JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan bahwa transformasi menuju industri hijau tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kewajiban lingkungan. Menurut dia, langkah tersebut juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi industri nasional. Pernyataan itu disampaikan Sarmuji di Jakarta dan dikutip pada 9 Oktober 2026.
Industri yang mampu menghemat penggunaan energi dan mengurangi emisi berpotensi memperoleh manfaat ekonomi dari hasil efisiensi tersebut. Pengurangan emisi yang dihasilkan dapat diubah menjadi komoditas bernilai tambah melalui skema perdagangan karbon. Dengan demikian, upaya menekan emisi tidak hanya menghasilkan dampak lingkungan, tetapi juga dapat menciptakan nilai ekonomi bagi pelaku industri yang menjalankan proses produksi secara lebih efisien.
Penerapan efisiensi energi dan pengurangan emisi menjadi bagian penting dalam penguatan industri hijau. Ketika industri dapat menggunakan sumber daya secara lebih hemat, biaya operasional berpotensi dikelola dengan lebih baik sekaligus meningkatkan produktivitas. Hasil pengurangan emisi yang dapat diperdagangkan juga memberikan peluang tambahan bagi perusahaan untuk mengembangkan nilai dari kinerja lingkungan yang telah dicapai. Sarmuji menilai keterkaitan efisiensi, pengelolaan emisi, dan perdagangan karbon dapat mendukung peningkatan daya saing industri nasional. Kapasitas untuk mengurangi emisi sekaligus menghasilkan nilai tambah akan memperkuat posisi industri Indonesia dalam persaingan global. Transformasi ini menempatkan industri hijau sebagai pendekatan yang menghubungkan tanggung jawab lingkungan dengan peluang ekonomi, efisiensi kegiatan produksi, serta penguatan daya saing di tingkat internasional.
Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong penerapan prinsip industri hijau di berbagai sektor manufaktur nasional. Peran tersebut tidak berhenti pada penyusunan peraturan, tetapi mencakup upaya memastikan agar ketentuan yang ditetapkan dapat dipahami dan diterapkan oleh pelaku usaha. Kebijakan industri hijau diarahkan untuk membangun proses produksi yang lebih efisien dalam penggunaan energi, bahan baku, air, serta sumber daya lainnya, sekaligus mengurangi emisi dan limbah. Dengan pendekatan ini, kepatuhan terhadap aturan berjalan seiring dengan peningkatan kinerja operasional dan daya saing industri.
Regulasi menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan standar, indikator, serta sasaran yang perlu dipenuhi oleh perusahaan. Ketentuan tersebut memberikan kejelasan mengenai praktik produksi yang bertanggung jawab, termasuk pengelolaan sumber daya, pengendalian pencemaran, dan pemantauan dampak lingkungan. Kejelasan aturan penting agar industri memiliki acuan yang sama ketika menyusun rencana perbaikan. Selain itu, kebijakan yang terarah dapat membantu menciptakan kepastian bagi investasi pada teknologi bersih dan peralatan yang mendukung efisiensi proses.
Untuk menghindari kesenjangan ketentuan dan pelaksanaan, pemerintah juga menyediakan pendampingan teknis bagi pelaku industri. Pendampingan dapat dilakukan melalui sosialisasi, konsultasi, penyusunan panduan, pelatihan, serta fasilitasi penilaian terhadap kesiapan perusahaan. Dukungan tersebut membantu perusahaan mengenali kondisi awal, menentukan prioritas perbaikan, dan memilih teknologi yang sesuai dengan kapasitas produksinya. Industri juga memperoleh pemahaman mengenai cara mencatat penggunaan energi dan bahan, mengukur emisi, serta mendokumentasikan hasil penerapan prinsip hijau.
