Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas percepatan pemadaman sekaligus penguatan langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden mengarahkan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk menangani situasi tersebut. Arahan itu mencakup penguatan pengerahan personel, peralatan, serta berbagai unsur pendukung yang diperlukan dalam operasi penanganan karhutla. Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan respons berlangsung cepat, terpadu, dan terukur.
Menurut Teddy, pembahasan dalam rapat tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga pada langkah antisipasi untuk mencegah perluasan kebakaran. Pemerintah diminta memperkuat koordinasi antarlembaga agar setiap sumber daya dapat digunakan secara efektif sesuai kebutuhan di lapangan.
Penguatan penanganan ini menempatkan percepatan respons sebagai prioritas. Setiap unsur yang memiliki kewenangan dan kemampuan terkait penanggulangan karhutla diarahkan untuk bekerja dalam satu koordinasi. Dengan pengerahan yang lebih optimal, proses pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih cepat, sementara langkah pencegahan dilakukan secara bersamaan.
Pernyataan mengenai arahan Presiden tersebut disampaikan Teddy pada hari yang sama setelah rapat berlangsung. Pemerintah melalui rapat terbatas itu menegaskan pentingnya kesiapan dan konsistensi dalam menangani karhutla, terutama melalui mobilisasi sumber daya yang terencana. Arahan Presiden juga menjadi dasar bagi penguatan pelaksanaan penanganan oleh unsur terkait, sehingga upaya pemadaman dan pencegahan dapat dilakukan secara beriringan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan laporan mengenai kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi yang paling terdampak. Laporan tersebut menjadi gambaran situasi penanganan karhutla yang dibahas dalam rapat, termasuk perkembangan pemadaman di sejumlah wilayah yang masih menghadapi titik api dan area terbakar.
Berdasarkan laporan itu, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penanganan belum sepenuhnya selesai di seluruh wilayah terdampak. Tim yang terlibat masih melakukan upaya pemadaman terhadap lahan yang berada dalam status penanganan, sesuai dengan perkembangan situasi yang dilaporkan.
Dari enam provinsi terdampak tersebut, operasi pemerintah kini memusatkan perhatian pada dua provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Penetapan fokus ini merupakan arah operasi pemerintah sebagaimana disampaikan dalam laporan situasi pada rapat. Dengan demikian, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi wilayah yang mendapat perhatian utama dalam pelaksanaan penanganan karhutla saat ini.
Fokus operasi tersebut tidak mengubah cakupan laporan yang mencatat dampak karhutla di enam provinsi. Seluruh informasi mengenai kondisi di berbagai wilayah tetap menjadi bagian dari pemantauan pemerintah, sementara pelaksanaan penanganan diarahkan terutama ke Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Pemerintah menggunakan laporan situasi itu sebagai dasar untuk menentukan pemusatan perhatian dalam operasi yang sedang berlangsung, termasuk terhadap sekitar 639 hektare lahan yang masih dalam proses pemadaman.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di dua provinsi prioritas diperkuat melalui operasi darat yang melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Kekuatan tersebut mencakup unsur pemerintah, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta pihak terkait yang bekerja secara terpadu untuk melakukan pemadaman, pendinginan, pemantauan, dan pencegahan meluasnya titik api. Pengerahan personel dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan dan sebaran wilayah terdampak.
Operasi darat menunjukkan hasil yang terukur. Tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian ini menjadi indikator bahwa respons lapangan terus berjalan efektif, meskipun petugas masih menghadapi tantangan berupa akses menuju lokasi, kondisi vegetasi, cuaca, serta potensi munculnya kembali api pada area yang telah ditangani. Pemantauan dan penyisiran tetap diperlukan untuk memastikan bara tidak berkembang menjadi kebakaran baru.
Upaya pemadaman juga didukung operasi udara melalui water bombing yang terus dilakukan di sejumlah wilayah. Pesawat dikerahkan untuk menjatuhkan air pada area yang sulit dijangkau melalui jalur darat atau memiliki intensitas kebakaran tinggi. Operasi ini berfungsi mempercepat penurunan suhu dan membantu membuka peluang bagi tim darat untuk melakukan pemadaman lanjutan secara lebih aman dan terarah.
Selain pengerahan personel dan armada udara, operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan. Teknologi tersebut digunakan untuk mendukung peluang turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mengurangi tingkat kekeringan dan menekan risiko penyebaran api. Langkah ini dilakukan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Seluruh metode operasi dijalankan secara bersamaan agar penanganan karhutla berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan perkembangan yang lebih baik di sejumlah wilayah prioritas. Perbaikan terutama terlihat di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kemajuan dalam penanganan titik api serta pengendalian dampak karhutla di lapangan. Meski demikian, pemantauan dan langkah penanganan tetap diperlukan agar perbaikan tersebut dapat dipertahankan, terutama ketika perubahan cuaca berpotensi meningkatkan kembali risiko kebakaran.
Perkembangan penanganan itu menjadi bagian penting dalam rapat yang membahas situasi karhutla di dua provinsi prioritas. Rapat tersebut diikuti secara langsung di Istana oleh Menko Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional Satyawan Pudyatmoko.
Sejumlah peserta lainnya mengikuti rapat secara virtual, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Tony Harjono. Rapat juga diikuti gubernur Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah, serta pangdam dan kapolda dari kedua provinsi tersebut. Kehadiran para peserta secara langsung dan virtual memperlihatkan koordinasi lintas wilayah dalam memantau perkembangan karhutla, mempertahankan kondisi yang membaik, dan memastikan penanganan di wilayah prioritas berjalan secara terpadu.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI intensifkan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Melawi Kalbar | Dandim 0908/Bontang Terjun Langsung Padamkan Karhutla
