Jakarta | Utusan Presiden Republik Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan ponsel gratis kepada setiap warga negara. Rencana tersebut disampaikan sebagai bagian dari gagasan penyaluran bantuan yang didukung perangkat digital. Ponsel yang akan diberikan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga dirancang untuk dilengkapi rekening digital atau rekening koran digital.
Dengan adanya perangkat dan rekening tersebut, pemerintah menyiapkan sarana yang dapat digunakan dalam proses penyaluran bantuan. Informasi mengenai rencana itu disampaikan Hashim saat memberikan paparan dalam Prasasti Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, ia menjelaskan gagasan pemberian ponsel kepada warga sekaligus penyertaan rekening digital pada perangkat yang dimaksud.
Rencana ini menempatkan ponsel sebagai bagian dari skema layanan yang terhubung dengan kebutuhan administrasi dan penyaluran bantuan. Rekening koran digital yang disebutkan dalam paparan tersebut menjadi unsur penting dalam rancangan itu, karena akan melekat pada perangkat yang diberikan kepada warga. Pemerintah dengan demikian sedang merancang sebuah pendekatan yang menggabungkan pemberian perangkat komunikasi dan fasilitas rekening digital dalam satu program.
Pernyataan Hashim menjadi gambaran awal mengenai arah kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah. Pada tahap ini, informasi yang disampaikan berfokus pada rencana pemberian ponsel gratis kepada setiap warga negara serta kelengkapan rekening digital atau rekening koran digital di dalamnya. Rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan program tersebut belum menjadi bagian dari paparan yang disampaikan dalam forum di Jakarta itu.
Rekening digital disiapkan sebagai sarana untuk mempermudah penyaluran bantuan tunai kepada masyarakat yang berhak menerima. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat mengirimkan dana secara langsung kepada penerima tanpa harus mengandalkan pembagian uang secara fisik. Sistem tersebut diharapkan membuat proses penyaluran lebih praktis, cepat, dan mudah dipantau, sekaligus mengurangi tahapan yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penerimaan bantuan.
Dalam rencana yang disampaikan pemerintah, bantuan sosial dan bantuan tunai yang selama ini diberikan kepada keluarga kurang mampu tidak lagi disalurkan dalam bentuk uang tunai fisik. Dana bantuan akan dikirim langsung dari pemerintah pusat ke ponsel masing-masing penerima. Dengan demikian, ponsel dan rekening digital menjadi bagian penting dari mekanisme penyaluran, karena penerima dapat memperoleh informasi serta mengakses dana melalui sarana digital yang telah disiapkan.
Keterangan mengenai skema tersebut disampaikan Hashim dalam pembahasan terkait rencana penyediaan ponsel gratis dan rekening digital. Dalam penjelasan itu, disebutkan pula keterlibatan Pak Yuda serta Kementerian Keuangan dalam penyusunan atau pelaksanaan rencana penyaluran bantuan. Peran rekening digital diarahkan untuk mendukung pengiriman dana secara langsung dari pemerintah pusat kepada penerima yang telah ditetapkan. Penggunaan sistem ini juga dapat membantu mencatat aliran bantuan secara lebih teratur, sehingga proses distribusi memiliki rekam transaksi yang dapat digunakan untuk pemantauan. Meski demikian, pelaksanaan teknisnya tetap memerlukan pengaturan mengenai pendataan penerima, aktivasi rekening, keamanan akses, dan mekanisme penggunaan dana agar bantuan dapat diterima serta dimanfaatkan sesuai tujuan.
Pemerintah merancang pembukaan rekening digital secara gratis bagi masyarakat yang telah berusia 17 tahun. Rencana ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan keuangan sekaligus menyiapkan sarana penyaluran bantuan yang lebih terarah. Dengan adanya rekening atas nama penerima, proses pemberian bantuan diharapkan dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih tertata dan mudah dipantau.
