Jakarta | Pemerintah menyiapkan pemetaan wilayah perkebunan yang berpotensi menjadi pemasok bahan baku bioetanol. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan, terutama apabila penggunaan bahan bakar nabati tersebut diperluas dalam campuran bensin. Pemetaan mencakup identifikasi lokasi perkebunan, kapasitas produksi, serta peluang pengembangan komoditas yang dapat diolah menjadi etanol.
Program tersebut diarahkan untuk mendukung penerapan campuran bioetanol secara bertahap, mulai dari E10 hingga E50. Kode E10 menunjukkan campuran bensin dengan kandungan bioetanol sebesar 10 persen, sedangkan E50 mengandung bioetanol hingga 50 persen. Penerapan pada berbagai tingkat campuran memerlukan perencanaan pasokan yang terukur agar kebutuhan industri bahan bakar dapat dipenuhi tanpa mengganggu sektor pangan maupun aktivitas perkebunan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa wilayah yang telah dipetakan berada di sebagian Jawa, Sumatera, dan Papua. Ketiga kawasan tersebut dinilai memiliki potensi lahan serta komoditas perkebunan yang dapat dikembangkan sebagai sumber bahan baku. Data pemetaan diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan produksi, membangun rantai pasok, dan mendorong investasi pada fasilitas pengolahan bioetanol di dalam negeri.
Menurut Bahlil, penguatan pasokan domestik juga berkaitan dengan upaya mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bensin. Dengan memanfaatkan sumber daya perkebunan nasional, kebutuhan campuran bahan bakar dapat dipenuhi secara lebih mandiri sekaligus membuka peluang peningkatan nilai tambah bagi daerah penghasil. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil di sela-sela Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia di Jakarta pada 12 Oktober 2026.
Pemetaan ini menjadi tahap awal sebelum pemerintah menentukan prioritas pengembangan dan skema kerja sama dengan pelaku usaha. Pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan kesesuaian lahan, infrastruktur, produktivitas, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan basis data yang lebih jelas, penerapan campuran E10 sampai E50 dapat dirancang secara bertahap dan disesuaikan dengan kesiapan industri serta kebutuhan pasar.
Persiapan penerapan E50, yakni bensin dengan kandungan etanol hingga 50 persen, masih berada dalam tahap pematangan skema. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut didukung oleh kesiapan bahan baku, fasilitas pengolahan, infrastruktur pencampuran, serta sistem distribusi yang memadai. Karena itu, penerapannya tidak dapat hanya ditentukan berdasarkan target bauran energi, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan etanol.
Evaluasi kapasitas tersebut diarahkan untuk melihat perkembangan produksi dalam negeri hingga 2028. Periode ini menjadi penting karena pemerintah perlu menghitung potensi pasokan dari berbagai bahan baku bioetanol, kapasitas pabrik yang tersedia, dan peluang peningkatan investasi di sektor pengolahan. Pemetaan dilakukan agar kebutuhan etanol untuk campuran bensin dapat dipenuhi secara bertahap, sejalan dengan pertumbuhan produksi nasional dan kesiapan pelaku usaha.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan mandatori bioetanol tidak boleh menimbulkan ketergantungan baru terhadap impor. Apabila kewajiban pencampuran diberlakukan ketika produksi domestik belum mencukupi, kebutuhan tambahan berpotensi dipenuhi melalui pasokan dari luar negeri. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan tujuan pengembangan energi terbarukan, yaitu memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal, dan mengurangi ketergantungan pada energi impor.
Oleh sebab itu, penerapan kewajiban campuran harus mengikuti kapasitas produksi nasional. Besaran campuran, jadwal pelaksanaan, dan cakupan penerapannya perlu disesuaikan dengan kemampuan industri menyediakan etanol secara konsisten. Pendekatan bertahap memungkinkan pemerintah mengembangkan rantai pasok domestik tanpa menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan bahan bakar. Dengan perencanaan tersebut, E50 dapat diarahkan sebagai bagian dari transisi energi yang memperkuat ketahanan energi, bukan sekadar meningkatkan persentase etanol dalam bensin.
Pemerintah mempercepat pengembangan bioetanol sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor. Langkah ini didorong oleh kesenjangan kebutuhan energi masyarakat dan kemampuan produksi minyak mentah nasional. Ketimpangan tersebut membuat pemenuhan konsumsi BBM dalam negeri masih sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri.
Berdasarkan keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan lifting minyak nasional yang berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Perbedaan konsumsi dan produksi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas minyak nasional belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan energi domestik.
Dengan kondisi tersebut, Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk menutup selisih kebutuhan masyarakat dan produksi nasional. Besarnya volume impor mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi, terutama ketika konsumsi BBM terus menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Situasi itu menjadi salah satu alasan pengembangan sumber bahan bakar alternatif, termasuk bioetanol, dipercepat. Diversifikasi bahan baku dan energi diperlukan untuk mengurangi tekanan akibat ketergantungan pada impor minyak. Sebagai pembanding, bahan bakar solar disebut telah memiliki skema B50, yaitu pencampuran solar dengan bahan bakar berbasis minyak nabati, sehingga kebutuhan solar tersebut tidak lagi dipenuhi melalui impor. Pemerintah kemudian mendorong pengembangan skema serupa pada bioetanol untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan bakar dalam negeri.
Pemerintah menyiapkan tebu, singkong, dan jagung sebagai bahan baku utama untuk mendukung percepatan pengembangan bioetanol. Ketiga komoditas tersebut dipandang memiliki peran penting dalam penyediaan bahan baku campuran bensin hingga E50. Pemetaan bahan baku diperlukan agar pengembangan industri etanol dapat disusun berdasarkan ketersediaan hasil pertanian dan potensi pasokan yang ada. Langkah ini juga menunjukkan bahwa pengembangan energi terbarukan berupaya dihubungkan dengan sektor pertanian, sehingga manfaatnya tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan energi.
Rencana tersebut turut didorong oleh pengalaman penerapan B50 pada bahan bakar solar. Penerapan campuran berbasis bahan bakar nabati itu menjadi salah satu pertimbangan untuk mengembangkan campuran bioetanol pada bensin. Pemerintah menyebut kebijakan ini berpotensi memberikan sejumlah manfaat, lain menghemat devisa karena kebutuhan impor bahan bakar dapat ditekan. Pengembangan bioetanol juga diharapkan membentuk sentra-sentra ekonomi baru serta menyerap hasil panen petani. Dengan demikian, pemanfaatan tebu, singkong, dan jagung dapat memperluas keterkaitan kebijakan energi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Mandatori bioetanol direncanakan mulai diterapkan pada 2027. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penggunaan bahan bakar campuran sekaligus membangun kepastian bagi pengembangan industri terkait. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memandang kebijakan mandatori bioetanol dapat membuka peluang bisnis dalam pembangunan industri etanol. Peluang itu diharapkan mendorong keterlibatan pelaku usaha dan memperkuat ekosistem pengolahan bahan baku dalam negeri. Melalui persiapan komoditas serta kebijakan yang terarah, pengembangan bioetanol diarahkan untuk mendukung ketahanan energi, memperkuat aktivitas ekonomi, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi hasil pertanian nasional.
