Jakarta | Berton tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai kabar tentang dugaan operasi senyap yang disebut-sebut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterangan yang disampaikan lebih menitikberatkan pada situasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya terkait isu adanya operasi tangkap tangan atau OTT di kantor pusat lembaga tersebut. Karena itu, informasi mengenai kegiatan KPK dan kabar dugaan operasi senyap tersebut belum dijabarkan Berton secara detail dalam pernyataannya.
Dalam keterangannya, BNPB tetap membantah adanya kegiatan tangkap tangan di kantor pusatnya. Bantahan itu disampaikan untuk meluruskan kabar yang beredar dan menegaskan bahwa tidak terdapat OTT di lingkungan kantor BNPB berdasarkan penjelasan Berton. Pernyataan tersebut hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya kegiatan tangkap tangan di kantor BNPB, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai penjelasan menyeluruh mengenai seluruh aktivitas KPK pada hari yang sama.
Perbedaan konteks tersebut penting diperhatikan. Di satu sisi, Berton menyatakan bahwa tidak ada OTT di kantor pusat BNPB. Di sisi lain, pada hari yang sama muncul kabar mengenai adanya kegiatan KPK, tetapi Berton tidak menguraikan secara terperinci bentuk, lokasi, maupun tujuan kegiatan yang diberitakan itu. Dengan demikian, bantahan BNPB berfokus pada tidak adanya OTT di kantornya, bukan pada penjelasan lengkap terhadap kabar kegiatan KPK. Berdasarkan keterangan yang tersedia, belum ada uraian tambahan dari Berton yang menjelaskan hubungan kedua informasi tersebut. Sikap BNPB tetap konsisten, yakni membantah adanya operasi tangkap tangan di kantor pusatnya, sementara kabar mengenai kegiatan KPK pada hari yang sama dibiarkan dalam konteks pemberitaan yang terpisah dan tanpa rincian lebih lanjut dari Berton.
Di tengah bantahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai kabar operasi tangkap tangan (OTT) di kantornya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya kegiatan lapangan yang dilakukan oleh pegawainya pada Selasa, 13 Oktober 2026. Konfirmasi itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto ketika menjelaskan aktivitas lembaganya pada hari tersebut.
Setyo menyatakan bahwa benar terdapat kegiatan lapangan yang melibatkan pegawai KPK. Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa sejumlah petugas lembaga antirasuah memang menjalankan aktivitas di luar kantor pada waktu yang berdekatan dengan munculnya informasi mengenai dugaan OTT di lingkungan BNPB wilayah DKI Jakarta. Namun, keterangan itu belum disertai penjelasan lebih lanjut mengenai lokasi, jenis kegiatan, maupun perkara yang sedang ditangani.
Karena itu, konfirmasi mengenai kegiatan lapangan belum dapat dipastikan sebagai pembenaran atas kabar OTT yang beredar. Setyo tidak menyebut secara terbuka apakah aktivitas pegawai KPK tersebut berkaitan langsung dengan BNPB, termasuk dengan informasi mengenai adanya tindakan penindakan di kantor lembaga tersebut. Perbedaan konfirmasi KPK dan bantahan BNPB membuat status kabar itu masih memerlukan penjelasan resmi berikutnya.
BNPB sebelumnya membantah adanya OTT di kantornya. Bantahan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami situasi, sebab informasi tentang kegiatan lapangan KPK tidak otomatis menunjukkan bahwa operasi tangkap tangan berlangsung di lingkungan BNPB. Aktivitas lapangan dapat mencakup berbagai keperluan penegakan hukum, tetapi tanpa keterangan tambahan, hubungan kegiatan tersebut dan kabar OTT belum bisa disimpulkan.
Dengan demikian, informasi yang telah terkonfirmasi sejauh ini hanya menyangkut keberadaan kegiatan lapangan oleh pegawai KPK pada 13 Oktober 2026. Publik masih menunggu penjelasan yang lebih spesifik dari KPK mengenai agenda tersebut serta klarifikasi lanjutan terkait bantahan BNPB. Kejelasan itu diperlukan agar pemberitaan tidak berkembang berdasarkan asumsi dan agar perbedaan fakta yang telah dikonfirmasi dan informasi yang masih beredar dapat dipahami secara tepat.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto belum bersedia memerinci perkara yang sedang ditangani dalam kegiatan lapangan tersebut. Ia juga belum menyampaikan jumlah pihak yang diamankan maupun menjelaskan secara lengkap posisi masing-masing pihak dalam proses penanganan perkara. Keterangan itu masih menunggu penyampaian resmi dari lembaga antirasuah.
Informasi mengenai siapa saja yang diamankan akan disampaikan oleh juru bicara KPK. Penyampaian melalui juru bicara diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih utuh mengenai rangkaian kegiatan, perkara yang menjadi dasar tindakan, serta perkembangan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Hingga informasi tersebut disampaikan, belum terdapat keterangan lengkap yang dapat memastikan identitas maupun status hukum mereka.
Dalam prosedur penanganan operasi tangkap tangan, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, sesuai ketentuan yang berlaku. Batas waktu tersebut digunakan untuk melakukan pemeriksaan awal dan menilai apakah terdapat dasar yang cukup bagi penetapan status hukum lebih lanjut. Karena proses itu masih berlangsung, informasi mengenai keputusan KPK belum dapat disimpulkan pada tahap ini.
Keterangan mengenai adanya kegiatan lapangan juga perlu dibedakan dari kesimpulan bahwa telah terjadi operasi tangkap tangan di kantor BNPB. Berdasarkan informasi yang tersedia, detail perkara, jumlah pihak yang diamankan, dan status hukum mereka belum diungkap secara menyeluruh. Publik masih menunggu penjelasan resmi KPK melalui juru bicaranya agar fakta mengenai kegiatan tersebut tidak menimbulkan penafsiran yang melampaui informasi yang telah dikonfirmasi.
Baca juga: Kegiatan Budaya dan Edukasi di Jakarta Pusat Bulan Ini | Aktivitas dan Kegiatan di Bandara Soedirman Purbalingga
