Tabalong – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tabalong menggelar aksi unjuk rasa di depan Halaman Gedung Sarabakawa, Kecamatan Tanjung, pada Sabtu pagi, 29 Maret 2025. Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan dukungan terhadap pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) 2025, khususnya yang mengatur perubahan terhadap RUU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Para peserta aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat membawa banner bertuliskan “Pemuda Pecinta NKRI mendukung UU TNI untuk mempertahankan NKRI dari provokasi kelompok kepentingan yang mengadu domba TNI dengan masyarakat dan mahasiswa.” Aksi ini berlangsung dengan semangat yang tinggi namun tetap tertib dan damai, menunjukkan solidaritas penuh terhadap pengesahan UU TNI.
Pimpinan aksi, Ahmad Rusmadi S.AP, yang juga Ketua LSM Forum Komunikasi Sosial Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Tabalong (FKSPKT), menyampaikan bahwa mereka mendukung penuh disahkannya UU TNI. Menurutnya, pengesahan UU tersebut akan memberikan landasan yang lebih jelas bagi TNI untuk berkolaborasi dengan berbagai komponen bangsa. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memperkuat kedudukan TNI di tengah masyarakat.
“Kami menyatakan sikap mendukung pengesahan UU TNI karena dengan disahkannya UU tersebut, semakin jelas fungsi dan kedudukan TNI, serta dapat berkolaborasi dengan kepentingan masyarakat Indonesia. Terimakasih,” ujar Ahmad Rusmadi.
Dia juga menambahkan, adanya kekhawatiran di kalangan sebagian masyarakat mengenai potensi kembalinya dwi fungsi ABRI pada masa Orde Baru, yang melibatkan penempatan perwira aktif TNI di jabatan sipil, tidak perlu dikhawatirkan. Pasalnya, di dalam UU TNI yang baru ini sudah terdapat ketentuan hukum yang memberi kepastian mengenai penugasan prajurit di ranah sipil.
Aksi unjuk rasa ini menjadi simbol dukungan kuat dari masyarakat Kabupaten Tabalong terhadap pengesahan UU TNI, yang dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat negara dan menjaga keamanan serta stabilitas bangsa Indonesia. (Edi D/MASK95)