Jakarta | Rapor kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah dua tahun masa pemerintahan menunjukkan hasil yang masih berada di bawah nilai lima. Berdasarkan laporan yang disusun Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada Oktober 2026, penilaian masyarakat umum terhadap kinerja pemerintah mencapai 4,7 dari 10. Angka tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan pemerintahan belum sepenuhnya memenuhi harapan publik.
Penilaian yang lebih rendah diberikan oleh kelompok ahli. Mereka memberikan nilai rata-rata 2,9 dari 10 terhadap kinerja pemerintahan selama dua tahun terakhir. Evaluasi ini mencakup sejumlah aspek penting, yaitu pelaksanaan program prioritas, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan nasional, serta komunikasi publik. Dengan cakupan tersebut, laporan tidak hanya menilai hasil kebijakan, tetapi juga proses pengambilan keputusan, konsistensi kepemimpinan, dan kemampuan pemerintah menjelaskan kebijakannya kepada masyarakat.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menjelaskan bahwa perbedaan nilai masyarakat umum dan kelompok ahli mencerminkan sudut pandang serta tingkat ekspektasi yang tidak sama. Masyarakat umum cenderung menilai berdasarkan pengalaman langsung dan dampak kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kelompok ahli menggunakan ukuran yang lebih kritis, termasuk kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, kepatuhan terhadap prinsip tata kelola, dan keberlanjutan kebijakan.
Hasil riset tersebut disampaikan secara daring pada Minggu, 11 Oktober 2026. Penyampaian ini menjadi pembuka bagi pembahasan mengenai capaian dan persoalan pemerintahan Prabowo-Gibran. Nilai yang belum mencapai lima menunjukkan adanya tekanan untuk memperbaiki kinerja, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas komunikasi kepada publik. Temuan tersebut juga menegaskan pentingnya pemerintah merespons evaluasi secara terbuka agar program prioritas dapat memberikan manfaat yang lebih nyata dan merata.
Penilaian terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tingkat kepuasan yang rendah. Temuan tersebut berasal dari riset yang melibatkan dua kelompok responden, yaitu kelompok ahli dan masyarakat umum. Pemisahan responden ini penting karena masing-masing kelompok memiliki latar belakang, pengalaman, serta sudut pandang berbeda dalam menilai pelaksanaan pemerintahan selama dua tahun.
Dalam penilaian kelompok ahli, Prabowo memperoleh skor 2,8 dari 10. Sementara itu, masyarakat umum memberikan nilai 4,6 dari 10 kepada presiden. Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa penilaian publik relatif lebih tinggi dibandingkan penilaian para ahli, tetapi keduanya tetap berada di bawah angka lima. Dengan demikian, apresiasi terhadap kinerja presiden belum dapat disebut kuat pada salah satu kelompok responden.
Penilaian terhadap Gibran juga memperlihatkan pola serupa. Wakil presiden memperoleh skor 2,2 dari 10 dari kelompok ahli dan 4,9 dari 10 dari masyarakat umum. Nilai dari masyarakat umum memang mendekati angka lima, tetapi masih berada di bawahnya. Adapun skor dari kelompok ahli menjadi yang lebih rendah, sehingga memperlihatkan adanya kritik yang lebih tajam terhadap kinerja wakil presiden selama periode penilaian.
Bhima menyatakan bahwa hasil tersebut memperlihatkan kinerja presiden dan wakil presiden masih dinilai rendah oleh kedua kelompok responden. Menurutnya, angka di bawah lima menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil membangun persepsi kinerja yang kuat, baik di kalangan ahli maupun masyarakat umum. Perbedaan skor kedua kelompok tidak mengubah gambaran utama riset, yakni evaluasi terhadap Prabowo dan Gibran sama-sama belum mencapai tingkat penilaian positif.
Temuan ini juga menjadi indikator bahwa tantangan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga kemampuan menyampaikan hasilnya kepada publik. Rendahnya nilai dari kelompok ahli dan masyarakat umum menandakan perlunya perbaikan kinerja, konsistensi kebijakan, serta komunikasi publik yang lebih efektif agar kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional dapat meningkat.
Survei dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memuat temuan khusus mengenai kondisi psikologis atau situasi kebatinan masyarakat. Untuk pertama kalinya dalam rangkaian survei dua tahunan tersebut, pertanyaan mengenai tingkat stres menjadi bagian tersendiri yang diajukan kepada responden. Hasilnya menunjukkan bahwa 75 persen masyarakat menyatakan merasa stres terhadap kebijakan pemerintah.
