KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan sebanyak 25 daerah di Jawa Timur telah mengajukan bantuan air bersih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Permintaan tersebut disampaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Bantuan terutama diperlukan di wilayah yang mengalami penurunan ketersediaan sumber air, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas sehari-hari warga.
Khofifah menjelaskan, sebelumnya terdapat 24 daerah yang telah mengeluarkan surat darurat terkait kebutuhan distribusi air bersih. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah tersebut bertambah satu daerah sehingga total wilayah yang meminta dukungan menjadi 25 daerah. Perkembangan itu menunjukkan bahwa dampak musim kemarau semakin meluas dan membutuhkan penanganan secara cepat, terkoordinasi, serta berkelanjutan dari pemerintah.
Informasi mengenai peningkatan permintaan tersebut disampaikan Khofifah setelah meninjau langsung pendistribusian bantuan air bersih di Desa Pagak, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (3/10). Dalam peninjauan itu, ia melihat proses penyaluran air kepada masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber air bersih. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memetakan kebutuhan di setiap wilayah serta menentukan prioritas pengiriman.
Distribusi air bersih dilakukan sebagai langkah tanggap darurat untuk membantu warga melewati periode kekeringan. Pengajuan dari daerah-daerah tersebut menjadi dasar bagi pemerintah provinsi dalam mengatur volume, jadwal, dan sasaran penyaluran. Dengan bertambahnya wilayah terdampak, koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat secara merata, khususnya desa-desa yang sumber airnya mulai mengering dan belum memiliki alternatif pasokan yang memadai.
Khofifah menjelaskan bahwa kondisi kemarau yang terjadi kali ini terasa lebih kering dan berlangsung cukup panjang. Menurutnya, keadaan tersebut menjadi salah satu alasan sejumlah daerah membutuhkan bantuan air bersih. Kemarau tidak hanya berlangsung dalam waktu singkat, tetapi juga menciptakan situasi yang membuat pemerintah daerah harus mengambil langkah penanganan. Penjelasan itu disampaikan untuk menggambarkan perkembangan kebutuhan bantuan air bersih di berbagai wilayah Jawa Timur selama periode kemarau.
Ia menyebut kondisi kemarau yang lebih kering dan berkepanjangan tersebut tidak terlepas dari kemunculan El Nino. Fenomena itu dikaitkan dengan situasi yang sedang dihadapi sejumlah daerah, sehingga kebutuhan distribusi air bersih mulai diajukan secara resmi oleh pemerintah daerah. Khofifah menekankan bahwa pengajuan bantuan dilakukan oleh wilayah yang memang memerlukan droping air sebagai bagian dari penanganan kondisi kemarau.
Menurut Khofifah, daerah yang memerlukan droping air telah menerbitkan surat darurat. Surat tersebut menjadi dasar pengajuan bantuan air bersih kepada pemerintah. Hingga kini, jumlah daerah yang mengajukan bantuan telah mencapai 25 daerah. Dengan demikian, permintaan droping air tidak lagi terbatas pada beberapa wilayah, melainkan telah diajukan oleh puluhan daerah di Jawa Timur. Data 25 daerah itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyampaikan kebutuhan masing-masing melalui mekanisme resmi, setelah menerbitkan surat darurat terkait kondisi kemarau. Khofifah menyampaikan hal tersebut sebagai perkembangan terbaru mengenai penanganan kebutuhan air bersih di daerah yang terdampak kemarau.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui pengiriman bantuan air bersih kepada wilayah yang terdampak. Distribusi air memang menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketika sumber air mengalami penurunan akibat kemarau. Namun, pemerintah juga menyiapkan pendekatan lain yang ditujukan untuk mengurangi dampak kekeringan secara lebih luas.
Salah satu strategi yang disebutkan adalah operasi modifikasi cuaca (OMC). Upaya ini mempertimbangkan perkiraan pertumbuhan awan sehingga peluang terbentuknya hujan dapat ditingkatkan. Dengan memanfaatkan kondisi atmosfer yang mendukung, OMC diharapkan dapat menjadi bagian dari langkah mitigasi ketika curah hujan belum mencukupi kebutuhan di sejumlah daerah. Strategi tersebut tidak menggantikan distribusi air, melainkan melengkapinya sebagai bagian dari penanganan kekeringan.
Pelaksanaan maupun koordinasi operasi modifikasi cuaca tetap dilakukan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Keterlibatan BMKG diperlukan karena pelaksanaan OMC bergantung pada pemantauan kondisi cuaca, pertumbuhan awan, serta perkiraan atmosfer. Dengan koordinasi tersebut, keputusan terkait pelaksanaan operasi dapat disesuaikan dengan informasi meteorologis yang tersedia dan kebutuhan penanganan di lapangan.
Khofifah menyampaikan bahwa hujan ringan hingga sedang telah terjadi di beberapa tempat. Keterangan ini menunjukkan adanya perubahan cuaca di sejumlah wilayah, meskipun penanganan kekeringan tetap diperlukan selama kebutuhan air masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah provinsi masih mengandalkan pemantauan kondisi cuaca dan koordinasi antarlembaga untuk menentukan langkah yang sesuai, termasuk mempertahankan bantuan air bersih bagi daerah yang masih mengalami keterbatasan pasokan.
Dengan demikian, respons terhadap kemarau mencakup bantuan langsung sekaligus langkah berbasis prakiraan cuaca. Pendekatan berlapis ini memungkinkan pemerintah menyesuaikan penanganan dengan perkembangan situasi, tanpa menjadikan satu metode sebagai satu-satunya solusi bagi wilayah terdampak.
Selain menyalurkan bantuan air bersih, pemerintah menempuh langkah pipanisasi untuk membantu memenuhi kebutuhan warga selama kemarau. Pipanisasi dilakukan dengan membangun atau memasang jaringan pipa yang menghubungkan sumber air dengan wilayah permukiman. Melalui jaringan tersebut, air diharapkan dapat dialirkan secara lebih terarah hingga mendekati rumah penduduk, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada pengiriman air menggunakan kendaraan.
Pelaksanaan pipanisasi membutuhkan penyesuaian dengan kondisi lapangan, termasuk letak sumber air, kontur wilayah, dan akses menuju permukiman. Pemerintah dapat mengatur jalur pipa agar air dari sumber yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Pekerjaan ini juga memerlukan koordinasi dengan perangkat daerah serta masyarakat, terutama untuk memastikan jaringan yang dibangun dapat digunakan dan dijaga bersama.
Keberadaan jaringan pipa memberikan pilihan penanganan yang berbeda dari distribusi air bersih secara langsung. Bantuan melalui pengiriman tetap diperlukan ketika kebutuhan warga harus segera dipenuhi, sedangkan pipanisasi diarahkan untuk mendukung aliran air menuju kawasan yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan. Dengan demikian, kedua upaya tersebut dapat berjalan sebagai bagian dari penanganan dampak kekeringan.
Pipanisasi juga menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk memperkuat akses air bagi masyarakat di tengah kemarau. Air yang dialirkan melalui jaringan diharapkan dapat membantu memenuhi keperluan sehari-hari warga di permukiman terdampak. Pelaksanaannya menjadi bagian dari upaya penanganan kekeringan, bersama langkah lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.
