paparan itu juga menjadi landasan untuk menilai langkah yang diperlukan agar stabilitas tetap terjaga sambil mendorong kegiatan ekonomi produktif.
Pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian karena menunjukkan bagaimana kegiatan rumah tangga, dunia usaha, dan sektor-sektor produksi bergerak. Sementara itu, pengendalian inflasi penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberi kepastian dalam perencanaan usaha. Pemerintah mencermati kedua aspek tersebut bersama situasi makro perbankan, termasuk kondisi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi dan pembiayaan. Perbankan yang beroperasi dalam lingkungan stabil dapat mendukung kebutuhan modal usaha, sedangkan kestabilan harga membantu menjaga kepercayaan konsumen. Dalam kerangka ini, koordinasi kebijakan menjadi relevan: pemantauan rutin atas indikator ekonomi dapat membantu mengidentifikasi tekanan lebih dini dan menentukan respons yang sesuai tanpa mengabaikan kebutuhan untuk mempertahankan pertumbuhan.
Investasi yang sedang berjalan turut dibahas karena dapat memperkuat kapasitas produksi dan mendukung penciptaan kegiatan ekonomi baru. Kelancaran realisasi investasi bergantung pada kepastian kebijakan, iklim usaha, serta dukungan pembiayaan dan infrastruktur yang memadai. Hubungan investasi dan ekspor juga penting: kapasitas produksi yang bertambah dapat membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memasok pasar luar negeri, selama produk mampu memenuhi kebutuhan dan standar pasar tujuan. Karena itu, perhatian pemerintah pada peningkatan ekspor berkaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas makro dan mendorong investasi produktif. Pemantauan pertumbuhan, inflasi, kondisi perbankan, dan perkembangan proyek investasi membantu pemerintah melihat hambatan serta menyelaraskan kebijakan. Dengan pendekatan tersebut, agenda ekspor dapat ditopang oleh fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Pemerintah menyiapkan langkah untuk mendorong peningkatan ekspor dari seluruh sektor sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi menjelang akhir 2026. Rencana tersebut disampaikan Airlangga, dengan penekanan bahwa penguatan kegiatan ekspor perlu dilakukan secara luas dan tidak terbatas pada satu bidang saja. Dengan demikian, kapasitas pelaku usaha untuk menjangkau pasar ekspor diharapkan dapat terus didukung.
Dalam upaya tersebut, manufaktur menjadi perhatian utama karena dinilai sebagai tulang punggung perekonomian. Penguatan ekspor manufaktur dipandang penting untuk memperbesar kontribusi sektor ini sekaligus mempertahankan perannya dalam aktivitas ekonomi nasional. Pemerintah ingin memastikan sektor tersebut memperoleh dukungan yang diperlukan agar mampu berperan lebih optimal dalam mendorong ekspor.
Selain mendorong kinerja ekspor, pemerintah berencana menangani berbagai hal yang menghambat kelancaran kegiatan ekspor. Penanganan itu akan dilakukan melalui satuan tugas khusus atau langkah debottlenecking. Pendekatan ini ditujukan untuk membantu mengurai kendala yang dihadapi dalam proses ekspor, sehingga upaya peningkatan kinerja dapat berjalan lebih efektif. Keberadaan satuan tugas juga mencerminkan upaya pemerintah untuk memberi perhatian secara terarah terhadap persoalan yang memerlukan penanganan.
Rencana tersebut menempatkan peningkatan ekspor sebagai agenda yang melibatkan dukungan pemerintah dan berbagai sektor usaha. Fokus pada manufaktur berjalan seiring dengan dorongan agar seluruh sektor dapat meningkatkan kontribusinya. Dengan menangani faktor penghambat melalui mekanisme khusus, pemerintah berharap kegiatan ekspor dapat memperoleh ruang untuk berkembang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga momentum ekonomi dan memperkuat kemampuan Indonesia dalam mendorong penjualan produk ke pasar internasional. Pelaksanaan kebijakan tetap diarahkan pada tujuan umum tersebut, tanpa mengabaikan pentingnya manufaktur sebagai tulang punggung. Ke depan, efektivitas dukungan akan bergantung pada kemampuan mengidentifikasi dan menangani hambatan secara tepat melalui upaya debottlenecking yang disiapkan pemerintah.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kondisi ekonomi makro Indonesia tetap resilien meskipun gejolak global masih berlangsung. Ketahanan tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid, inflasi yang terkendali, serta defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terjaga. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih memiliki daya tahan di tengah ketidakpastian eksternal dan perubahan situasi global.
Suahasil juga menilai transaksi ekonomi tetap resilien. Pemerintah, menurutnya, berkomitmen menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Kedua hal itu berjalan beriringan: stabilitas diperlukan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat beraktivitas dengan lebih pasti, sementara pertumbuhan perlu terus didukung agar kegiatan ekonomi tetap bergerak. Karena itu, kebijakan fiskal akan tetap diarahkan untuk menjaga kondisi ekonomi dan menopang kebutuhan masyarakat.
Selama sisa 2026, Kementerian Keuangan berencana menelaah pelaksanaan anggaran dan mengefisienkan belanja. Suahasil menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti menghentikan anggaran. Penelaahan dilakukan untuk memastikan belanja digunakan secara tepat dan tetap mendukung prioritas pemerintah. Dengan demikian, upaya mengelola anggaran secara cermat tidak menghilangkan peran belanja negara dalam menjaga aktivitas ekonomi maupun menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam APBN, target belanja negara pada kuartal IV 2026 diperkirakan sekitar Rp1.300 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi daripada belanja pada kuartal IV 2025, yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Suahasil menyebut belanja pemerintah memiliki fungsi penting untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan penyediaan layanan publik. Belanja juga mencakup perlindungan sosial serta bantuan pangan yang telah bergulir pada kuartal IV.
Baca juga: Kapolda PBD Sambangi Kodaeral XIV Sorong, Perkuat Sinergi Keamanan Makin Solid dan Jaga Stabilitas Wilayah | Kritik Prabowo Terhadap Pakar yang Menyudutkan Pemerintah | Penyambutan ITS Giuseppe Garibaldi Digelar di Tanjung Priok, Diikuti Pejabat TNI dan Pemerintah