Pendekatan pendampingan membuat kebijakan industri hijau lebih mudah diterapkan, terutama bagi perusahaan yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, informasi, atau pembiayaan. Pemerintah dapat mendorong penerapan secara bertahap melalui target yang realistis dan evaluasi berkala, tanpa mengabaikan tuntutan peningkatan kinerja lingkungan. Dengan demikian, pemenuhan ketentuan tidak dipandang semata-mata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai proses pembenahan produksi. Langkah ini membuka peluang bagi industri untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi emisi, dan memperkuat penerimaan produk nasional di pasar yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.
Kementerian Perindustrian menempatkan standardisasi dan sertifikasi sebagai instrumen penting untuk memperkuat daya saing industri nasional. Menperin Sarmuji berpandangan bahwa kedua instrumen tersebut diperlukan untuk memastikan setiap produk yang beredar memenuhi standar mutu dan kualitas yang tinggi. Kepastian ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memberikan landasan yang lebih kuat bagi pelaku industri dalam membangun kepercayaan pasar.
Standardisasi berfungsi sebagai acuan teknis yang membantu perusahaan menghasilkan produk secara konsisten, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sementara itu, sertifikasi memberikan pengakuan bahwa proses produksi atau produk tertentu telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Penerapan keduanya secara berkelanjutan dapat mendorong perusahaan meningkatkan efisiensi, memperbaiki tata kelola produksi, serta mengembangkan inovasi yang relevan dengan tuntutan pasar domestik dan global.
Dalam konteks tersebut, percepatan sertifikasi dan pengawasan standardisasi menjadi bagian dari upaya memastikan produk yang beredar sesuai dengan ketentuan mutu. Langkah ini mencakup penguatan pembinaan kepada industri, peningkatan kapasitas lembaga terkait, serta pengawasan yang dilakukan secara konsisten. Pendekatan tersebut penting agar kepatuhan terhadap standar tidak berhenti pada pemenuhan administratif, melainkan menjadi bagian dari budaya produksi dan strategi bisnis perusahaan.
Kebijakan ini memiliki hubungan erat dengan peran vital sektor manufaktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Industri manufaktur menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, menggerakkan rantai pasok, dan memperluas peluang ekspor. Produk yang memiliki mutu terjamin akan lebih mudah diterima oleh pasar, sehingga memperkuat posisi industri Indonesia dalam persaingan regional maupun internasional. Dengan demikian, standardisasi dan sertifikasi bukan sekadar kewajiban teknis, melainkan fondasi untuk membangun industri yang tangguh, kredibel, dan berdaya saing.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperluas pengawasan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kepatuhan merek industri. Hingga September 2026, pengawasan telah mencakup 45 SNI, meningkat dibandingkan 28 SNI pada tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, pemeriksaan dilakukan terhadap 78 merek, naik dari 73 merek pada periode sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan penguatan upaya pemerintah dalam memastikan produk industri yang beredar memenuhi ketentuan mutu dan keselamatan yang berlaku.
Pengawasan akan dilanjutkan pada Oktober hingga November 2026 dengan sasaran enam SNI dan sembilan merek. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung di pabrik maupun di pasar. Selain memeriksa proses dan pemenuhan ketentuan di lingkungan produksi, petugas juga melakukan uji petik terhadap produk yang telah diwajibkan memenuhi SNI. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui kesesuaian persyaratan teknis, dokumen pemenuhan standar, dan kondisi produk yang dipasarkan kepada konsumen.
Pelaksanaan pengawasan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022. Kegiatan tersebut juga berlandaskan peraturan menteri yang mengatur pemberlakuan wajib bagi masing-masing SNI. Dengan dasar hukum itu, pengawasan mencakup produk dan pelaku usaha yang berada dalam lingkup kewajiban standardisasi, sekaligus memberikan rujukan yang jelas bagi industri dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin Emmy Suryandari menjelaskan bahwa pengawasan diarahkan untuk memastikan produk yang dihasilkan dan diedarkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Upaya ini juga bertujuan mencegah kerugian negara dan masyarakat akibat peredaran produk yang tidak memenuhi standar. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan di pabrik dan pasar diharapkan memperkuat perlindungan konsumen serta mendorong industri menjaga konsistensi mutu produknya.
