Jakarta | Menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat lonjakan permohonan yang menonjol. Pengajuan yang masuk kini mencapai lebih dari 10.000 permohonan per hari. Angka tersebut menjadi sorotan utama karena jauh melampaui jumlah pendaftaran dalam keadaan normal, yang berada di kisaran 6.000–7.000 permohonan sehari. Perubahan ini memperlihatkan peningkatan tajam dalam aktivitas pengajuan menjelang tanggal pemberlakuan ketentuan tersebut. Perhatian terhadap perkembangan ini tertuju pada besarnya arus permohonan yang diterima BPJPH setiap hari, bukan pada jumlah sertifikat yang telah diterbitkan.
Perbandingan dengan kondisi normal memberi gambaran jelas mengenai skala kenaikan. Sebelumnya, pendaftaran harian umumnya berada pada rentang 6.000 hingga 7.000 permohonan. Kini, jumlahnya telah menembus 10.000 dalam sehari, sehingga laju pengajuan berada di atas tingkat yang biasa tercatat. Data ini menempatkan permohonan sertifikat halal sebagai perhatian penting menjelang tenggat 2026. Namun, jumlah permohonan harian tetap perlu dibedakan dari jumlah produk yang sudah memperoleh sertifikat. Catatan BPJPH yang menjadi fokus adalah banyaknya pengajuan yang masuk, sementara angka tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan berapa banyak permohonan yang telah diproses atau diselesaikan.
Tanggal 18 Oktober 2026 menjadi penanda penting dalam perkembangan ini karena kewajiban sertifikasi halal akan mulai diberlakukan pada tanggal tersebut. Dengan tenggat itu semakin dekat, kenaikan pengajuan harian menjadi informasi utama yang mencerminkan besarnya arus permohonan saat ini. Perbedaan lebih dari 10.000 pengajuan per hari dan kisaran normal 6.000–7.000 menunjukkan bahwa aktivitas pendaftaran meningkat secara nyata. Fokus pemberitaan pun berada pada lonjakan yang tercatat BPJPH menjelang pemberlakuan kewajiban, serta perbandingannya dengan keadaan normal. Angka-angka tersebut memberikan konteks mengenai tingkat permohonan, tanpa mengubahnya menjadi ukuran penerbitan sertifikat atau menarik kesimpulan lain di luar data yang tersedia.
BPJPH menyatakan bahwa lonjakan permohonan sertifikat halal ditangani dengan mempercepat pemrosesan seluruh pengajuan. Upaya ini dilakukan ketika jumlah permohonan mencapai lebih dari 10 ribu dalam sehari menjelang tenggat kewajiban sertifikasi halal pada 2026. Dengan tingginya volume pengajuan, proses yang cepat dan tertata menjadi penting agar permohonan dapat ditindaklanjuti tanpa mengabaikan tahapan yang berlaku. BPJPH menyampaikan bahwa semua permohonan diproses, termasuk pengajuan dari pelaku usaha yang menggunakan skema sertifikasi sesuai kriteria masing-masing. Percepatan tersebut menjadi bagian dari respons lembaga terhadap kebutuhan pelaku usaha yang tengah mengurus sertifikat sebelum tenggat. Bagi pemohon, kejelasan alur dan tindak lanjut yang sigap dapat membantu mereka memahami tahapan berikutnya serta menyiapkan informasi yang diperlukan.
Salah satu jalur yang disebutkan adalah skema self-declare, yang dapat diselesaikan dalam waktu 1×24 jam. Skema ini ditujukan bagi produk yang memenuhi ketentuan untuk menggunakan mekanisme pernyataan pelaku usaha, sehingga prosesnya dapat berlangsung lebih singkat. Waktu penyelesaian tersebut bukan berarti semua jenis produk atau seluruh permohonan otomatis memperoleh sertifikat dalam sehari; pengajuan tetap perlu sesuai dengan persyaratan dan ketentuan skema. Karena itu, pelaku usaha perlu memastikan kelengkapan data, memahami kriteria yang berlaku, serta memilih jalur pengajuan yang tepat. Penjelasan mengenai waktu proses dan persyaratan menjadi penting agar harapan pemohon selaras dengan mekanisme sertifikasi. Percepatan juga diharapkan berjalan seiring dengan pemeriksaan yang diperlukan, sehingga layanan tetap dapat menjangkau banyak pengajuan secara bertanggung jawab.
