Jakarta, 3 Oktober 2026 — Perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto menjadi bahan perdebatan dalam diskusi bertajuk “Membedah Reshuffle Kabinet: Kepentingan Rakyat atau Elit” yang digelar Poros Wartawan Jakarta di Logika Kopi, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2026). Diskusi yang berlangsung pukul 13.40 hingga 16.00 WIB itu diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan sejumlah pengamat, akademisi, aktivis, serta pemerhati politik.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai arah reshuffle perlu dibaca tidak hanya dari pergantian nama dalam kabinet, tetapi juga dari konfigurasi politik yang menyertainya. Menurut dia, perombakan dalam dua pekan terakhir lebih mencerminkan kebutuhan konsolidasi politik dibandingkan perubahan substantif berbasis visi pemerintahan. Ia juga menyoroti posisi partai-partai koalisi yang dinilainya masih memiliki ruang kuat dalam pembentukan kabinet.
Akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menyoroti frekuensi perubahan susunan pemerintahan yang menurutnya menunjukkan persoalan dalam proses penempatan pejabat. Ia berpendapat bahwa pergantian jabatan semestinya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan publik secara konkret, termasuk reformasi institusi hukum dan kepolisian. Menurutnya, jika perubahan hanya berhenti pada pergantian figur atau kompromi politik, dampaknya terhadap masyarakat akan sulit terlihat.
Sementara itu, Ketua Umum Orkestra Poempida Hidayatullah mengaitkan efektivitas reshuffle dengan kondisi ekonomi masyarakat. Ia mengatakan persoalan yang paling mendesak saat ini antara lain penciptaan lapangan pekerjaan, tekanan harga kebutuhan pokok, penurunan daya beli, kredit bermasalah, serta beban pinjaman masyarakat. Karena itu, menurut Poempida, perubahan struktur pemerintahan perlu diikuti kebijakan ekonomi yang mampu memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam forum yang sama, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies Edy Mulyadi mempertanyakan kemampuan pemerintahan menerjemahkan gagasan politik dan ekonomi ke dalam kebijakan. Ia menyinggung sejumlah dinamika di sekitar pemerintahan serta hubungan antarkelompok politik. Berbagai pernyataan mengenai posisi tokoh dan kemungkinan perubahan konfigurasi politik tersebut disampaikan sebagai analisis serta pandangan narasumber dalam diskusi, bukan sebagai keputusan resmi pemerintah.
Aktivis Jimmy kemudian mengingatkan bahwa persoalan politik dan ekonomi memiliki hubungan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Ia menyebut tekanan ekonomi, inflasi, distribusi anggaran, serta kondisi daerah sebagai faktor yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah. Jimmy juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai kemungkinan munculnya krisis kepercayaan apabila persoalan ekonomi tidak segera ditangani, bahkan memperkirakan dinamika politik dan ekonomi ke depan masih akan berlangsung panjang.
Diskusi Poros Wartawan Jakarta tersebut pada akhirnya menempatkan reshuffle kabinet dalam konteks yang lebih luas, yakni hubungan antara konfigurasi kekuasaan, efektivitas pemerintahan, dan kebutuhan masyarakat. Para pembicara memberikan pandangan berbeda mengenai motif serta dampak perombakan kabinet, namun satu persoalan yang berulang dalam forum itu adalah tuntutan agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada perubahan struktur politik, melainkan mampu menjawab persoalan lapangan pekerjaan, daya beli, stabilitas harga, reformasi kelembagaan, serta kepercayaan publik.
Pewarta: Abdul Latif
