TANGERANG, BANTEN — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi mencabut pembebasan bersyarat yang sebelumnya diberikan kepada Indra Kesuma alias Indra Kenz. Pencabutan tersebut menandai perubahan status hukum bagi terpidana perkara investasi bodong dan tindak pidana pencucian uang itu. Setelah keputusan tersebut berlaku, Indra Kenz kembali menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang.
Dengan adanya pencabutan ini, Indra Kenz tidak lagi berada dalam status pembebasan bersyarat. Ia kembali ditempatkan dalam pembinaan dan pengawasan di dalam lapas sesuai dengan keputusan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Peristiwa tersebut sekaligus mengakhiri masa pelaksanaan pembebasan bersyarat yang sebelumnya dijalani oleh terpidana tersebut.
Indra Kenz merupakan terpidana dalam perkara investasi bodong dan tindak pidana pencucian uang. Perkara itu telah menempatkannya sebagai warga binaan yang menjalani hukuman pidana. Berdasarkan keterangan resmi, keputusan terbaru kementerian berkaitan dengan pencabutan status pembebasan bersyarat dan pelaksanaan kembali penahanan di Lapas Tangerang.
Dengan demikian, posisi Indra Kenz saat ini kembali menjadi warga binaan yang menjalani masa pidana di Lapas Tangerang. Ia tidak lagi menjalani hukuman di luar lembaga pemasyarakatan melalui mekanisme pembebasan bersyarat. Informasi mengenai perubahan status tersebut disampaikan sebagai bagian dari langkah resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap pelaksanaan pidana yang bersangkutan.
Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Ishadi Maja Prayitno, menjelaskan bahwa pencabutan pembebasan bersyarat terhadap Indra Kenz segera ditindaklanjuti dengan pemindahan yang bersangkutan ke lembaga pemasyarakatan. Tindakan tersebut dilakukan setelah surat keputusan pembebasan bersyaratnya dicabut sesuai ketentuan yang berlaku.
Indra Kenz dijemput dari tempat pelaksanaan pembebasan bersyarat untuk kemudian dipindahkan ke Lapas Kelas I Tangerang. Berdasarkan keterangan Ishadi, proses penjemputan berlangsung pada pukul 11.30 WIB. Petugas selanjutnya mengawal perjalanan Indra menuju lapas yang menjadi tempat pelaksanaan penahanan berikutnya.
Dalam proses tersebut, Indra disebut bersikap kooperatif. Ia menerima keputusan pencabutan surat keputusan pembebasan bersyarat yang telah ditetapkan. Sikap tersebut membuat proses penjemputan dan pemindahan berjalan sesuai prosedur, tanpa keterangan mengenai adanya penolakan atau kendala berarti di lapangan.
Setelah menjalani perjalanan dari lokasi pembebasan bersyarat, Indra Kenz tiba di Lapas Kelas I Tangerang pada pukul 14.30 WIB, Kamis, 8 Oktober. Ia kemudian masuk ke dalam lapas untuk menjalani penahanan kembali. Pemindahan ini menjadi tindak lanjut administratif dan operasional setelah status pembebasan bersyaratnya tidak lagi berlaku.
Keterangan tersebut juga memperjelas rangkaian waktu pelaksanaan keputusan, mulai dari penjemputan hingga penerimaan di lapas. Dengan demikian, proses pengembalian Indra Kenz ke Lapas Kelas I Tangerang dilaksanakan pada hari yang sama setelah keputusan pencabutan pembebasan bersyarat ditindaklanjuti oleh petugas pemasyarakatan.
Pencabutan pembebasan bersyarat (PB) mengubah status administratif Indra Kenz dalam menjalani hukuman. Ia tidak lagi berstatus sebagai warga binaan yang menjalani sisa pidana di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan, melainkan kembali menjalani penahanan di Lapas Tangerang. Pemindahan tersebut sekaligus menegaskan bahwa ia tidak kembali ditempatkan di Lapas Kelas II A Cibinong, lokasi yang sebelumnya dikaitkan dengan pelaksanaan masa pidananya.
Sebelumnya, Indra Kenz memperoleh pembebasan bersyarat pada 24 September 2026. Selama menjalani program tersebut, ia diwajibkan melapor satu kali setiap bulan kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor. Kewajiban lapor merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang mendapatkan PB, selain kewajiban mematuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam dokumen pembebasan. Setelah keputusan PB dicabut, mekanisme pengawasan di luar lapas itu tidak lagi menjadi dasar pelaksanaan sisa hukumannya.
Dengan penempatan kembali di Lapas Tangerang, pelaksanaan pidana Indra Kenz kini berlangsung di dalam lembaga pemasyarakatan. Perubahan ini berkaitan langsung dengan status PB yang tidak lagi berlaku, sehingga masa hukuman dilanjutkan melalui penahanan sesuai keputusan dan ketentuan pemasyarakatan yang berlaku. Dalam perkara investasi bodong Binomo dan tindak pidana pencucian uang, ia dijatuhi vonis 10 tahun penjara. Hingga pemindahan tersebut dilakukan, Indra Kenz disebut telah menjalani sekitar lima tahun masa hukuman. Karena itu, pencabutan PB berdampak pada cara ia menjalani sisa pidana, sekaligus mengakhiri sementara skema pembinaan di luar lapas yang sebelumnya dijalankan melalui pelaporan rutin kepada Bapas Bogor.
Keputusan untuk menarik kembali pembebasan bersyarat (PB) Indra Kenz berawal dari hasil investigasi internal di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil investigasi tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar PB Indra Kenz dicabut. Rekomendasi itu kemudian menjadi dasar bagi langkah untuk mengembalikannya menjalani penahanan di Lapas Tangerang.
Investigasi internal dilakukan setelah Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya fasilitas mewah di Lapas Kelas II A Cibinong pada 23 September. Temuan tersebut mendorong pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui pengadaan dan keberadaan fasilitas di dalam lapas, termasuk pihak-pihak yang berkaitan dengan penyediaannya. Keterangan mengenai hasil pemeriksaan disampaikan oleh Rudi, yang menyebut adanya sejumlah persoalan dalam pengelolaan fasilitas tersebut.
Menurut Rudi, hasil investigasi mencakup dugaan penyalahgunaan wewenang, ketidaktertiban dalam pelaporan barang milik negara, serta pelanggaran terhadap sejumlah prosedur operasional standar. Temuan itu menjadi bagian dari pertimbangan dalam rekomendasi pencabutan PB. Penyampaian tersebut tetap merujuk pada hasil investigasi internal dan tidak secara otomatis menetapkan pertanggungjawaban pihak tertentu di luar hal-hal yang telah disebutkan.
Dalam pemeriksaan itu, terdapat tiga kontainer yang tercatat sebagai barang milik negara. Kontainer tersebut berisi fasilitas mewah yang diadakan oleh warga binaan. Indra Kenz disebut sebagai salah satu pihak yang terkait dengan temuan tersebut. Informasi mengenai keterkaitan itu disampaikan dalam konteks hasil investigasi dan menjadi bagian dari penjelasan mengenai alasan rekomendasi penarikan PB, tanpa kesimpulan tambahan mengenai pertanggungjawaban maupun proses hukum di luar keterangan yang tersedia.
