DENPASAR, BALI — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai menyatakan tidak gentar menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatannya. Sikap tersebut disampaikan ketika isu perombakan atau reshuffle kabinet kembali mencuat. Pigai menegaskan bahwa keputusan mengenai keberlanjutan dirinya dalam kabinet bukan berada di tangannya, melainkan menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Pigai saat ditemui wartawan di Denpasar, Bali, pada Jumat, 2 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, ia menunjukkan sikap tenang ketika ditanya mengenai kemungkinan perubahan susunan kabinet. Isu reshuffle yang kembali menjadi perhatian publik tidak membuatnya memperlihatkan kekhawatiran terhadap posisi yang saat ini diembannya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia.
Pigai menyerahkan sepenuhnya nasibnya di kabinet kepada Presiden Prabowo. Ia tidak menyampaikan keberatan apabila presiden memutuskan untuk mencopot atau mengganti dirinya dari jabatan tersebut. Sikap itu menempatkan keputusan akhir mengenai posisinya sebagai bagian dari hak prerogatif kepala negara. Dengan demikian, Pigai memilih tidak berspekulasi mengenai masa depannya dalam pemerintahan dan menegaskan kesiapannya menerima keputusan presiden.
Pernyataan Pigai menjadi respons langsung atas kembali munculnya pembicaraan mengenai perombakan kabinet. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak takut menghadapi kemungkinan tersebut. Bagi Pigai, posisi sebagai menteri merupakan amanah yang bergantung pada keputusan Presiden Prabowo. Karena itu, ia menyatakan siap menjalankan tugas selama masih dipercaya, sekaligus menerima apabila presiden mengambil langkah berbeda terkait susunan kabinet.
Natalius Pigai menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pergantian dirinya dengan menyatakan bahwa ia tidak merasa takut. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pigai menyerahkan keputusan terkait posisinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia tidak memperlihatkan sikap cemas ataupun berusaha mendahului keputusan kepala negara mengenai keberlanjutan tugasnya di kabinet.
Dalam jawabannya, Pigai memberikan perbandingan untuk menjelaskan alasan dirinya tidak merasa takut dicopot. Menurut dia, apabila benar-benar takut menghadapi kemungkinan tersebut, dirinya akan memilih tetap berada di Jakarta sambil menunggu perkembangan melalui telepon seluler. Dengan cara itu, ia dapat terus memantau informasi dan mengetahui keputusan terbaru tanpa harus melakukan perjalanan ke luar kota.
Namun, Pigai justru menyebut bahwa dirinya bepergian ke Bali. Perbandingan itu digunakan untuk menegaskan bahwa ia tidak berada dalam kondisi menunggu dengan penuh kekhawatiran. Ia menyampaikan gagasan tersebut sebagai jawaban langsung atas pertanyaan tentang kemungkinan pergantian, bukan sebagai upaya untuk memengaruhi keputusan Presiden.
Respons tersebut juga memperlihatkan sikap Pigai yang menerima kewenangan Presiden dalam menentukan susunan kabinet. Ia tidak menyatakan akan menolak apabila terjadi perubahan, tetapi juga tidak menunjukkan bahwa kemungkinan itu membuatnya takut. Bagi Pigai, keputusan mengenai jabatan merupakan bagian dari kewenangan Presiden, sehingga dirinya memilih menjalankan aktivitas seperti biasa sambil menghormati proses yang berlangsung.
Dengan demikian, alasan Pigai mengaku tidak takut dicopot bertumpu pada sikapnya yang tidak merasa perlu menunggu secara cemas di Jakarta. Ia menegaskan bahwa keberadaannya di Bali menjadi gambaran bahwa dirinya tidak diliputi kekhawatiran terhadap kemungkinan perubahan posisi. Jawaban tersebut mempertahankan nada tenang dan tegas, sekaligus menunjukkan bahwa Pigai menyerahkan nasibnya di kabinet kepada keputusan Presiden Prabowo.
Natalius Pigai menegaskan bahwa perubahan posisi menteri dalam kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Dengan kewenangan tersebut, presiden memiliki ruang untuk menentukan apakah seorang menteri tetap menjalankan tugasnya, dipindahkan, atau digantikan oleh figur lain. Keputusan itu menjadi bagian dari tanggung jawab presiden dalam memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan.
Pigai menyatakan tidak mempersoalkan kemungkinan adanya perubahan dalam susunan kabinet. Menurutnya, evaluasi terhadap para menteri merupakan hal yang wajar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Presiden memiliki kapasitas untuk menilai pencapaian setiap pembantunya berdasarkan berbagai indikator, termasuk target kerja, realisasi program, efektivitas kebijakan, serta indikator kinerja utama atau key performance indicator (KPI). Hasil penilaian tersebut dapat menjadi dasar bagi presiden dalam mengambil keputusan politik dan administratif terkait keberlanjutan seorang menteri di dalam kabinet.
Pandangan itu sekaligus menunjukkan bahwa posisi menteri tidak semata-mata ditentukan oleh pertimbangan personal, melainkan oleh kebutuhan pemerintahan dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Seorang menteri dituntut menjalankan mandat secara optimal, sementara keputusan akhir mengenai kinerja dan masa depannya berada di tangan presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kewenangan tersebut melekat pada jabatan Presiden Prabowo sebagai pemegang kendali utama kabinet.
Pigai juga menegaskan bahwa dirinya dikenal karena bekerja dan berupaya menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Ia menyerahkan penilaian atas hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo, bukan kepada pihak lain. Dengan demikian, Pigai tidak menempatkan dirinya sebagai pihak yang menentukan kelanjutan jabatan, melainkan sebagai menteri yang berkewajiban melaksanakan tugas. Penilaian mengenai pencapaian, kekurangan, maupun kontribusinya sepenuhnya merupakan kewenangan presiden berdasarkan evaluasi yang objektif dan kebutuhan pemerintahan.
Natalius Pigai menyatakan akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia tanpa menjadikan kemungkinan pergantian jabatan sebagai fokus utama. Baginya, pekerjaan pemerintahan harus terus berjalan sesuai mandat dan tanggung jawab yang diberikan. Perubahan komposisi kabinet merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto, sehingga ia tidak ingin menghabiskan perhatian untuk menanggapi berbagai spekulasi mengenai posisinya.
Sikap tersebut membuat Pigai memilih berkonsentrasi pada pelaksanaan program dan agenda kementerian. Ia menilai seorang menteri perlu bekerja berdasarkan tugas yang sedang diemban, bukan berdasarkan isu mengenai evaluasi politik atau kabar perombakan kabinet. Selama masih dipercaya menjalankan amanah, ia akan berupaya melaksanakan pekerjaan secara profesional dan mengikuti arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
Pigai juga berpandangan bahwa penilaian terhadap kinerja menteri semestinya dilakukan dengan menggunakan data dan capaian kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi, menurutnya, tidak seharusnya hanya bertumpu pada hasil survei, pemberitaan, atau penilaian wartawan. Ukuran yang lebih relevan adalah pelaksanaan program, dampak kebijakan, pencapaian target, serta kemampuan kementerian dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat.
Dengan dasar itu, Pigai menyerahkan sepenuhnya penilaian atas kinerjanya kepada Presiden Prabowo. Ia tidak mempersoalkan keputusan apa pun yang nantinya diambil kepala negara terkait susunan kabinet. Pigai menegaskan bahwa dirinya akan tetap bekerja dan menjalankan tugas selama mendapat kepercayaan, tanpa menjadikan kemungkinan adanya pergantian sebagai alasan untuk mengurangi konsentrasi terhadap pekerjaan di kementeriannya.
