Makassar | Menteri UMKM Maman Abdurahman menyampaikan bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ditunda hingga 2028. Informasi tersebut ia sampaikan di Makassar pada Minggu. Pengumuman ini mengubah jadwal yang sebelumnya berlaku bagi UMKM yang produknya wajib memenuhi ketentuan halal. Dengan adanya tenggat baru, pelaku usaha memperoleh tambahan waktu untuk mempersiapkan sertifikasi sebelum kewajiban tersebut diberlakukan sesuai jadwal yang telah diperbarui. Tahun 2028 menjadi batas waktu yang disebutkan dalam kebijakan penundaan ini. Karena itu, perhatian pelaku UMKM kini tertuju pada perubahan jadwal tersebut dan pada langkah yang dapat dilakukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dalam masa tambahan yang tersedia.
Sebelum penundaan diumumkan, kewajiban sertifikasi halal dijadwalkan berlaku sampai 18 Oktober 2026. Tenggat itu menjadi patokan bagi UMKM untuk mengurus sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pelaksanaan kewajiban tersebut ditunda. Maman menyampaikan bahwa tenggatnya kini bergeser hingga 2028. Dengan demikian, perubahan ini bukan sekadar penyesuaian tanggal dalam rencana usaha, melainkan perpanjangan waktu yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM. Informasi mengenai batas baru itu penting agar usaha kecil dapat mencermati jadwal yang telah direvisi dan tidak keliru mengacu pada tenggat sebelumnya. Penjelasan tersebut menegaskan perbedaan jadwal awal dan batas waktu terbaru.
Penundaan memberikan konteks baru bagi persiapan sertifikasi halal di kalangan UMKM. Pelaku usaha memiliki waktu lebih panjang dibandingkan jadwal yang berakhir pada 18 Oktober 2026, sementara kewajiban tersebut tetap dijadwalkan untuk berlaku pada 2028. Dalam menyampaikan perubahan ini, Maman mengaitkan penundaan dengan perintah Presiden Prabowo. Keterangan yang disampaikan di Makassar pada Minggu itu menjelaskan inti kebijakan: tenggat baru ditetapkan pada 2028. Bagi UMKM, memahami perubahan tersebut menjadi langkah awal untuk menyelaraskan rencana sertifikasi dengan jadwal pemerintah. Detail tentang penerapan selanjutnya perlu merujuk pada informasi resmi yang tersedia, tetapi pengumuman ini memastikan bahwa batas waktu sebelumnya telah berubah dan pelaku usaha memperoleh tambahan waktu untuk bersiap.
Penundaan tenggat kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil hingga 2028 mempertimbangkan pelaksanaan target yang dinilai belum tercapai secara optimal. Pada saat yang sama, masih banyak pelaku UMKM yang belum siap memenuhi persyaratan sertifikasi dalam batas waktu sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memberi tambahan waktu, agar penerapan kewajiban dapat berjalan dengan memperhatikan kesiapan usaha yang terdampak. Keputusan ini tidak menghapus kewajiban sertifikasi, melainkan mengubah tenggat pemenuhannya.
Maman menyampaikan bahwa keputusan tersebut merespons aspirasi yang diterima Presiden dari para pelaku usaha. Aspirasi itu mencerminkan tantangan yang dihadapi sebagian UMKM ketika harus menyiapkan proses sertifikasi di tengah kegiatan operasional sehari-hari. Dalam pertimbangan yang disampaikan, kebutuhan menyiapkan dokumen administrasi serta dokumen pendukung menjadi perhatian. Persyaratan tersebut memerlukan waktu dan upaya dari pelaku usaha, terutama ketika mereka harus mengurusnya bersamaan dengan menjalankan usaha.
Secara spesifik, persiapan dokumen administrasi dan dokumen pendukung dipandang sebagai beban tambahan yang berpotensi memberatkan operasional usaha. Karena itu, penyesuaian tenggat memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan kelengkapan yang diperlukan tanpa mengabaikan aktivitas usaha mereka. Alasan ini merujuk pada kendala dokumen yang disebut dalam penjelasan mengenai kebijakan, bukan berarti semua pelaku UMKM menghadapi hambatan yang sama atau tidak mampu menjalani sertifikasi. Tingkat kesiapan dan kebutuhan setiap usaha dapat berbeda. Perpanjangan waktu diharapkan membuat persiapan lebih memungkinkan, sementara proses sertifikasi tetap menjadi kewajiban yang perlu dipenuhi sesuai ketentuan dan tenggat yang baru. Dengan demikian, aspirasi pelaku usaha dan belum optimalnya capaian target menjadi pertimbangan yang disebut untuk menjelaskan penundaan tersebut.