Temuan itu menggambarkan besarnya proporsi responden yang mengaku mengalami tekanan psikologis ketika menilai kebijakan pemerintah selama dua tahun masa pemerintahan berjalan. Data tersebut disampaikan sebagai bagian dari pemotretan kondisi masyarakat, tanpa menguraikan penyebab stres di luar jawaban yang diberikan dalam survei. Dengan demikian, angka 75 persen menjadi salah satu indikator penting dalam membaca situasi kebatinan publik pada periode ini.
Selain pertanyaan mengenai kebijakan pemerintah secara umum, survei juga menanyakan tingkat stres masyarakat terhadap perilaku Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 67 persen responden menyatakan merasa stres terhadap perilaku Prabowo. Angka ini menunjukkan bahwa penilaian mengenai presiden secara personal turut menjadi bagian dari pengukuran kondisi psikologis masyarakat dalam survei dua tahun pemerintahan.
Temuan mengenai stres tersebut berdampingan dengan penilaian ahli terhadap kapasitas kepemimpinan presiden. Dari 129 ahli yang menjadi responden, sebanyak 71 persen menilai kapasitas kepemimpinan Presiden Prabowo tidak memadai. Data ini disajikan bersama temuan survei publik mengenai tingkat stres dan penilaian terhadap perilaku presiden, sehingga memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat serta pandangan kalangan ahli terhadap kepemimpinan dan komunikasi publik selama dua tahun pemerintahan.
Rangkaian angka tersebut menjadi bagian dari evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertanyaan khusus tentang tingkat stres memperluas cakupan survei, bukan hanya pada penilaian kinerja, tetapi juga pada kondisi yang dirasakan masyarakat. Dalam konteks itu, 75 persen responden yang merasa stres terhadap kebijakan pemerintah dan 67 persen yang merasa stres terhadap perilaku Prabowo menjadi temuan utama mengenai situasi kebatinan publik.
Selain menilai kinerja pemerintahan, laporan survei menyoroti memburuknya persepsi publik terhadap kondisi ekonomi. Sebanyak 53 persen responden menyatakan bahwa keadaan ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan adanya tekanan yang dirasakan masyarakat, baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun dalam melihat prospek ekonomi ke depan. Persepsi ini penting diperhatikan karena penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik dan penerimaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Kekhawatiran juga terlihat kuat di kalangan ahli. Sebanyak 92 persen responden dari kelompok ini mengaku cemas terhadap arah kebijakan kepemimpinan Prabowo. Kekhawatiran tersebut dapat mencerminkan adanya pertanyaan mengenai konsistensi, prioritas, serta dampak kebijakan terhadap tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap pemerintah tidak hanya berasal dari pengalaman publik secara langsung, tetapi juga dari pengamatan para profesional dan peneliti yang mengikuti perkembangan kebijakan.
Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi catatan lain yang menonjol. Sebanyak 96 persen responden menilai penanganan karhutla belum efektif. Penilaian tersebut mengindikasikan bahwa langkah pencegahan, penegakan hukum, koordinasi antarlembaga, dan perlindungan terhadap wilayah rentan masih dipandang belum memadai. Tingginya angka ketidakpuasan ini sekaligus menegaskan pentingnya strategi yang lebih terukur, berkelanjutan, dan transparan dalam menangani persoalan lingkungan.
Survei ini melibatkan 129 responden ahli dari beragam latar belakang, wilayah domisili, dan pengalaman profesional, serta 1.142 responden masyarakat umum yang tersebar di berbagai provinsi. Pengumpulan data berlangsung pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Responden umum dijaring menggunakan metode non-probability sampling melalui Meta Ads, sedangkan kelompok ahli dijangkau dengan snowball sampling untuk memperoleh peserta yang memiliki keahlian relevan. Karena menggunakan metode tersebut, hasil survei perlu dibaca sebagai gambaran persepsi responden, bukan representasi probabilistik seluruh populasi.
Baca juga: Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh di Jakarta dan Dampaknya | Tinjauan Kritis Kebijakan Bagasi Baru Garuda Indonesia | Pentingnya Menjaga Stabilitas Inflasi Melalui Kebijakan BBM Subsidi
