BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Pemerintah tengah menyiapkan rencana penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang saat ini ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun atau setara dengan Rp4,5 juta per bulan. Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi kelompok masyarakat yang penghasilannya berada di sekitar ambang batas, sekaligus menjadi bagian dari pembahasan kebijakan perpajakan untuk menyesuaikan kondisi ekonomi dan daya beli.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak mengkhawatirkan kemungkinan dampak penyesuaian PTKP terhadap penerimaan pajak. Menurut dia, pengaruh kebijakan tersebut dapat diperhitungkan melalui skenario dan kajian yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan demikian, perubahan batas penghasilan tidak kena pajak tidak serta-merta dipandang sebagai ancaman terhadap kinerja penerimaan negara.
Bimo menyampaikan pernyataan itu saat ditemui awak media di Bogor pada Kamis, 2 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai kebijakan tersebut masih berkembang dalam dialog di Kementerian Koordinator Perekonomian. Pernyataan itu menunjukkan bahwa keputusan penyesuaian PTKP belum berada pada tahap final dan masih memerlukan pembahasan lintas kementerian serta pertimbangan atas berbagai konsekuensinya.
Meski belum menerima perintah resmi, DJP telah menyiapkan skenario apabila penyesuaian PTKP benar-benar diputuskan pemerintah. Persiapan tersebut mencakup penghitungan potensi dampak terhadap basis pajak, penerimaan, serta pelaksanaan administrasi perpajakan. Langkah antisipatif ini diperlukan agar DJP dapat segera menyesuaikan sistem dan memberikan panduan kepada wajib pajak apabila ketentuan baru mulai berlaku.
Sampai keputusan resmi diterbitkan, batas PTKP tetap berada pada angka Rp54 juta per tahun. Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha perlu menunggu hasil pembahasan pemerintah sebelum menarik kesimpulan mengenai besaran baru, waktu penerapan, maupun dampaknya terhadap kewajiban pajak penghasilan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyampaikan skenario terkait kemungkinan penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) kepada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Penyampaian tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses koordinasi dan penyiapan bahan kebijakan, khususnya untuk melihat berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan apabila isu penyesuaian PTKP dibahas lebih lanjut.
Setelah menerima skenario tersebut, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal akan membawa materi itu ke dalam forum pembahasan. Forum tersebut menjadi ruang untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, termasuk menilai latar belakang, implikasi, serta kesesuaian kebijakan dengan kondisi ekonomi dan fiskal. Tahapan ini menunjukkan bahwa pembahasan masih berlangsung secara internal dan belum menghasilkan keputusan final.
Karena itu, informasi mengenai skenario penyesuaian PTKP belum dapat dipahami sebagai kebijakan yang sudah ditetapkan. Skenario yang disampaikan DJP masih berfungsi sebagai bahan awal untuk dikaji dan dibahas oleh pihak-pihak terkait di lingkungan Kementerian Keuangan. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah kebijakan berikutnya.
Sampai tahap ini, pemerintah belum menyatakan bahwa perubahan batas PTKP telah berlaku. Masyarakat dan wajib pajak masih perlu menunggu proses kajian serta pembahasan resmi sebelum terdapat keputusan yang mengikat. Dengan demikian, penyampaian skenario tersebut lebih tepat dilihat sebagai langkah persiapan administratif dan analitis, bukan pengumuman mengenai penerapan ketentuan baru.
Penegasan mengenai status pembahasan ini penting agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat. Setiap perubahan ketentuan perpajakan memerlukan proses pertimbangan dan penyampaian resmi sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh sebab itu, perkembangan mengenai PTKP perlu mengikuti informasi dari otoritas yang berwenang, sementara skenario yang telah disampaikan tetap menunggu hasil kajian dan forum pembahasan lebih lanjut.
Strategi untuk menjaga penerimaan pajak menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai kemungkinan penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027. Bimo menyampaikan bahwa perubahan kebijakan tersebut diperkirakan dapat menimbulkan sedikit perubahan terhadap penerimaan pajak. Perkiraan itu tidak serta-merta menunjukkan besaran penurunan tertentu, melainkan menggambarkan perlunya pemerintah menyiapkan langkah fiskal sejak awal. Dengan demikian, penyesuaian PTKP perlu dipandang tidak hanya dari sisi manfaat bagi wajib pajak, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap ruang penerimaan negara.
Salah satu strategi yang disebutkan ialah mencari basis pajak baru dan memperluas basis perpajakan. Perluasan tersebut dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan cakupan wajib pajak dan aktivitas ekonomi yang masuk dalam sistem perpajakan secara sesuai dengan ketentuan. Langkah ini diperlukan agar potensi penerimaan tidak terlalu bergantung pada kelompok atau sumber yang selama ini telah menjadi penopang utama. Namun, pernyataan mengenai pencarian basis pajak baru belum merinci sektor, kelompok, maupun jenis penerimaan yang akan menjadi sasaran. Karena itu, arah kebijakan tersebut masih perlu diterjemahkan melalui kajian dan keputusan resmi pemerintah.
Persiapan itu menunjukkan bahwa pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak telah mempertimbangkan konsekuensi fiskal dari perubahan PTKP. Antisipasi melalui penguatan basis perpajakan dapat membantu menjaga kesinambungan penerimaan ketika sebagian penghasilan wajib pajak berpotensi tidak lagi dikenai pajak akibat kenaikan batas PTKP. Pada saat yang sama, pelaksanaannya perlu memperhatikan kepatuhan, kemampuan masyarakat, serta kondisi dunia usaha agar perluasan basis tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional. Hingga terdapat penjelasan lebih lanjut, dampak terhadap penerimaan sebaiknya dipahami sebagai perkiraan, bukan kepastian mengenai jumlah penurunan ataupun jaminan atas sumber penerimaan pengganti.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung sebelumnya menyatakan bahwa Kementerian Keuangan sedang mengkaji kemungkinan penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak pada 2027. Kajian tersebut tidak hanya berfokus pada perubahan angka batas penghasilan, tetapi juga memperhitungkan dampak kebijakan insentif terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perubahan aturan perpajakan dapat mendukung konsumsi rumah tangga sekaligus tetap menjaga keberlanjutan penerimaan negara.
Pembahasan mengenai kajian itu muncul dalam agenda pemerintah terkait program stimulus ekonomi dan sejumlah program lainnya. Agenda tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 30 September 2026. Dalam forum itu, pemerintah membahas berbagai opsi kebijakan untuk merespons kondisi ekonomi, termasuk kemungkinan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah melalui penyesuaian ketentuan perpajakan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan bahwa pemerintah mempertimbangkan penyesuaian batas PTKP dengan upah minimum provinsi (UMP). Salah satu gagasan yang dibahas ialah membebaskan pajak bagi pekerja yang menerima penghasilan setara UMP. Menurut contoh yang disampaikannya, pekerja dengan gaji Rp5 juta per bulan memperoleh penghasilan Rp60 juta per tahun. Apabila batas PTKP tetap sebesar Rp54 juta, terdapat selisih Rp6 juta yang masih menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh). Dengan pendekatan yang mengacu pada UMP, pemerintah dapat menilai kembali apakah pekerja dengan tingkat penghasilan tersebut masih layak dikenai pajak. Pernyataan Airlangga disampaikan di kantornya di Jakarta dan dikutip kembali pada Minggu, 4 Oktober 2026. Kajian lanjutan akan menentukan bentuk, sasaran, serta waktu penerapan kebijakan apabila penyesuaian tersebut dilanjutkan.
