Jakarta | Presiden FIFA Gianni Infantino dilaporkan menerima pembayaran tambahan sebesar US,72 juta pada 2024. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp30,7 miliar, bergantung pada kurs yang digunakan. Pembayaran ini menjadi sorotan karena diterima di luar gaji dan tunjangan reguler yang diperoleh Infantino dalam kapasitasnya sebagai Presiden FIFA.
Informasi mengenai pembayaran tersebut terungkap melalui dokumen pajak yang diajukan oleh FWC2026. Entitas ini merupakan badan usaha berbasis di Amerika Serikat yang dibentuk FIFA untuk mengelola dan menjalankan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di negara tersebut. Dengan demikian, sumber pembayaran bukan secara langsung dicatat sebagai bagian dari kompensasi rutin FIFA, melainkan berasal dari organisasi yang menangani aspek penyelenggaraan turnamen mendatang.
Dokumen itu memberikan gambaran mengenai aliran dana tambahan kepada pejabat tertinggi sepak bola dunia, meskipun rincian lengkap mengenai dasar, bentuk, dan mekanisme pembayarannya masih menjadi perhatian. FWC2026 memiliki peran penting dalam mempersiapkan kompetisi yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Karena lembaga tersebut berkaitan erat dengan proyek komersial dan operasional Piala Dunia 2026, pembayaran kepada Infantino memunculkan pertanyaan tentang tata kelola, pengawasan, serta keterbukaan informasi dalam struktur FIFA.
Besaran dana tersebut juga menarik perhatian karena melampaui pendapatan tahunan banyak pejabat publik dan profesional olahraga. Namun, dokumen pajak yang tersedia menjadi dasar utama untuk memahami transaksi itu, sementara penjelasan lebih lanjut dari FIFA atau FWC2026 diperlukan untuk menerangkan alasan pembayaran dan layanan yang mendasarinya. Persoalan ini tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran, tetapi menambah sorotan terhadap standar transparansi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan organisasi sepak bola internasional.
Laporan keuangan FIFA 2024 menunjukkan bahwa kompensasi rutin Gianni Infantino sebagai presiden organisasi tersebut mencapai 4,274 juta franc Swiss. Nilai itu setara dengan sekitar US$4,86 juta, atau kurang lebih Rp86 miliar. Komponen tersebut mencakup gaji dan tunjangan yang dibayarkan melalui mekanisme remunerasi reguler FIFA, sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan tahunan organisasi.
Angka itu berbeda dari pembayaran tambahan yang berkaitan dengan entitas FWC2026. Jika kompensasi dari FIFA dan pembayaran FWC2026 diperhitungkan secara bersamaan, total penerimaan Infantino pada 2024 diperkirakan mencapai sekitar US$6,58 juta, setara dengan kurang lebih Rp117 miliar. Dengan demikian, pembayaran dari FWC2026 menambah nilai yang cukup besar di luar paket gaji dan tunjangan rutinnya sebagai pejabat FIFA.
Perbedaan cara kedua pembayaran tersebut dicatat menjadi bagian penting dalam sorotan pemberitaan. Gaji dan tunjangan Infantino tercantum dalam laporan keuangan FIFA, sedangkan pembayaran yang berasal dari FWC2026 dikaitkan dengan entitas berbeda. Pemisahan ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran, tetapi membuat pembaca perlu membedakan sumber, tujuan, serta mekanisme pelaporan masing-masing kompensasi. Tanpa melihat kedua pos secara bersamaan, gambaran mengenai total penerimaan tahunan Infantino dapat terlihat lebih rendah daripada jumlah yang dihitung dari seluruh entitas terkait.
Isu utamanya kemudian bukan hanya besaran uang yang diterima, melainkan tingkat keterbukaan mengenai hubungan FIFA dan FWC2026. Publik serta pemangku kepentingan sepak bola memerlukan penjelasan yang jelas tentang dasar pembayaran, layanan atau tanggung jawab yang mendasarinya, dan alasan pencatatannya dilakukan secara terpisah. Informasi yang konsisten akan membantu membedakan kompensasi rutin dari pembayaran tambahan sekaligus memperkuat akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan Piala Dunia 2026.
Pembayaran tambahan yang diterima Gianni Infantino memicu pertanyaan mengenai cara FIFA menetapkan, mencatat, dan mengungkap kompensasi bagi pejabat seniornya. Perhatian tersebut tidak semata-mata tertuju pada nilai pembayaran, melainkan juga pada proses persetujuan, dasar hukumnya, serta keterbukaan informasi kepada anggota organisasi dan publik. Pertanyaan itu muncul karena pembayaran tambahan tersebut tidak tercantum dalam laporan tahunan FIFA 2024, sehingga pembaca laporan keuangan tidak memperoleh gambaran lengkap mengenai seluruh bentuk kompensasi yang berkaitan dengan jabatan Presiden FIFA.
