Kabupaten Lombok Barat | Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare di Kecamatan Kuripan untuk pembangunan sekolah rakyat terintegrasi. Rencana ini disiapkan sebagai upaya memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat, terutama anak-anak yang membutuhkan akses belajar lebih baik. Dengan memanfaatkan satu kawasan untuk beberapa jenjang pendidikan, pemerintah daerah berharap layanan dapat dirancang secara berkesinambungan dan menjangkau lebih banyak calon siswa.
Fasilitas tersebut dirancang menampung sekitar 2.000 siswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kapasitas itu menunjukkan skala pengembangan yang direncanakan, sekaligus kebutuhan akan perencanaan sarana pendidikan yang memadai. Sekolah rakyat terintegrasi di Kuripan diharapkan dapat menyediakan jalur pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah atas dalam satu kawasan, sehingga akses bagi siswa dapat berlangsung lebih terarah.
Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, berharap pembangunan sekolah tersebut tidak hanya menambah pilihan fasilitas pendidikan, tetapi juga membuka kesempatan belajar yang lebih luas bagi warga. Menurut harapan pemerintah daerah, akses pendidikan yang semakin baik dapat menjadi salah satu cara untuk membantu memutus rantai kemiskinan. Pendidikan dipandang penting dalam memberi anak-anak bekal pengetahuan dan peluang untuk memperbaiki masa depan mereka.
Nurul Adha menyampaikan harapan itu saat menghadiri open house Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 18 di Lombok Barat pada Sabtu. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan rencana pemerintah daerah sekaligus menegaskan pentingnya dukungan bagi penyelenggaraan pendidikan. Kehadiran sekolah rakyat diharapkan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan membantu menjawab kebutuhan akses belajar di daerah.
Untuk mendorong rencana tersebut agar segera terwujud, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial. Koordinasi ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rencana pembangunan di atas lahan yang telah disiapkan. Pemerintah berharap proses perencanaan dan kerja sama antarpihak dapat berjalan dengan baik, sehingga sekolah terintegrasi berkapasitas 2.000 siswa itu dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi generasi muda di Lombok Barat.
Kemiskinan dan angka putus sekolah masih menjadi tantangan pendidikan yang perlu mendapat perhatian di Lombok Barat. Persoalan tersebut disampaikan Nurul Adha dalam pembahasan mengenai rencana Sekolah Rakyat yang dirancang menampung hingga 2.000 siswa. Menurutnya, upaya memperluas akses pendidikan perlu melihat kondisi anak-anak yang belum bersekolah maupun yang tidak melanjutkan pendidikan. Data mengenai kelompok ini menjadi salah satu gambaran penting dalam memahami kebutuhan layanan pendidikan di daerah, sekaligus menunjukkan perlunya pendataan yang cermat dan berkelanjutan.
Nurul Adha merujuk data pemerintah pusat yang mencatat jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Lombok Barat sekitar 7.000 orang. Sementara itu, pendataan yang dilakukan Dinas Pendidikan Lombok Barat baru menemukan sekitar 1.500 anak tidak sekolah. Kedua angka tersebut berasal dari sumber pendataan yang berbeda dan menunjukkan cakupan jumlah yang berbeda pula. Karena itu, angka pemerintah pusat dan hasil pendataan dinas perlu disampaikan sesuai sumbernya, tanpa disamakan atau dianggap menggambarkan kelompok yang identik. Perbedaan tersebut juga menjadi alasan penting untuk memperhatikan proses pencatatan dan pemutakhiran data anak yang belum mengakses pendidikan.
Anak-anak yang terdata putus sekolah diketahui berada pada jenjang sekolah menengah pertama atau tidak melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas. Informasi ini memperlihatkan titik jenjang pendidikan yang menjadi perhatian dalam pendataan, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab setiap anak berhenti atau tidak meneruskan sekolah. Persoalan kemiskinan dan angka putus sekolah yang disampaikan Nurul Adha menempatkan akses pendidikan sebagai isu yang perlu ditangani dengan memahami kondisi setempat. Data yang tersedia dapat menjadi dasar untuk melihat jumlah anak yang teridentifikasi, sementara perbedaan cakupan pencatatan perlu tetap diperhatikan ketika merencanakan layanan. Dengan demikian, gambaran tentang ATS di Lombok Barat mencakup rujukan data pusat, temuan dinas, serta jenjang pendidikan anak-anak yang terdata.
Nurul Adha memandang pendidikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan yang dapat diwariskan dari orang tua kepada anak. Dalam pandangan tersebut, kemiskinan bukan hanya persoalan yang dihadapi seseorang pada satu masa, tetapi juga keadaan yang berisiko terus dialami generasi berikutnya. Pendidikan menjadi bagian dari ikhtiar untuk membuka peluang berbeda bagi anak-anak, terutama agar mereka memiliki kesempatan belajar dan mengembangkan diri. Pernyataan ini menempatkan pendidikan sebagai langkah yang diharapkan dapat membantu menghadapi persoalan sosial tersebut, bukan sebagai satu-satunya penyelesaian ataupun hasil yang dapat dipastikan bagi setiap anak.
Makna penting pendidikan, menurut pandangan itu, berkaitan dengan kesempatan memperoleh pembelajaran yang baik. Anak yang mendapat kesempatan belajar diharapkan memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika kesempatan tersebut tersedia, mereka dapat membuka kemungkinan hidup yang tidak sama dengan kondisi yang dialami orang tua. Harapan untuk keluar dari kemiskinan muncul dari terbukanya peluang itu. Namun, harapan tersebut perlu dipahami sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan, bukan jaminan bahwa setiap anak pasti terlepas dari kemiskinan setelah mengikuti proses belajar atau menyelesaikan jenjang tertentu.
Karena itu, pernyataan Nurul Adha menekankan nilai pendidikan dalam memberi anak-anak kesempatan untuk menempuh masa depan yang lebih baik. Pemerintah dipandang memiliki peran dalam upaya menyediakan jalan melalui pendidikan, sementara manfaatnya bergantung pada kesempatan yang dapat diraih anak untuk belajar dan melanjutkan sekolah. Gagasan memutus rantai kemiskinan menggambarkan harapan agar kondisi ekonomi keluarga tidak otomatis membatasi pilihan generasi selanjutnya. Pendidikan yang baik dan akses ke jenjang lebih tinggi diharapkan membantu anak membangun peluang untuk keluar dari keadaan tersebut. Pernyataan ini menyampaikan harapan, tanpa memastikan hasil tertentu bagi setiap siswa atau menyatakan dampak program yang belum dijelaskan.
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Barat masih harus melewati sejumlah tahapan administrasi sebelum pekerjaan fisik dapat dimulai. Salah satu hal yang perlu dituntaskan ialah status lahan yang telah disiapkan. Area tersebut termasuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga pemanfaatannya untuk pembangunan sekolah memerlukan penyelesaian perubahan status sesuai ketentuan yang berlaku.
Keberadaan lahan dalam kawasan LP2B menjadi bagian penting dari proses perencanaan. Pemerintah perlu memastikan aspek administrasi dan tata ruang diselesaikan terlebih dahulu agar rencana pembangunan dapat dilanjutkan dengan dasar yang jelas. Selama urusan status lahan belum rampung, tahapan berikutnya belum dapat berjalan sepenuhnya. Karena itu, proses perubahan status tersebut menjadi salah satu penentu bagi kelanjutan proyek sekolah rakyat di Kuripan.
Nurul Adha berharap proses perubahan status LP2B dapat segera selesai. Dengan demikian, pembangunan sekolah yang dirancang untuk menampung sekitar 2.000 siswa itu diharapkan bisa terealisasi pada 2027. Harapan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi dan penyelesaian administrasi agar rencana fasilitas pendidikan dapat berlanjut sesuai sasaran waktu. Meski demikian, realisasi pembangunan tetap bergantung pada penyelesaian tahapan yang diperlukan, termasuk kepastian atas pemanfaatan lahan.
Kepala SRMP 18 Lombok Barat, Satria Irwandi, menjelaskan bahwa sekolah rintisan tersebut nantinya akan pindah ke lokasi Kuripan setelah bangunan Sekolah Rakyat selesai. Untuk sementara, SRMP 18 masih menempati bangunan Sentra Paramita Mataram, unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial. Lokasi itu digunakan selama sekolah menunggu tersedianya bangunan permanen di Kuripan.
Perpindahan SRMP 18 juga berkaitan dengan pemulihan fungsi Sentra Paramita.
Baca juga: Kembali Normal: Sekolah di Jakarta Akhiri Kebijakan PJJ