Setiap rekening yang dibuka dalam program tersebut akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50 ribu. Pemberian saldo awal ini menjadi salah satu komponen penting dalam rancangan kebijakan, karena rekening tidak hanya disiapkan sebagai tempat menerima bantuan, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mulai menggunakan layanan keuangan digital. Masyarakat yang memenuhi sasaran usia dapat memanfaatkan rekening tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Untuk mendukung pelaksanaan rencana ini, pemerintah menyebutkan anggaran sebesar Rp3,8 triliun. Anggaran tersebut berkaitan dengan penyediaan rekening gratis serta kebutuhan program yang mendukung penyaluran bantuan kepada kelompok sasaran. Besaran anggaran menjadi bagian dari perencanaan yang perlu disiapkan sebelum kebijakan diterapkan secara luas, termasuk pengaturan teknis dan koordinasi antarinstansi.
Pelaksanaan program direncanakan mulai tahun depan. Dengan target tersebut, pemerintah masih memiliki waktu untuk mematangkan pendataan masyarakat berusia 17 tahun, mekanisme pembukaan rekening, serta tata cara pemberian saldo awal. Kejelasan prosedur akan diperlukan agar setiap penerima yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh akses secara setara. Informasi mengenai tahapan pendaftaran, dokumen yang dibutuhkan, dan waktu pembukaan rekening nantinya perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mempersiapkan diri.
Rencana rekening gratis ini menempatkan masyarakat berusia 17 tahun sebagai sasaran utama. Selain mendukung penyaluran bantuan, kebijakan tersebut berpotensi memperkenalkan layanan keuangan digital kepada lebih banyak warga. Namun, pelaksanaan tetap perlu disertai informasi yang jelas mengenai penggunaan rekening, perlindungan data, serta ketentuan saldo awal sebesar Rp50 ribu agar program berjalan sesuai tujuan dan anggaran Rp3,8 triliun dapat dimanfaatkan secara tepat.
Setelah pembukaan rekening digital bagi masyarakat penerima bantuan, pemerintah menyiapkan langkah lanjutan berupa program aktivasi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan tidak berhenti pada penyediaan rekening dan pengisian saldo awal. Rekening yang telah dibuat perlu dipastikan dapat digunakan oleh penerimanya sesuai tujuan program.
Program aktivasi tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat penerima rekening agar benar-benar mengenal dan memanfaatkan rekening digital yang disediakan. Dengan demikian, rekening tidak hanya menjadi sarana administratif untuk mencatat penerima bantuan, tetapi juga berfungsi sebagai media penyaluran dana yang dapat diakses dan digunakan sebagaimana mestinya.
Rencana ini menjadi penting karena pembukaan rekening dan pemberian saldo awal belum secara otomatis menjamin dana akan dimanfaatkan. Tanpa aktivasi, sebagian rekening berpotensi tidak digunakan sehingga dana yang tersimpan hanya mengendap. Pemerintah karena itu menempatkan aktivasi sebagai bagian dari rangkaian kebijakan, agar bantuan yang telah disalurkan dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sasaran.
Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan terdapat kesinambungan penyediaan rekening, penempatan saldo awal, dan penggunaan bantuan oleh penerima. Fokusnya bukan semata-mata meningkatkan jumlah rekening yang terbuka, melainkan memastikan rekening tersebut hidup dan mendukung akses masyarakat terhadap dana bantuan.
Rincian mengenai bentuk aktivasi, jadwal pelaksanaan, mekanisme pendaftaran, serta pihak yang akan menjalankannya belum disampaikan. Namun, arah kebijakan yang dirancang memperlihatkan upaya pemerintah untuk memperkuat efektivitas penyaluran bantuan melalui layanan digital. Dengan adanya program lanjutan ini, rekening yang diberikan diharapkan tidak berhenti sebagai fasilitas yang tercatat, sementara dana di dalamnya dapat digunakan oleh penerima sesuai kebutuhan dan tujuan bantuan.
Baca juga: Transformasi Energi dan Infrastruktur Digital di Indonesia | 28 Hari Pasca Gempa NTT, TNI Sudah Kirim 1.246,251 Ton Bantuan | Bantuan Sosial September 2026: Apa yang Perlu Diketahui
