Bogor | Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan wakilnya, Fadli Tri Hartono, ke kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Minggu sore, 4 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi agenda penting setelah keduanya dilantik di Istana Negara, dua hari sebelumnya. Pemanggilan itu menandai perhatian langsung Presiden terhadap peran Bakom dalam membangun komunikasi pemerintah yang lebih terarah, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan berfokus pada strategi menyampaikan kebijakan pemerintah sekaligus menyerap masukan dari publik. Bakom diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi resmi, tetapi juga menjadi penghubung yang mampu menangkap berbagai tanggapan, pertanyaan, serta kegelisahan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi pemerintah dapat berlangsung dalam dua arah dan tidak berhenti pada penyebaran pengumuman atau laporan kegiatan.
Presiden memberikan arahan agar setiap pesan disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak berjarak dari kehidupan sehari-hari. Pilihan bahasa dinilai penting karena kebijakan publik sering kali memiliki latar belakang teknis dan konsekuensi yang kompleks. Penjelasan yang mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengetahui manfaat, tujuan, serta dampak kebijakan secara lebih utuh.
Selain menjelaskan pekerjaan yang sedang dilakukan pemerintah, komunikasi juga perlu menerangkan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui apa yang diputuskan, tetapi juga perlu memahami alasan keputusan tersebut diambil dan persoalan apa yang hendak diselesaikan. Arahan ini memberi penekanan bahwa komunikasi publik harus membangun pemahaman, bukan sekadar menyampaikan klaim keberhasilan.
Pertemuan di Hambalang pun membuka gambaran awal mengenai mandat baru Bakom. Lembaga ini dituntut menyampaikan pesan pemerintah secara konsisten, sekaligus menjaga ruang bagi suara publik untuk masuk ke dalam proses komunikasi. Pendekatan tersebut diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat melalui informasi yang jernih, penjelasan yang kontekstual, dan kesediaan pemerintah untuk mendengarkan.
Instruksi Presiden Prabowo kepada Bakom tidak hanya berkaitan dengan penyampaian penjelasan mengenai program dan kebijakan pemerintah. Bakom juga diminta membuka ruang untuk mendengarkan masukan, keluhan, serta kritik yang disampaikan masyarakat. Berbagai suara tersebut perlu dihimpun dan diteruskan kepada kementerian serta lembaga terkait, termasuk kepada presiden. Dengan demikian, komunikasi yang dijalankan Bakom tidak berhenti pada penyampaian informasi dari pemerintah kepada publik, tetapi juga mencakup penyampaian persoalan yang dirasakan masyarakat kepada lingkar pemerintahan.
Penjelasan mengenai tanggung jawab tersebut disampaikan Syahganda saat serah terima jabatan di kantor Bakom, dua hari setelah pertemuan di Hambalang. Ia menyampaikan harapan agar program pemerintah dapat dipahami secara utuh hingga lapisan masyarakat paling bawah. Pemahaman itu menjadi bagian penting dari tugas komunikasi, sehingga kebijakan yang dijalankan pemerintah dapat diterima dan diketahui oleh masyarakat secara lebih menyeluruh. Pada saat yang sama, persoalan yang muncul di tingkat terbawah juga perlu disampaikan kembali hingga kepada presiden.
Mandat tersebut menunjukkan adanya dua arus komunikasi yang harus berjalan secara bersamaan. Arus pertama bergerak dari pemerintah kepada masyarakat melalui penjelasan mengenai program dan kebijakan secara utuh. Arus kedua bergerak dari masyarakat menuju pemerintah dengan membawa masukan, keluhan, dan kritik yang perlu diperhatikan oleh kementerian, lembaga terkait, serta presiden. Posisi Bakom dalam mandat ini adalah sebagai penghubung kedua arus tersebut. Bakom diharapkan menyampaikan pesan pemerintah kepada publik sekaligus memastikan suara publik dapat diteruskan kepada pihak-pihak pemerintahan yang berkepentingan.
