Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan ketujuh di negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia jika diukur berdasarkan purchasing power parity (PPP), atau paritas daya beli. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Menurut keterangan Prabowo, posisi itu merujuk pada daftar yang baru diterbitkan Dana Moneter Internasional (IMF).
PPP merupakan pendekatan untuk membandingkan ukuran ekonomi dengan memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara. Dengan memperkirakan berapa banyak barang dan jasa yang dapat dibeli menggunakan pendapatan atau nilai uang di masing-masing negara, ukuran ini memberikan gambaran mengenai daya beli relatif. Karena itu, peringkat berdasarkan PPP dapat berbeda dari peringkat yang menggunakan produk domestik bruto berdasarkan nilai tukar pasar. Kedua ukuran tersebut menjawab pertanyaan yang berbeda dan sebaiknya tidak dipertukarkan begitu saja.
Dalam konteks pernyataan Presiden, angka urutan ketujuh perlu dipahami sebagai klaim yang ia sampaikan dengan merujuk pada publikasi IMF, bukan sebagai verifikasi independen atas posisi Indonesia. Peringkat ekonomi juga bergantung pada cakupan data, tahun pengukuran, serta metode dan estimasi yang digunakan. Pembaruan statistik atau perubahan asumsi dapat memengaruhi hasil perbandingan antarnegara. Oleh sebab itu, pembaca yang hendak menilai angka tersebut secara lebih rinci perlu melihat langsung edisi dan tabel IMF yang dimaksud, termasuk indikator, periode, serta negara pembanding yang dicakup.
Terlepas dari peringkat yang disebutkan, ukuran ekonomi agregat tidak dengan sendirinya menunjukkan bagaimana manfaat pertumbuhan tersebar di penduduk atau wilayah. PPP membantu menggambarkan kapasitas daya beli secara komparatif, tetapi bukan ukuran langsung atas pemerataan, kualitas pekerjaan, ataupun akses rumah tangga terhadap layanan keuangan. Dengan demikian, klaim mengenai posisi Indonesia memberikan konteks tentang skala ekonomi menurut ukuran tertentu, sementara pembahasan mengenai pembagian manfaat kekayaan nasional memerlukan indikator dan bukti tambahan.
Prabowo memandang posisi Indonesia dalam jajaran negara dengan perekonomian besar sebagai cerminan kekuatan dan kekayaan nasional. Ukuran ekonomi yang tinggi menunjukkan besarnya kegiatan produksi, luasnya pasar, serta potensi sumber daya yang dimiliki. Penilaian tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia mempunyai modal penting untuk terus berkembang, baik melalui kekayaan alam maupun kemampuan masyarakatnya. Namun, peringkat ekonomi hanya menggambarkan skala keseluruhan. Angka itu belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana hasil pembangunan tersebar di penduduk atau apakah setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati kemajuan.
Tantangan yang disoroti adalah mengelola kekayaan alam dan kegiatan ekonomi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Sumber daya yang melimpah dapat mendukung penerimaan negara, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan daerah, tetapi dampaknya bergantung pada cara pengelolaan dan pembagian hasilnya. Kebijakan, investasi, serta tata kelola yang baik berperan menentukan apakah nilai tambah bertahan dan tumbuh di dalam negeri, sekaligus menghasilkan layanan dan kesempatan yang lebih luas. Perhatian khusus diperlukan bagi masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk kelompok berpendapatan rendah dan warga di wilayah yang belum menikmati akses memadai terhadap pekerjaan, pendidikan, maupun layanan dasar.
Dengan demikian, pesan yang disampaikan bukan semata-mata bahwa ekonomi Indonesia besar atau memiliki potensi tinggi. Pertanyaan penting berikutnya ialah siapa yang menerima manfaat dari pengelolaan kekayaan tersebut, dan sejauh mana manfaat itu memperbaiki kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan dapat terlihat dalam statistik nasional, sementara sebagian warga masih menghadapi keterbatasan peluang dan perlindungan ekonomi. Karena itu, ukuran keberhasilan perlu mencakup bukan hanya peningkatan produksi atau nilai ekonomi, melainkan juga pemerataan kesempatan, kualitas pekerjaan, serta akses terhadap hasil pembangunan. Kekuatan nasional akan lebih bermakna apabila pengelolaan aset dan sumber daya menghasilkan manfaat yang nyata, adil, dan menjangkau masyarakat luas, terutama mereka yang selama ini paling rentan tertinggal.
