Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan mengenai perubahan sistem seleksi prajurit TNI dan anggota Polri dalam taklimat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 7 Oktober 2026. Taklimat tersebut diikuti sekitar 800 perwira tinggi TNI-Polri. Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan bahwa proses penerimaan personel tidak semestinya hanya mengutamakan penampilan dan kemampuan fisik, tetapi juga perlu memberikan ruang lebih besar bagi penilaian kecakapan intelektual.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman setelah mengikuti taklimat Presiden. Menurut Dudung, arahan itu berkaitan dengan kebutuhan membangun institusi pertahanan dan keamanan yang diisi sumber daya manusia berkualitas, adaptif, serta mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, ukuran keberhasilan calon tidak cukup ditentukan oleh kondisi fisik, melainkan harus mencakup kemampuan berpikir, memahami persoalan, dan mengambil keputusan secara tepat.
Dudung juga menegaskan bahwa penggunaan kacamata semestinya tidak otomatis menjadi penghalang bagi seseorang yang ingin menjadi tentara atau polisi. Selama calon memiliki kecerdasan dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan, kondisi tersebut perlu dinilai secara proporsional. “Jadi kalau ada orang pakai kacamata, tetapi dia pintar, itu jangan sampai tidak diterima menjadi tentara atau polisi,” kata Dudung, tanpa mengubah ketentuan terkait kebutuhan dan standar operasional masing-masing institusi.
Arahan tersebut menunjukkan dorongan untuk meninjau pendekatan rekrutmen agar lebih menyeluruh dan sesuai dengan tuntutan tugas masa kini. Seleksi tetap dapat mempertahankan standar kebugaran yang diperlukan, namun penilaiannya diharapkan tidak mengesampingkan potensi akademik, kemampuan analitis, integritas, dan kapasitas calon dalam menjalankan tanggung jawab. Dengan pendekatan itu, proses penerimaan diharapkan menghasilkan personel TNI-Polri yang tidak hanya tangguh secara jasmani, tetapi juga cakap dalam menghadapi perkembangan teknologi, dinamika sosial, dan persoalan keamanan nasional.
Penekanan terhadap kecakapan intelektual dan profesionalisme personel berangkat dari perubahan tantangan yang dihadapi institusi pertahanan dan keamanan. Dudung menyampaikan bahwa bentuk konflik ke depan semakin berkembang, tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan fisik atau berhadapan secara langsung. Perkembangan tersebut mencakup perang hybrid serta perang yang memanfaatkan drone. Perubahan karakter konflik ini menuntut personel yang mampu memahami situasi secara menyeluruh, berpikir secara tepat, dan menjalankan tugas berdasarkan pengetahuan serta kemampuan profesional.
Dalam konteks tersebut, kemampuan fisik tetap memiliki tempat penting, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran dalam proses seleksi. Personel perlu memiliki kecakapan intelektual agar dapat menghadapi tuntutan tugas yang semakin kompleks. Profesionalisme juga diperlukan supaya setiap prajurit mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara disiplin dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi. Pandangan ini sejalan dengan dorongan Prabowo agar peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian dalam pembentukan personel TNI-Polri.
Peningkatan profesionalisme prajurit ditempuh melalui pendidikan dan latihan yang berkelanjutan. Pendidikan memberikan landasan pengetahuan, sedangkan latihan membantu membentuk kesiapan dan kemampuan dalam menjalankan tugas. Keduanya dipandang penting untuk mempersiapkan personel menghadapi situasi global yang terus berubah. Dengan demikian, proses seleksi dan pembinaan tidak hanya menilai kekuatan fisik, tetapi juga memperhatikan kapasitas berpikir, penguasaan kemampuan, serta kesiapan profesional. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa kualitas personel harus dibangun secara menyeluruh agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan bentuk konflik dan tuntutan tugas pada masa mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terima kasih kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas dukungan yang diberikan terhadap program pemerintah. Apresiasi itu menjadi bagian penting dari pembahasan, karena kedua institusi dinilai turut berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan agenda nasional sesuai bidang dan peran masing-masing.
Menurut Dudung, Presiden memberikan apresiasi atas sumbangsih TNI dan Polri dalam tiga bidang yang disebutkan, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, serta pemeliharaan situasi keamanan nasional. Ketiga bidang tersebut dipandang berkaitan dengan keberlangsungan program pemerintah dan kondisi nasional yang aman serta terkendali.
Dudung menjelaskan bahwa ucapan terima kasih tersebut disampaikan Prabowo sebagai bentuk penghargaan terhadap dukungan kedua institusi. Dalam konteks ketahanan pangan, TNI dan Polri disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah di bidang tersebut. Hal serupa berlaku pada upaya yang berkaitan dengan ketahanan energi.
Selain itu, pemeliharaan situasi keamanan nasional juga menjadi bidang yang disebut dalam pertemuan. Stabilitas keamanan merupakan bagian dari lingkungan yang diperlukan agar program pemerintah dapat berjalan. Karena itu, dukungan TNI dan Polri dalam menjaga situasi tersebut turut mendapat perhatian dan apresiasi dari Presiden.
Pernyataan Dudung menegaskan bahwa penghargaan Prabowo ditujukan kepada kontribusi TNI dan Polri secara kelembagaan. Apresiasi itu mencakup dukungan terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pemeliharaan situasi keamanan nasional, tanpa mengabaikan peran masing-masing institusi. Dengan demikian, terima kasih Presiden menjadi penegasan atas sumbangsih kedua institusi terhadap program pemerintah sebagaimana disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Presiden Prabowo Subianto mengundang 800 perwira tinggi TNI dan Polri dari seluruh Indonesia dalam taklimat yang menjadi forum penting untuk menyampaikan gambaran mengenai keadaan bangsa dan negara. Pertemuan tersebut berlangsung menjelang genap dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya. Kehadiran para pimpinan dari kedua institusi diharapkan dapat memperkuat kesamaan pemahaman terhadap arah kebijakan nasional, sekaligus memastikan kesiapan aparat menghadapi dinamika keamanan dan tantangan pemerintahan ke depan.
Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan laporan kepada Presiden sebelum arahan utama diberikan. Agus menyebut taklimat tersebut sebagai momentum untuk menyamakan visi serta memperkuat soliditas dan sinergi TNI. Menurutnya, kesatuan langkah unsur pertahanan dan keamanan diperlukan agar setiap tugas negara dapat dijalankan secara terkoordinasi dan efektif.
Arahan Presiden dinilai menjadi pedoman bagi TNI dan Polri dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ancaman tersebut tidak hanya berbentuk gangguan konvensional, tetapi juga mencakup ancaman siber, penyebaran informasi yang dapat memengaruhi stabilitas, serta ancaman hibrida yang menggabungkan berbagai metode tekanan. Karena itu, penguatan kerja sama, kemampuan membaca situasi, dan kecakapan personel menjadi bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional.
Suyudi menegaskan bahwa Polri siap mendukung kebijakan dan program prioritas pemerintah sesuai tugas serta kewenangannya. Dukungan itu diwujudkan melalui upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Forum tersebut sekaligus menegaskan pentingnya arahan pimpinan sebagai rujukan bersama bagi TNI dan Polri dalam menjalankan tanggung jawabnya secara profesional, terukur, dan selaras dengan kebutuhan bangsa.