Perjalanan lembaga komunikasi di lingkar istana memperlihatkan perubahan fungsi yang berlangsung secara bertahap. Pada fase awal, lembaga tersebut lebih dikenal sebagai pelantang pemerintah, yakni saluran yang memperkuat dan memperluas suara resmi negara agar dapat menjangkau masyarakat secara luas. Perannya terutama memastikan kebijakan, program, serta penjelasan pemerintah tersampaikan secara seragam melalui berbagai kanal komunikasi publik.
Dalam kerangka itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan atau President Communication Office (PCO) dibentuk untuk menjalankan fungsi komunikasi kepresidenan. PCO berperan mengolah pesan dari pusat kekuasaan menjadi narasi yang lebih mudah dipahami, sekaligus memperkuat kehadiran pemerintah di ruang publik. Orientasi utamanya masih bersifat penyampaian, dengan arus informasi yang bergerak dari pemerintah kepada masyarakat.
Perubahan kelembagaan terjadi pada 17 September 2025, ketika PCO ditransformasi menjadi Bakom. Transformasi ini menandai penekanan baru pada kebutuhan menyinkronkan pesan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Sinkronisasi diperlukan agar penjelasan mengenai kebijakan nasional tidak saling tumpang tindih, menimbulkan perbedaan penafsiran, atau menghasilkan narasi yang berkompetisi di lembaga pemerintahan. Dengan demikian, Bakom tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai penghubung koordinasi komunikasi antartingkat pemerintahan.
Ketika dipimpin Muhammad Qodari, Bakom menyusun narasi utama untuk dua tahun pemerintahan dengan tema transformasi bangsa. Penyusunan narasi tersebut menunjukkan upaya membangun kerangka pesan yang konsisten mengenai arah perubahan dan capaian pemerintah. Namun, tahapan-tahapan itu pada dasarnya masih bergerak satu arah, yaitu dari pemerintah kepada masyarakat. Arahan yang disampaikan di Hambalang kemudian menambahkan dimensi penting: lembaga komunikasi tidak cukup hanya memperjelas pesan, tetapi juga perlu mendengar, menyerap, dan mengolah suara publik sebagai bagian dari proses komunikasi pemerintahan.
Arahan terbaru kepada Bakom berkaitan erat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Juli sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik. Ia juga membedakan kritik dari caci maki dan fitnah. Penegasan itu menunjukkan bahwa kritik dipandang sebagai bagian dari ruang publik, sementara caci maki dan fitnah merupakan hal yang berbeda. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dari podium sebagai sikap terbuka terhadap masukan masyarakat.
Mandat kepada Bakom mengarahkan sikap itu ke dalam praktik komunikasi yang lebih terstruktur. Tugasnya bukan sekadar menyampaikan pernyataan pemerintah, melainkan membantu memastikan pesan kebijakan dapat diterima secara jelas dan utuh. Untuk itu, penggunaan bahasa sederhana menjadi penting. Istilah teknis, uraian yang terlalu panjang, atau penyampaian yang hanya menonjolkan hasil dapat membuat masyarakat kesulitan memahami maksud suatu kebijakan. Komunikasi publik perlu menjelaskan pula alasan di balik keputusan pemerintah, termasuk persoalan yang hendak ditangani dan pertimbangan yang mendasarinya.
Penjelasan semacam itu membantu masyarakat memahami pemikiran kepala negara secara lebih lengkap, bukan hanya mengetahui tindakan atau capaian yang diumumkan. Dengan informasi yang lebih terang, publik memiliki dasar yang lebih baik untuk memberikan tanggapan, menyampaikan kritik, atau mengajukan pertanyaan. Di sinilah mandat Bakom memperoleh arti praktis: memperjelas pesan pemerintah sekaligus menyerap suara publik melalui komunikasi yang tertata dan mudah dipahami. Perbandingan dalam sumber menegaskan perbedaan tersebut. Pesan yang hanya menyampaikan capaian menyerupai pengumuman, sedangkan pesan yang menjelaskan alasan di balik kebijakan lebih menyerupai percakapan yang membuka ruang bagi tanggapan.
