Jakarta | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang membahas percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rapat tersebut berlangsung secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin malam, 12 Oktober 2026. Pertemuan ini menjadi forum khusus untuk membahas perkembangan karhutla serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penanganannya.
Dalam rapat itu, Presiden Prabowo menerima pembahasan mengenai kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan. Perkembangan tersebut menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan penanganan yang terarah dan cepat. Melalui rapat terbatas ini, pemerintah membahas langkah penanganan yang dapat dilakukan secara terkoordinasi sesuai perkembangan situasi di lapangan.
Pelaksanaan rapat secara hybrid memungkinkan pembahasan berlangsung dengan melibatkan pihak-pihak terkait, baik yang hadir secara langsung di Istana Merdeka maupun yang mengikuti pertemuan dari lokasi lain. Format tersebut mendukung pertukaran informasi mengenai perkembangan karhutla dan pembahasan langkah penanganannya secara lebih efektif.
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo secara khusus menempatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai agenda pembahasan. Fokus pertemuan diarahkan pada pemantauan perkembangan karhutla dan percepatan tindakan yang diperlukan untuk merespons kondisi tersebut. Dengan demikian, rapat di Istana Merdeka menjadi bagian dari pembahasan pemerintah terkait penanganan karhutla pada Senin malam, 12 Oktober 2026.
Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto membahas percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan sejumlah pejabat utama negara. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa penanganan karhutla dipandang sebagai agenda lintas sektor yang membutuhkan koordinasi unsur politik, keamanan, pertahanan, pemerintahan, dan pengelolaan lingkungan.
Pejabat yang mengikuti rapat secara langsung di Istana lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Turut hadir Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Keterlibatan pimpinan TNI dan Polri diperlukan untuk memperkuat dukungan personel, pengawasan wilayah, serta langkah penegakan hukum terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran keduanya mendukung koordinasi kebijakan serta tindak lanjut arahan Presiden agar penanganan di lapangan dapat berjalan cepat dan terukur. Rapat juga diikuti Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko, yang disebut sebagai calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Keahlian di bidang konservasi, gambut, dan ekosistem pesisir menjadi relevan dalam memperkuat strategi pencegahan dan pemulihan kawasan rawan terbakar.
Selain peserta yang hadir di Istana, rapat berlangsung melalui konferensi video dengan melibatkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejumlah panglima komando daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), serta para gubernur dari wilayah yang mengalami karhutla. Partisipasi pejabat daerah memberikan gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan, termasuk kebutuhan personel, peralatan, dan dukungan logistik. Dengan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, pemantauan titik api, pemadaman, evakuasi apabila diperlukan, serta pencegahan kebakaran lanjutan dapat diselaraskan dalam satu koordinasi nasional.
Dalam rapat yang membahas percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa upaya pemadaman masih berlangsung di enam provinsi yang terdampak. Berdasarkan laporan tersebut, sekitar 639 hektare lahan masih dalam proses pemadaman. Angka ini menggambarkan luasan lahan yang penanganannya belum sepenuhnya selesai pada saat laporan disampaikan.
Informasi mengenai luasan tersebut disampaikan sebagai perkembangan penanganan di lapangan, bukan sebagai penetapan akhir mengenai keseluruhan area yang terdampak kebakaran. Karena itu, data sekitar 639 hektare perlu dipahami sesuai konteks waktu dan cakupan laporan rapat. Penyebutan enam provinsi juga merujuk pada wilayah yang dilaporkan masih menangani kebakaran, tanpa memperluas cakupan ke daerah lain yang tidak disebutkan dalam laporan tersebut.
Rapat memberikan perhatian utama kepada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua wilayah itu menjadi fokus penguatan penanganan, terutama untuk mempercepat proses pemadaman pada area yang masih terbakar. Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengerahan upaya dan koordinasi perlu diprioritaskan pada wilayah dengan kebutuhan penanganan yang masih tinggi, sekaligus tetap memperhatikan kondisi di provinsi terdampak lainnya.
Perkembangan ini menegaskan pentingnya koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur penanggulangan bencana dalam merespons kebakaran hutan dan lahan. Pemantauan terhadap titik api, pelaksanaan pemadaman, dan pembaruan informasi lapangan diperlukan agar langkah yang diambil dapat disesuaikan dengan situasi terkini. Dengan demikian, laporan mengenai sekitar 639 hektare lahan yang masih dalam proses pemadaman dapat menjadi dasar untuk mempercepat tindakan, khususnya di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, tanpa mengubah jumlah, satuan, maupun cakupan wilayah yang telah dilaporkan.
Strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan terus dijalankan melalui penguatan operasi darat, dukungan udara, serta pemanfaatan kondisi meteorologis. Operasi darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan dari berbagai unsur terkait. Mereka dikerahkan untuk melakukan pemadaman langsung, pengendalian titik api, pendinginan area terdampak, serta pemantauan agar api tidak kembali menyala atau merambat ke wilayah lain. Langkah tersebut dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi lapangan, akses menuju lokasi, dan perkembangan sebaran kebakaran.
Hasil operasi menunjukkan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian itu menjadi indikator bahwa pengerahan personel dan koordinasi antarlembaga berjalan efektif, meskipun upaya pengendalian tetap perlu dipertahankan secara konsisten. Sejumlah wilayah, termasuk Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan, disebut menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Pemantauan dan penanganan lanjutan tetap dilakukan untuk memastikan kondisi tersebut tidak mengalami kemunduran.
Operasi udara melalui penggunaan water bombing juga terus dilaksanakan di sejumlah wilayah. Pesawat dikerahkan untuk menjangkau titik api yang sulit dicapai melalui jalur darat, sekaligus membantu mempercepat pemadaman pada area yang luas. Dukungan udara ini menjadi bagian penting dari operasi gabungan, terutama ketika karakter medan, jarak, atau kondisi vegetasi menyulitkan personel mendekati sumber kebakaran secara langsung.
Selain pemadaman konvensional, pemerintah mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan dukungan pengendalian kebakaran. Optimalisasi ini sejalan dengan perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Presiden mengarahkan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan terus diperkuat, seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal, pemadaman dipercepat, dan kebakaran tidak meluas.
Baca juga: Upaya Pemadaman Kebakaran Hutan di Tiga Gunung Jawa Timur | Upaya Pemadaman Kebakaran Hutan di Gunung Bromo | Tragedi Dua Relawan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah
