Jakarta | Wakil Presiden Gibran Rakabuming menanggapi hasil survei evaluasi kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis oleh CELIOS bersama Kabinet Bayangan. Survei tersebut menjadi salah satu bahan yang menggambarkan penilaian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan selama dua tahun. Dalam tanggapannya, Gibran menyatakan bahwa hasil rapor kinerja pemerintahan dapat dijadikan bahan evaluasi.
Salah satu temuan yang disampaikan dalam survei itu menyebutkan bahwa 75 persen masyarakat Indonesia merasa stres akibat kebijakan pemerintah. Angka tersebut menjadi bagian penting dari hasil evaluasi karena menunjukkan adanya tekanan yang dirasakan masyarakat dalam kaitannya dengan kebijakan yang berjalan. Temuan mengenai kondisi tersebut turut mendapat perhatian dalam tanggapan Wakil Presiden.
Respons Gibran disampaikan melalui keterangan tertulis pada Selasa, 13 Oktober. Dalam konteks itu, hasil survei yang dirilis CELIOS dan Kabinet Bayangan dipandang sebagai masukan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Data mengenai persepsi masyarakat, termasuk tingkat stres yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, dapat digunakan untuk melihat bagian-bagian yang perlu diperhatikan dalam evaluasi.
Penyampaian tanggapan tersebut menempatkan hasil survei sebagai salah satu rujukan untuk menilai pelaksanaan pemerintahan. Temuan bahwa 75 persen masyarakat merasa stres menjadi gambaran yang perlu dicermati dalam membaca hasil evaluasi dua tahun pemerintahan. Dengan menjadikan rapor kinerja sebagai bahan evaluasi, tanggapan Wakil Presiden menunjukkan perhatian terhadap hasil penilaian yang berasal dari survei tersebut.
Gibran menegaskan bahwa pemerintah perlu menerima hasil survei, kajian, dan penilaian publik secara terbuka. Bagi dia, berbagai laporan tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai gambaran mengenai kinerja pemerintahan dari sudut pandang masyarakat dan lembaga independen. Kritik yang disampaikan secara objektif dapat membantu pemerintah melihat persoalan yang mungkin belum sepenuhnya teridentifikasi melalui laporan internal.
Ia juga memandang masukan publik sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi. Dalam sistem demokratis, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan penilaian, mempertanyakan kebijakan, serta mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, hasil survei maupun kritik tidak cukup hanya diterima secara formal. Setiap masukan perlu dipelajari, diverifikasi, dan dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan langkah perbaikan yang tepat.
Menurut Gibran, kritik harus dijawab dengan kerja yang lebih baik. Pemerintah tidak perlu membalas penilaian negatif dengan perdebatan, tetapi dengan evaluasi yang jujur, perbaikan kebijakan, dan pembenahan cara kerja. Sikap tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah bukan sekadar mempertahankan citra, melainkan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat. Dengan demikian, kritik dapat menjadi dorongan untuk memperbaiki pelayanan, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan.
Gibran menekankan bahwa tujuan utama dari proses evaluasi itu adalah menghadirkan pemerintah secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Perbaikan tidak boleh berhenti pada rapat atau dokumen, tetapi harus terlihat dalam penyelesaian persoalan di lapangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dirancang mampu menjawab kebutuhan warga, terutama kelompok yang paling terdampak oleh berbagai masalah sosial dan ekonomi.
Dengan menerima survei, kajian, dan kritik sebagai bahan pembelajaran, pemerintah memiliki peluang untuk terus berbenah. Pendekatan ini sekaligus memperkuat akuntabilitas, karena setiap penilaian publik dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang terukur. Bagi Gibran, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersedia mendengar, mengevaluasi diri, lalu membuktikan perbaikannya melalui hasil kerja yang semakin dirasakan masyarakat.
Survei yang disusun oleh CELIOS bersama Kabinet Bayangan tersebut dirilis dengan judul “Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”. Publikasi ini memuat hasil pengumpulan pandangan mengenai kinerja pemerintahan selama dua tahun, dengan data yang dihimpun dari dua kelompok responden, yaitu masyarakat umum dan kelompok ahli. Pemisahan kelompok tersebut menjadi bagian penting dari rancangan pelaksanaan survei karena masing-masing memiliki sumber dan karakteristik pemilihan responden yang berbeda.
Untuk kelompok masyarakat umum, survei melibatkan 1.142 responden yang tersebar di berbagai provinsi. Responden diperoleh melalui metode non-probability sampling dengan memanfaatkan Meta Ads sebagai sarana menjangkau peserta survei. Setelah data terkumpul, dilakukan pembobotan terhadap hasil jawaban. Keterangan mengenai pembobotan tersebut menjadi bagian dari penjelasan metodologi yang disampaikan dalam rilis survei, tanpa memberikan dasar untuk menarik penilaian tambahan di luar informasi yang tersedia.
Selain masyarakat umum, survei juga melibatkan 129 responden dari kelompok ahli. Pemilihan kelompok ini dilakukan menggunakan metode snowball sampling, yakni proses perekrutan responden yang dapat berkembang melalui rujukan dari peserta atau jejaring yang telah terlibat sebelumnya. Dengan demikian, sumber data dalam laporan terdiri atas tanggapan masyarakat umum yang dihimpun melalui Meta Ads dan data dari kelompok ahli yang dipilih melalui pendekatan snowball sampling.
Rincian tersebut memberikan gambaran mengenai jumlah responden, kelompok sasaran, saluran perekrutan, serta teknik sampling yang digunakan dalam pelaksanaan survei. Informasi metodologis ini perlu dibaca sebagai penjelasan teknis sebagaimana tercantum dalam publikasi “Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”. Penilaian lebih lanjut mengenai tingkat keterwakilan, kualitas, atau implikasi hasil survei tidak disimpulkan di luar keterangan yang tersedia dalam rilis tersebut.
Hasil survei mencatat bahwa 76% responden menyatakan setuju apabila program Makan Bergizi Gratis dihentikan. Angka tersebut menunjukkan proporsi responden yang memberikan persetujuan terhadap penghentian program, sesuai dengan pilihan jawaban dalam survei. Temuan ini menjadi salah satu catatan yang tercantum dalam rapor kinerja pemerintahan.
Temuan berikutnya berkaitan dengan kondisi psikologis masyarakat dalam merespons kebijakan pemerintah. Sebanyak 75% responden menyatakan merasakan stres akibat kebijakan pemerintah. Pernyataan tersebut menggambarkan jawaban responden mengenai pengalaman stres yang mereka rasakan, tanpa memerinci kebijakan tertentu atau tingkat stres yang dialami.
Survei juga memuat penilaian terhadap kunjungan luar negeri presiden. Sebanyak 66% responden menilai kunjungan tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Penilaian ini disampaikan oleh responden berdasarkan pandangan mereka terhadap manfaat kunjungan luar negeri presiden bagi masyarakat.
Temuan lain menyangkut kemampuan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 96% responden menilai pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan. Persentase tersebut merupakan penilaian responden terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut, sebagaimana tercatat dalam hasil survei.
Keempat temuan itu menyajikan gambaran penilaian responden pada beberapa isu, yaitu keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis, dampak kebijakan pemerintah terhadap stres, manfaat kunjungan luar negeri presiden, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan. Setiap angka menunjukkan proporsi responden yang memberikan jawaban atau penilaian sesuai dengan pernyataan yang diajukan dalam survei.
Baca juga: Kekalahan Perdana De Red FC di Hadapan Pendukung Sendiri: Harapan dan Evaluasi Aji Santoso