BPJPH berharap percepatan sertifikasi halal dapat mendukung daya saing industri nasional dan membuka peluang akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha. Sertifikat halal juga diharapkan membantu memberikan rasa aman kepada konsumen ketika memilih produk. Harapan tersebut menunjukkan manfaat yang ingin didorong melalui layanan yang lebih responsif, bukan klaim bahwa dampak itu telah tercapai secara menyeluruh. Hasilnya bergantung pula pada kesiapan pelaku usaha, kepatuhan terhadap ketentuan, dan kelancaran tahapan pengajuan. Dengan memproses permohonan secara cepat, termasuk melalui self-declare bagi pengajuan yang memenuhi kriteria, BPJPH berupaya membantu pelaku usaha menghadapi tenggat 2026. Informasi resmi tentang persyaratan dan alur tetap menjadi acuan bagi pemohon untuk mengurus sertifikasi dengan tepat.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menyambut positif lonjakan permohonan sertifikat halal yang mencapai lebih dari 10 ribu pengajuan dalam sehari. Menurutnya, tingginya jumlah permohonan menjelang tenggat 2026 tidak semata-mata menunjukkan meningkatnya kebutuhan administratif, tetapi juga mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin kuat terhadap pentingnya jaminan halal pada produk yang beredar.
Perkembangan tersebut, kata Haikal, patut diapresiasi karena semakin banyak pelaku usaha mengambil langkah untuk memenuhi ketentuan sertifikasi. Upaya itu menunjukkan komitmen untuk memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal. Pelaku usaha dari berbagai skala turut memiliki peran dalam memperluas ketersediaan produk bersertifikat, sehingga konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas ketika memilih barang dan jasa.
Haikal juga menekankan bahwa sertifikasi halal perlu dipandang sebagai bagian dari kesiapan usaha menghadapi persaingan, bukan sekadar kewajiban menjelang pemberlakuan tenggat. Pelaku usaha dan industri perlu membangun daya saing agar mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, meningkatkan kepercayaan terhadap produknya, serta menghadapi arus barang yang masuk maupun keluar negeri. Dalam perdagangan lintas negara, pemenuhan standar dan kepastian informasi dapat menjadi unsur penting untuk membuka peluang pasar serta menjaga posisi produk Indonesia.
Di sisi lain, konsumen diimbau untuk menjadikan status halal sebagai salah satu pertimbangan ketika membeli produk. Pilihan terhadap produk halal dinilai memberikan jaminan yang lebih baik karena proses dan informasinya berada dalam kerangka penjaminan yang berlaku. Imbauan ini juga dapat mendorong pelaku usaha untuk semakin tertib dan transparan dalam memenuhi persyaratan. Dengan demikian, kenaikan pengajuan sertifikat tidak hanya menggambarkan respons terhadap tenggat, tetapi juga perkembangan kesadaran bersama. Dukungan konsumen, kesiapan industri, dan kepatuhan pelaku usaha diharapkan berjalan seiring agar produk halal semakin mudah dikenali serta mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.
Haikal menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak dimaksudkan sebagai pembatasan ataupun pemaksaan terhadap pelaku usaha. Kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sehingga pelaksanaannya berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Penegasan ini penting di tengah meningkatnya permohonan sertifikat menjelang tenggat 2026, ketika pelaku usaha perlu memahami bahwa sertifikasi merupakan bagian dari kerangka jaminan produk, bukan upaya menghambat kegiatan usaha. Dengan memahami dasar hukumnya, pelaku usaha diharapkan dapat melihat kewajiban ini sebagai ketentuan yang perlu dipenuhi sekaligus sebagai unsur dalam penyelenggaraan usaha. Pemerintah, dalam hal ini, menjalankan mandat undang-undang yang telah ditetapkan, bukan menerapkan aturan tanpa landasan.
Tujuan kebijakan tersebut, sebagaimana disampaikan Haikal, mencakup perlindungan hukum bagi publik dan kepastian iklim usaha bagi industri. Bagi masyarakat, jaminan produk halal membantu memberikan kejelasan mengenai status produk yang beredar, sehingga konsumen memiliki perlindungan dalam memilih dan menggunakan produk. Sementara itu, bagi pelaku industri, kepastian aturan dapat menjadi landasan untuk menyiapkan pemenuhan persyaratan dan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan. Kedua tujuan ini berjalan berdampingan: perlindungan konsumen tidak harus dipandang berlawanan dengan kepentingan industri. Kerangka yang jelas diharapkan mendukung hubungan yang lebih pasti pelaku usaha dan publik, sekaligus memberi arah bagi industri dalam memenuhi kewajiban sertifikasi.
Baca juga: Polresta Sorong Kota Tegaskan Penanganan LP OT Sesuai Prosedur Hukum: LPSK Tak Lanjutkan Permohonan Perlindungan OT, Polisi Buka Fakta Perkara | Komitmen PSIS Semarang Lewat Aksi Sosial Menjelang Musim Baru