Prabowo mengkritik filosofi ekonomi yang, menurutnya, belum sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kritik tersebut berangkat dari pandangannya bahwa pengelolaan ekonomi nasional perlu mencerminkan tujuan konstitusi, termasuk bagaimana kekayaan dan hasil pembangunan dinikmati masyarakat. Ia menilai arah yang berjalan selama ini perlu ditinjau kembali agar prinsip yang tertuang dalam UUD tidak berhenti sebagai rumusan, melainkan menjadi pijakan nyata dalam penyelenggaraan ekonomi. Dalam menyampaikan pandangan itu, Prabowo menyoroti hubungan kebijakan ekonomi dan pemerataan manfaat, serta mempertanyakan apakah filosofi yang digunakan selama ini sudah sesuai dengan mandat konstitusional. Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai dorongan untuk mengevaluasi kembali dasar pemikiran yang memengaruhi pengelolaan ekonomi Indonesia.
Ia mengajak agar koreksi terhadap arah tersebut dilakukan secara berani. Seruan itu menekankan perlunya kesediaan untuk memeriksa asumsi dan pendekatan yang selama ini dipakai, bukan sekadar mempertahankannya karena telah menjadi kebiasaan. Bagi Prabowo, pembenahan filosofi ekonomi berkaitan dengan upaya menyelaraskan praktik pengelolaan kekayaan nasional dengan amanat UUD 1945. Ajakan untuk mengoreksi secara berani juga menunjukkan bahwa perubahan, dalam pandangannya, memerlukan keterbukaan untuk menilai kembali siapa yang memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi. Ia tidak hanya membicarakan pertumbuhan, tetapi juga menempatkan pembagian manfaat sebagai bagian penting dari perdebatan mengenai arah kebijakan. Dengan demikian, kritiknya diarahkan pada filosofi dan tata kelola, sebagaimana ia memandang keduanya perlu kembali ditimbang berdasarkan tujuan konstitusi.
Dalam kritiknya, Prabowo menyatakan bahwa ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh kurang dari satu persen di atas. Angka tersebut merupakan pernyataan yang ia sampaikan untuk menggambarkan pandangannya mengenai terbatasnya pihak yang menikmati manfaat ekonomi. Penyebutan angka itu perlu dipahami sebagai bagian dari kritik dan seruannya, bukan sebagai data tambahan yang dapat dipastikan dari informasi yang tersedia di sini. Ia tidak merinci identitas kelompok yang dimaksud dalam ungkapan tersebut, sehingga maknanya tidak perlu diperluas dengan dugaan mengenai siapa saja yang termasuk di dalamnya. Pokok pesannya adalah bahwa ketimpangan dalam menikmati hasil ekonomi, menurut Prabowo, menandakan perlunya koreksi terhadap filosofi pengelolaan yang berlaku. Perdebatan mengenai hal ini menempatkan amanat UUD 1945 dan pemerataan manfaat kekayaan nasional sebagai pertimbangan utama dalam menilai arah ekonomi Indonesia.
Prabowo menyampaikan keyakinan bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Pandangan tersebut menunjukkan kepercayaan terhadap arah perjalanan bangsa, sekaligus tidak menutup mata terhadap persoalan yang masih membayangi pengelolaan kekayaan nasional. Bagi Prabowo, optimisme mengenai masa depan Indonesia perlu berjalan berdampingan dengan pengakuan jujur atas pengalaman masa lalu. Keyakinan bahwa bangsa ini memiliki potensi besar tidak berarti seluruh kekayaan yang tersedia telah dikelola sebagaimana mestinya, atau bahwa manfaatnya telah dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Ia mengakui telah terjadi penyimpangan dan kebocoran kekayaan selama puluhan tahun. Pengakuan ini menempatkan persoalan pembagian manfaat kekayaan nasional dalam konteks yang lebih panjang daripada satu periode pemerintahan. Kekayaan yang dimiliki bangsa, dalam pandangan tersebut, belum sepenuhnya terlindungi dari penyimpangan dan kebocoran. Karena itu, pembicaraan mengenai posisi ekonomi Indonesia tidak hanya menyangkut besarnya potensi atau capaian yang telah diraih, tetapi juga bagaimana kekayaan bersama dikelola dan untuk siapa manfaatnya seharusnya tersedia. Pernyataan itu mencerminkan kebutuhan untuk mengingat kembali prinsip-prinsip dasar yang telah tercantum dalam konstitusi.
Dalam konteks tersebut, Prabowo menegaskan kembali Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai landasan pengelolaan kekayaan nasional. Penegasan ini menghubungkan cita-cita ekonomi dengan ketentuan konstitusional yang menjadi rujukan kehidupan bernegara.
Baca juga: Usulan Car Free Day Dua Kali dalam Seminggu: Manfaat dan Tantangan | Dampak Impor Udang Ekuador Terhadap Petambak Nasional | Menerima Kunjungan Persahatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Maroko