Maman menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak semata-mata merupakan program kerja presiden atau kebijakan yang dapat berubah mengikuti pergantian pemerintahan. Dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menetapkan kerangka hukum bagi penyelenggaraan jaminan halal di Indonesia. Karena bersumber dari undang-undang, kewajiban tersebut memiliki pijakan hukum yang tetap dan harus dipahami sebagai bagian dari ketentuan yang berlaku bagi produk tertentu. Pemerintah, melalui lembaga terkait, bertugas menjalankan amanat itu serta memastikan prosesnya dapat diterapkan oleh pelaku usaha secara bertahap dan terukur.
Ketentuan dalam undang-undang tersebut kemudian disempurnakan melalui regulasi turunan dan kebijakan pemerintah. Aturan pelaksana memberi penjelasan mengenai cakupan kewajiban, tahapan penerapan, serta mekanisme sertifikasi yang perlu diikuti. Penyempurnaan regulasi tidak menghapus kewajiban dasarnya, melainkan mengatur cara pelaksanaan agar lebih jelas dan sesuai kondisi di lapangan. Oleh sebab itu, perlu dibedakan keberadaan kewajiban hukum dan jadwal pemenuhannya. Sertifikasi halal tetap menjadi tuntutan regulasi, sementara penyesuaian tenggat merupakan langkah administratif untuk memberi ruang bagi usaha yang belum siap.
Kelonggaran waktu hingga 2028 diberikan dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah belum mampu memenuhi persyaratan dalam tenggat sebelumnya. Keterbatasan pemahaman, kapasitas administrasi, biaya, dan pendampingan dapat menjadi hambatan dalam proses sertifikasi. Penundaan ini dimaksudkan untuk meringankan beban UMKM dan memberi kesempatan lebih luas untuk menyiapkan dokumen serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, tenggat baru tersebut bukan berarti kewajiban halal dibatalkan atau menjadi pilihan sukarela. Pelaku usaha tetap perlu memanfaatkan masa penyesuaian untuk bersiap, sedangkan pemerintah diharapkan memperkuat informasi dan fasilitasi agar amanat undang-undang dapat dilaksanakan secara realistis.
Penundaan tenggat kewajiban sertifikasi halal hingga 2028 memberi pemerintah waktu untuk menelaah cara pelaksanaan yang lebih sesuai dengan kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Masa ini tidak semata menjadi jeda administratif, tetapi juga kesempatan untuk mempertemukan ketentuan hukum dengan kemampuan nyata UMKM dalam memenuhi persyaratan. Pemerintah perlu memahami beragam tantangan yang dihadapi pelaku usaha, termasuk kesiapan informasi, proses pengajuan, serta sumber daya yang tersedia, sebelum menentukan langkah yang dapat diterapkan secara luas.
Dalam periode tersebut, pemerintah akan mencari dan mengkaji mekanisme yang dapat menjembatani kewajiban sertifikasi halal dengan kondisi UMKM yang beragam. Kajian itu diharapkan mempertimbangkan kebutuhan pelaku usaha tanpa mengabaikan tujuan perlindungan konsumen dan kepastian pelaksanaan aturan. Hingga mekanisme tersebut diputuskan, belum ada solusi tertentu yang dapat dipastikan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban. Karena itu, penundaan ini perlu dimanfaatkan untuk menghimpun masukan dan menilai pilihan kebijakan secara cermat, agar kebijakan yang nantinya diterapkan relevan, dapat dipahami, dan realistis bagi UMKM di berbagai daerah.
Maman berharap hasil kajian dapat menghadirkan jalan tengah yang memungkinkan kewajiban sertifikasi halal dijalankan secara bertahap. Pendekatan bertahap dapat memberi pelaku usaha waktu untuk mempersiapkan diri, sekaligus membantu pemerintah memastikan pelaksanaan aturan berjalan dengan baik. Harapan tersebut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan: kepatuhan terhadap kewajiban hukum tetap menjadi tujuan, tetapi proses pemenuhannya perlu memperhitungkan kapasitas dan keberlangsungan usaha kecil. Kebijakan yang dirancang dengan pertimbangan tersebut diharapkan tidak menghambat pertumbuhan sektor UMKM maupun menambah beban yang sulit ditanggung pelaku usaha. Dengan demikian, masa penundaan dapat menjadi ruang untuk merumuskan mekanisme yang lebih selaras dengan kebutuhan lapangan, tanpa menganggap bahwa pilihan akhirnya telah ditetapkan. Kejelasan informasi mengenai hasil kajian juga akan penting agar UMKM dapat memahami arah kebijakan dan menyiapkan langkah sesuai ketentuan yang berlaku ketika masa penundaan berakhir.
