Aktivitas bongkar muat di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026), berjalan seperti biasa. Deretan kontainer terlihat memenuhi sejumlah titik penumpukan, sementara kendaraan angkut hilir mudik mengangkut barang dari dan menuju kawasan pelabuhan. Namun di tengah kesibukan tersebut, perhatian sejumlah pekerja dan pengelola terminal sempat tertuju pada kedatangan rombongan Menteri Keuangan Purabaya Yudhi Sadewa yang melakukan kunjungan kerja ke PT Graha Segara Koja.
Kunjungan yang berlangsung selama hampir dua jam itu bukan sekadar agenda seremonial. Di hadapan pengelola terminal, pejabat Bea Cukai, serta manajemen perusahaan, Menteri Keuangan secara langsung menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berpotensi menghambat kelancaran arus logistik nasional.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah meningkatnya volume barang yang masuk ke kawasan terminal sehingga berdampak pada beban kerja petugas dan kapasitas pelayanan pelabuhan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dicermati karena dapat mempengaruhi efisiensi distribusi barang di salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia tersebut.
Menteri Keuangan tiba di kawasan PT Graha Segara Koja sekitar pukul 10.33 WIB. Kehadirannya didampingi sejumlah pejabat penting, di antaranya Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Sodikin, Direktur Utama PT Graha Segara M. Roy Rayadi, jajaran direksi perusahaan, serta Executive General Manager Pelindo Regional II Yandri Tri Saputra.
Begitu tiba di lokasi, rombongan langsung bergerak menuju area operasional untuk melihat secara langsung aktivitas pelayanan dan pengelolaan barang di terminal. Peninjauan dilakukan di Longroom TPFT Graha Segara, salah satu titik penting yang menjadi pusat pelayanan administrasi dan pengawasan barang ekspor maupun impor.
Selama berada di lokasi, Menteri Keuangan terlihat beberapa kali berdiskusi dengan jajaran pengelola terminal dan petugas Bea Cukai. Ia menanyakan sejumlah indikator pelayanan, termasuk volume barang yang masuk, kapasitas penanganan, hingga hambatan yang selama ini dihadapi dalam proses pelayanan logistik.
Dalam sesi keterangan kepada awak media, Purabaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dirinya menemukan adanya peningkatan jumlah barang yang masuk ke kawasan terminal. Kondisi tersebut membuat proses pelayanan menjadi semakin berat karena volume pekerjaan yang harus ditangani meningkat secara signifikan dibandingkan kondisi normal.
Menurutnya, peningkatan beban kerja itu berpotensi memerlukan tambahan personel agar pelayanan tidak mengalami perlambatan. Bahkan dalam beberapa kondisi, petugas harus bekerja lebih lama untuk mengimbangi lonjakan aktivitas yang terjadi.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah akan melihat secara rinci penyebab meningkatnya kepadatan tersebut. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pola penyimpanan barang yang telah menyelesaikan proses administrasi namun tidak segera diambil oleh pemiliknya.
Dari hasil peninjauan sementara, ditemukan indikasi adanya barang-barang yang sebenarnya sudah mendapatkan persetujuan keluar tetapi tetap berada di area pelabuhan dalam waktu cukup lama. Akibatnya, ruang penumpukan menjadi semakin terbatas dan berdampak pada kelancaran operasional secara keseluruhan.
Menteri Keuangan menilai praktik semacam itu tidak bisa dibiarkan berlangsung terus-menerus. Menurutnya, ada kemungkinan sebagian importir memilih membiarkan barang berada di area pelabuhan karena biaya penyimpanan dianggap lebih murah dibandingkan menyewa gudang di luar kawasan pelabuhan.
Apabila kondisi tersebut benar terjadi, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengelola terminal, tetapi juga dapat mempengaruhi kelancaran rantai distribusi nasional. Ruang yang seharusnya digunakan untuk menampung barang baru menjadi terpakai oleh barang lama yang belum dipindahkan.
“Kalau memang ada barang yang sudah selesai prosesnya tetapi masih menumpuk berbulan-bulan, tentu harus dicari penyebabnya. Jangan sampai pelabuhan justru berubah fungsi menjadi tempat penyimpanan jangka panjang,” ujar Menteri Keuangan dalam keterangannya.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengevaluasi secara menyeluruh berapa lama batas waktu yang masih dianggap wajar bagi suatu barang untuk berada di kawasan pelabuhan setelah proses administrasinya selesai.
Menurutnya, apabila ditemukan masa tinggal barang yang melampaui batas normal, maka pemerintah akan mempertimbangkan langkah-langkah penataan yang lebih tegas. Salah satunya melalui penyesuaian skema biaya atau denda agar tidak ada pihak yang memanfaatkan fasilitas pelabuhan sebagai tempat penyimpanan berkepanjangan.
Kebijakan tersebut, kata dia, bukan bertujuan membebani pelaku usaha, melainkan untuk menjaga kelancaran arus logistik nasional. Sebab semakin tinggi tingkat perputaran barang di pelabuhan, semakin baik pula efisiensi distribusi yang dapat dicapai.
Di sisi lain, ia juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait penyebab kepadatan yang terjadi. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada hambatan administratif maupun operasional yang memperlambat pergerakan barang.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama yang turut mendampingi kunjungan tersebut terlihat beberapa kali berdiskusi dengan Menteri Keuangan mengenai kondisi lapangan. Sejumlah catatan hasil peninjauan disebut akan menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan sistem pelayanan ke depan.
Selain membahas persoalan kepadatan barang, kunjungan ini juga menjadi bagian dari pengawasan pemerintah terhadap sektor logistik dan maritim nasional. PT Graha Segara Koja dinilai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perdagangan internasional melalui pelayanan ekspor dan impor di kawasan Tanjung Priok.
Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap aspek kepatuhan perpajakan, kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara, serta dampak ekonomi yang dihasilkan melalui penyerapan tenaga kerja dan aktivitas perdagangan.
Selama kunjungan berlangsung, situasi di kawasan terminal terpantau aman dan kondusif. Aktivitas pelayanan tetap berjalan normal meskipun terdapat agenda peninjauan dari pejabat tinggi negara.
Petugas keamanan internal perusahaan bersama aparat terkait terlihat melakukan pengamanan di sejumlah titik untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Tidak terlihat adanya gangguan berarti selama rombongan melakukan peninjauan lapangan.
Sekitar pukul 11.10 WIB, Menteri Keuangan bersama rombongan melanjutkan agenda menuju kantor Bea Cukai untuk melakukan pembahasan lanjutan mengenai sejumlah temuan yang diperoleh selama kunjungan.
Pertemuan tersebut berlangsung singkat namun cukup intensif. Berbagai masukan dari pengelola terminal, pejabat Bea Cukai, dan pihak terkait lainnya menjadi bahan diskusi guna mencari solusi atas persoalan yang muncul di lapangan.
Menjelang siang, tepatnya sekitar pukul 11.40 WIB, Menteri Keuangan meninggalkan kawasan PT Graha Segara Koja. Lima menit kemudian seluruh rangkaian kegiatan dinyatakan selesai.
Meski berlangsung dalam waktu relatif singkat, kunjungan tersebut membawa pesan penting mengenai perlunya pembenahan tata kelola logistik nasional. Pemerintah menilai pelabuhan harus mampu berfungsi secara optimal sebagai simpul distribusi barang, bukan sekadar lokasi penumpukan kontainer.
Dengan meningkatnya aktivitas perdagangan internasional dan kebutuhan distribusi barang yang terus berkembang, efisiensi pelabuhan menjadi salah satu faktor penentu daya saing ekonomi nasional. Karena itu, berbagai temuan yang muncul selama kunjungan akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pelayanan di masa mendatang.
Bagi pemerintah, kelancaran arus barang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pelaku usaha, tetapi juga berhubungan langsung dengan stabilitas pasokan, pertumbuhan ekonomi, dan kepercayaan investor terhadap sistem logistik Indonesia.
Kunjungan kerja Menteri Keuangan ke PT Graha Segara Koja pun menjadi sinyal bahwa pemerintah akan terus memantau kinerja sektor logistik secara langsung di lapangan. Setiap hambatan yang berpotensi mengganggu efisiensi distribusi akan menjadi perhatian untuk segera dicarikan solusi agar pelayanan pelabuhan semakin cepat, tertib, dan berdaya saing tinggi.