The Times menjadi media pertama yang melaporkan adanya kompensasi tambahan tersebut. Setelah pemberitaan itu muncul, laporan lain menyoroti dugaan ketidaksesuaian dengan Statuta FIFA dan mempertanyakan apakah mekanisme internal organisasi telah dijalankan secara tepat. Namun, informasi yang tersedia sejauh ini mengarah pada dugaan dan pertanyaan mengenai kepatuhan, bukan kesimpulan final bahwa telah terjadi pelanggaran. Penilaian tersebut memerlukan penjelasan resmi mengenai sumber pembayaran, prosedur persetujuan, serta pencatatannya dalam dokumen organisasi.
Ketentuan yang menjadi perhatian adalah Pasal 43 Ayat 13 Statuta FIFA. Aturan ini memberikan tugas kepada subkomite kompensasi untuk menetapkan aturan dan besaran kompensasi bagi Presiden FIFA, anggota Dewan FIFA, serta Sekretaris Jenderal FIFA. Dengan demikian, subkomite tersebut memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembayaran kepada pejabat utama didasarkan pada kerangka yang jelas, terdokumentasi, dan konsisten dengan tata kelola organisasi.
Ketentuan yang sama juga menyebut bahwa kompensasi para pejabat tersebut harus dipublikasikan. Persyaratan publikasi itu menempatkan transparansi sebagai bagian dari kepatuhan, bukan sekadar praktik sukarela. Karena itu, tidak dicantumkannya pembayaran tambahan dalam laporan tahunan FIFA 2024 menimbulkan kebutuhan akan klarifikasi mengenai apakah informasi tersebut semestinya diungkapkan melalui laporan tahunan atau saluran resmi lainnya. Penjelasan yang terbuka dapat membantu membedakan kesalahan administratif, perbedaan penafsiran aturan, dan dugaan pelanggaran Statuta FIFA.
FIFA melalui juru bicaranya menyatakan bahwa organisasi tersebut sepenuhnya mematuhi seluruh persyaratan pelaporan yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas sorotan mengenai pembayaran tambahan yang diterima Presiden FIFA Gianni Infantino. FIFA juga dengan tegas menolak dugaan bahwa pembayaran tersebut melanggar Statuta FIFA. Menurut organisasi itu, seluruh kewajiban administratif dan pelaporan telah dipenuhi melalui mekanisme internal yang ditetapkan.
Bantahan tersebut belum menghentikan perdebatan mengenai standar keterbukaan dalam pengelolaan kompensasi pejabat sepak bola internasional. Miguel Maduro, mantan ketua komite tata kelola FIFA, menilai tidak diungkapkannya pembayaran tambahan dapat menjadi pelanggaran apabila dana itu berasal dari perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan FIFA. Dalam pandangannya, asal-usul dana merupakan unsur penting untuk menilai apakah suatu pembayaran seharusnya dilaporkan kepada publik dan organ pengawasan yang relevan.
Maduro menekankan bahwa kewajiban transparansi harus mencakup seluruh bentuk kompensasi pejabat, bukan hanya gaji pokok atau tunjangan yang tercantum dalam laporan resmi. Ia berpandangan subkomite kompensasi tidak semestinya mengizinkan bentuk remunerasi lain tanpa memastikan adanya keterbukaan publik. Proses persetujuan internal, menurutnya, tidak dapat menggantikan pertanggungjawaban kepada publik, terutama ketika pembayaran berkaitan dengan entitas yang berada dalam ekosistem FIFA.
Meski demikian, Maduro tidak menyatakan bahwa Infantino tidak layak memperoleh bayaran besar. Ia mengakui bahwa presiden organisasi global dapat menerima kompensasi tinggi, selama seluruh pembayaran dilakukan secara transparan dan dapat ditelusuri. Sikap ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan semata-mata besaran imbalan, melainkan cara pembayaran itu disetujui, dicatat, dan diumumkan. Tudingan mengenai potensi pelanggaran tersebut masih berbeda dari kesimpulan resmi bahwa telah terjadi pelanggaran, terlebih FIFA telah membantahnya secara tegas. Penilaian final tetap bergantung pada pemeriksaan dokumen, sumber dana, serta keputusan lembaga yang berwenang.
Baca juga: Dito Ariotedjo Mengkonfirmasi Pembahasan Kuota Haji Tambahan | Permintaan Kubu Gus Alex untuk Menghadirkan Jokowi dalam Sidang Kuota Haji Tambahan
