JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menargetkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di Indonesia mulai semester II 2027. Target tersebut menjadi penanda bahwa pemerintah terus mempersiapkan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan konsumsi minuman berpemanis. Meski demikian, rencana penerapan ini belum menunjukkan bahwa pungutan telah diberlakukan. Pemerintah masih berada dalam tahap persiapan untuk memastikan kebijakan dapat disusun dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Persiapan tersebut mencakup penyusunan regulasi pendukung yang diperlukan sebelum cukai MBDK diterapkan. Regulasi menjadi dasar penting bagi pelaksanaan kebijakan karena memberikan kerangka hukum dan tata kelola yang jelas. Dengan demikian, target semester II 2027 masih merupakan sasaran waktu yang ditetapkan pemerintah, bukan waktu penerapan yang sudah bersifat final. Perkembangan kebijakan akan bergantung pada proses penyelesaian aturan yang sedang disiapkan oleh pemerintah.
Kebijakan cukai MBDK menempatkan Indonesia dalam proses pengembangan instrumen penerimaan dan pengaturan yang berkaitan dengan minuman berpemanis. Penyampaian target oleh DJBC Kementerian Keuangan menunjukkan adanya arah kebijakan yang sedang dibangun secara bertahap. Pada tahap ini, informasi utama yang perlu dicermati adalah target dimulainya penerapan pada semester II 2027 serta statusnya yang masih dalam persiapan. Pemerintah perlu menyelesaikan regulasi pendukung terlebih dahulu agar rencana tersebut memiliki landasan yang memadai sebelum diberlakukan di Indonesia.
Pemerintah telah memasukkan target penerimaan cukai atas Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) sebesar sekitar Rp1,7 triliun ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Pencantuman target tersebut menjadi bagian dari perencanaan penerimaan negara untuk tahun anggaran 2027, seiring dengan rencana pengenaan cukai terhadap produk minuman berpemanis.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN Kita pada Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa pengenaan cukai MBDK telah tercantum dalam Undang-Undang APBN 2027. Besaran penerimaan yang ditargetkan dari kebijakan tersebut berada di kisaran Rp1,7 triliun.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rencana cukai MBDK telah memperoleh tempat dalam dokumen anggaran negara untuk 2027. Target penerimaan itu dicantumkan bersama kerangka APBN yang telah ditetapkan melalui undang-undang. Dengan demikian, angka sekitar Rp1,7 triliun menjadi target penerimaan yang tercatat secara resmi dalam APBN 2027.
Menurut keterangan pemerintah, rencana ini ditargetkan mulai berlaku pada semester II 2027. Namun, dalam konferensi pers tersebut, penjelasan yang disampaikan berfokus pada pencantuman pengenaan cukai MBDK dalam UU APBN 2027 serta target penerimaannya. Pemerintah menetapkan angka sekitar Rp1,7 triliun sebagai sasaran penerimaan dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan untuk tahun anggaran tersebut.
Penerapan cukai minuman berpemanis belum dapat berjalan efektif sebelum aturan pelaksana selesai disusun. Ketentuan tersebut diperlukan untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam tata cara yang jelas, mulai dari penetapan objek cukai, pihak yang wajib membayar, hingga proses pemungutan dan pelaporannya. Tanpa landasan teknis yang lengkap, pelaksanaan kebijakan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran serta kendala administratif bagi pemerintah maupun pelaku usaha.
Menurut Djaka, pemerintah masih mempersiapkan berbagai ketentuan yang diperlukan agar mekanisme pemungutan cukai dapat dilaksanakan sesuai aturan. Persiapan itu mencakup penyusunan prosedur dan perangkat pelaksanaan yang mendukung pengawasan, pencatatan, serta penyetoran penerimaan negara. Tahap ini menjadi bagian penting sebelum kebijakan diterapkan karena cukai harus dipungut secara tertib, terukur, dan memiliki dasar operasional yang dapat dipahami oleh seluruh pihak terkait.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih berada dalam tahap penyiapan regulasi, bukan pada fase penerapan penuh. Penyelesaian aturan pelaksana akan menjadi salah satu prasyarat untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan secara konsisten di lapangan. Selain mengatur mekanisme pemungutan, ketentuan teknis juga diharapkan memberikan kejelasan mengenai kewajiban industri dan tata kelola administrasinya.
Djaka menyampaikan bahwa kebijakan cukai minuman berpemanis diharapkan dapat diterapkan pada semester II 2027. Pernyataan itu menggambarkan target waktu yang masih bergantung pada kesiapan aturan pelaksana dan proses persiapan lainnya. Dengan demikian, semester II 2027 sebaiknya dipahami sebagai sasaran penerapan, bukan kepastian mutlak bahwa kebijakan pasti mulai berlaku pada periode tersebut. Waktu pelaksanaan tetap dapat dipengaruhi oleh penyelesaian regulasi serta kesiapan mekanisme pemungutan yang diperlukan.
Pemerintah belum menetapkan besaran tarif cukai yang akan dikenakan kepada industri minuman berpemanis dalam kemasan. Angka yang beredar dalam pemberitaan atau pembahasan publik belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi, karena rancangan kebijakan masih melalui proses kajian. Penetapan tarif perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap harga jual, daya beli masyarakat, keberlangsungan industri, penerimaan negara, serta tujuan pengendalian konsumsi minuman dengan kandungan gula atau pemanis tambahan.
Formulasi tarif saat ini masih dikaji dan dibahas bersama Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Pembahasan tersebut mencakup dasar pengenaan cukai, struktur tarif, kemungkinan pengelompokan produk, serta mekanisme penerapannya bagi pelaku usaha. Pemerintah juga perlu memastikan rancangan yang disusun memiliki landasan kebijakan yang jelas dan dapat diterapkan secara efektif. Karena itu, besaran akhir tarif masih dapat berubah sebelum memperoleh keputusan dan ketentuan resmi.
Hal yang perlu dibedakan adalah target penerimaan negara dan penetapan tarif cukai. Target penerimaan dari kebijakan cukai minuman berpemanis telah tercantum dalam rancangan APBN 2027 sebagai bagian dari perencanaan fiskal pemerintah. Namun, pencantuman target tersebut tidak berarti tarif cukai sudah diputuskan atau industri telah mengetahui kewajiban pembayaran yang akan berlaku. Target penerimaan merupakan proyeksi pendapatan, sedangkan tarif adalah instrumen kebijakan yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Dengan demikian, informasi mengenai mulai berlakunya cukai pada semester II 2027 masih berkaitan dengan target pelaksanaan, sementara besaran tarif dan rincian kewajiban industri tetap menunggu keputusan resmi pemerintah.
