Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat tersebut digelar secara hybrid dari Istana , Jakarta, dengan diikuti jajaran terkait yang memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan bencana, pemadaman kebakaran, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan.
Dalam rapat itu, Presiden memberikan arahan agar seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat proses pemadaman. Langkah tersebut mencakup penguatan koordinasi antarlembaga, pengerahan personel sesuai kebutuhan di lapangan, serta pemanfaatan peralatan dan dukungan operasional secara efektif. Pemerintah menempatkan kecepatan respons sebagai hal penting untuk mengendalikan titik api sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Instruksi tersebut juga menekankan pentingnya upaya pencegahan. Selain memadamkan api, setiap unsur diminta meningkatkan pemantauan wilayah rawan, memperkuat kesiapsiagaan, dan mengambil tindakan sedini mungkin ketika muncul indikasi kebakaran. Dengan pendekatan itu, penanganan karhutla diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencegah perluasan dampak terhadap permukiman, aktivitas masyarakat, kualitas udara, dan ekosistem.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan informasi mengenai rapat dan arahan Presiden tersebut pada hari yang sama. Penyampaian itu menegaskan komitmen pemerintah untuk mengonsolidasikan kekuatan nasional dalam menghadapi karhutla. Pengerahan puluhan ribu personel menjadi bagian dari langkah percepatan, dengan pelaksanaan yang perlu disesuaikan berdasarkan kondisi setiap wilayah dan perkembangan situasi di lapangan.
Melalui rapat terbatas tersebut, Presiden meminta agar penanganan berjalan terpadu, terukur, dan berorientasi pada hasil. Koordinasi yang cepat pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, serta unsur pendukung diharapkan mampu memperpendek waktu respons dan memastikan api segera dikendalikan. Pemerintah juga perlu menjaga agar informasi mengenai kondisi kebakaran tersampaikan secara jelas, sehingga masyarakat dapat mengikuti arahan keselamatan dan mendukung upaya pencegahan di wilayah masing-masing.
Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disampaikan dalam rapat, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di sejumlah wilayah. Dari enam provinsi yang paling terdampak, tercatat sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan belum sepenuhnya selesai dan masih memerlukan pengerahan personel serta sumber daya di lapangan.
Laporan itu menjadi gambaran terbaru mengenai kondisi karhutla yang sedang ditangani pemerintah. Enam provinsi terdampak masih menjadi bagian dari pemantauan dan operasi pemadaman. Luasan lahan yang masih dalam proses penanganan menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus mengarahkan langkah penanggulangan secara terukur sesuai perkembangan di setiap wilayah.
Dalam arah penanganan karhutla saat ini, perhatian utama pemerintah diarahkan kepada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua provinsi tersebut ditetapkan sebagai wilayah fokus dalam pelaksanaan penanganan. Penetapan ini menjadi bagian dari arah kebijakan dan operasi pemerintah untuk mempercepat pengendalian karhutla di wilayah yang menjadi perhatian utama.
Dengan demikian, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menempati posisi penting dalam agenda penanganan karhutla saat ini. Fokus tersebut berjalan bersamaan dengan upaya pemadaman di enam provinsi terdampak yang secara keseluruhan masih memiliki sekitar 639 hektare lahan dalam proses pemadaman. Laporan Kepala BNPB dalam rapat menjadi acuan mengenai kondisi terbaru sekaligus menunjukkan wilayah yang menjadi prioritas pemerintah dalam pelaksanaan penanganan.
Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengerahan kekuatan gabungan di lapangan. Operasi darat melibatkan lebih dari 60.177 personel dari berbagai unsur, yang bekerja secara terpadu untuk menemukan titik api, melakukan pemadaman langsung, mendinginkan area terdampak, serta mencegah api meluas ke wilayah lain. Pengerahan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan, terutama pada kawasan yang memiliki potensi kebakaran berulang dan sulit dijangkau.
Berdasarkan keterangan Teddy, tingkat keberhasilan pemadaman oleh personel di lapangan rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian itu menunjukkan bahwa operasi darat terus diarahkan untuk menekan perkembangan titik api sejak tahap awal. Personel gabungan juga melakukan pemantauan dan penanganan lanjutan agar bara yang masih tersisa tidak kembali memicu kebakaran. Angka keberhasilan tersebut disampaikan sebagai gambaran capaian penanganan berdasarkan luas lahan yang terbakar setiap harinya.
Operasi darat dilaksanakan bersamaan dengan operasi udara melalui metode water bombing. Pesawat dikerahkan di sejumlah wilayah untuk menjatuhkan air langsung ke area yang terbakar, khususnya lokasi yang sulit dijangkau oleh tim pemadam melalui jalur darat. Metode ini digunakan untuk mempercepat proses pemadaman dan membantu mengurangi intensitas api sebelum penanganan dilanjutkan oleh personel di permukaan. Dengan pelaksanaan kedua metode secara simultan, pemerintah berupaya memperluas jangkauan respons, mempercepat pengendalian kebakaran, dan membatasi dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar.
Perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan tanda-tanda positif di sejumlah wilayah. Kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan mulai membaik setelah berbagai unsur mengintensifkan pemadaman, pendinginan, pemantauan titik panas, serta upaya pencegahan meluasnya api. Perbaikan tersebut tetap perlu diikuti pengawasan berkelanjutan, terutama pada kawasan gambut dan wilayah yang memiliki potensi kekeringan tinggi. Pemerintah juga terus mendorong koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat agar respons terhadap setiap kemunculan titik api dapat dilakukan secara cepat.
Selain operasi darat, pemerintah mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang terpantau di sejumlah kawasan. Teknologi ini digunakan untuk mendorong turunnya hujan di wilayah prioritas, sehingga dapat membantu membasahi lahan, menekan intensitas kebakaran, dan mendukung pekerjaan pemadaman. Pelaksanaan OMC dilakukan secara terukur berdasarkan hasil pemantauan cuaca serta kebutuhan lapangan. Langkah tersebut menjadi semakin penting karena perkiraan awal musim hujan diprediksi mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026, sebagaimana disampaikan Teddy. Sambil menunggu perubahan pola cuaca tersebut, pemerintah tetap mempertahankan kesiapsiagaan dan tidak menganggap membaiknya situasi sebagai alasan untuk mengurangi pengawasan.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Dudung Abdurachman, Sugiono, Sjafrie Sjamsoeddin, Agus Subiyanto, Suyudi Ario Seto, Prasetyo Hadi, Teddy Indra Wijaya, dan Satyawan Pudyatmoko. Secara virtual, rapat diikuti Tito Karnavian, Suharyanto, Teuku Faisal Fathani, Maruli Simanjuntak, Muhammad Ali, dan Tony Harjono. Gubernur Sumatra Selatan serta Gubernur Kalimantan Tengah turut hadir bersama pangdam dan kapolda dari kedua provinsi.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
