Jakarta | Yusnidar mengenal hemofilia sejak masih bayi. Pada usia 13 bulan, ia mulai menjalani terapi penggantian faktor pembekuan darah berbasis plasma untuk membantu mengendalikan perdarahan yang menjadi ciri penyakit tersebut. Terapi itu kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Kini, pada usia 50 tahun, Yusnidar masih bertahan hidup dengan hemofilia, meskipun pengalaman panjangnya juga dibayangi kehilangan anggota keluarga yang mengalami kondisi serupa.
Yusnidar merupakan satu dari 12 bersaudara. Lima saudara laki-lakinya turut mengidap hemofilia, sehingga total terdapat enam saudara laki-laki dalam keluarga mereka yang menghadapi penyakit tersebut. Namun, lima dari enam saudara laki-laki itu telah meninggal dunia. Yusnidar kini menjadi satu-satunya yang masih hidup di saudara laki-lakinya yang mengidap hemofilia. Kisah tersebut menggambarkan panjangnya perjuangan pasien, sekaligus tantangan yang dihadapi keluarga dalam memperoleh perawatan berkelanjutan.
Pengalaman Yusnidar disampaikan dalam kegiatan International Plasma Awareness Week 2026 yang diselenggarakan PT Takeda Life Sciences bersama Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026. Dalam kegiatan itu, perjalanan hidupnya menempatkan ketersediaan plasma sebagai persoalan yang sangat nyata bagi pasien. Plasma merupakan bahan dasar untuk menghasilkan berbagai terapi, termasuk terapi penggantian faktor pembekuan bagi penyandang hemofilia. Ketika pasokannya terbatas, kesinambungan pengobatan pasien dapat ikut terdampak. Karena itu, kisah Yusnidar memperlihatkan bahwa akses terhadap plasma bukan sekadar isu kesehatan masyarakat, melainkan kebutuhan yang menentukan peluang pasien untuk menjalani hidup dan mempertahankan kualitas hidupnya.
Bagi Yusnidar, plasma bukan sekadar komponen darah yang tersimpan di fasilitas kesehatan, melainkan bagian penting dari keberlangsungan terapi. Protein pembekuan darah yang terkandung di dalam plasma berperan menghentikan pendarahan ketika tubuh tidak mampu memproduksinya dalam jumlah memadai. Karena itu, ketersediaan plasma berkaitan langsung dengan kemampuan pasien hemofilia menjalani pengobatan dan mempertahankan keselamatan dirinya, terutama ketika terjadi perdarahan yang memerlukan penanganan segera.
Yusnidar menjelaskan bahwa obat yang digunakannya berbasis plasma. Ketergantungan tersebut membuat keberadaan plasma menjadi prasyarat bagi tersedianya terapi. Apabila pasokan plasma berkurang atau tidak tersedia, produksi dan distribusi obat dapat terganggu. Dampaknya tidak berhenti pada tertundanya pengobatan, tetapi juga dapat meningkatkan risiko komplikasi serius bagi pasien yang membutuhkan protein pembekuan secara rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa donor dan pengelolaan plasma memiliki hubungan erat dengan kesinambungan perawatan.
Persoalan serupa dihadapi pasien imunodefisiensi primer. Kelompok ini membutuhkan produk plasma tertentu, termasuk terapi yang membantu menggantikan atau memperkuat fungsi sistem kekebalan tubuh. Dimas Adhi Sugiharto, Ketua Perhimpunan Pasien Imunodefisiensi Primer Indonesia, menyampaikan bahwa masih banyak pasien belum memperoleh dosis yang cukup akibat pasokan plasma yang terbatas. Kekurangan dosis dapat mengurangi efektivitas perlindungan terhadap infeksi dan menyulitkan pasien mempertahankan kondisi kesehatan secara stabil.
Menurut Dimas, penguatan ketersediaan plasma memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari masyarakat sebagai pendonor, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah, hingga industri pengolahan plasma. Kerja sama tersebut dibutuhkan untuk membangun ekosistem yang mampu menjamin pengumpulan, pemrosesan, distribusi, dan pengawasan produk secara berkelanjutan. Ketika plasma tidak tersedia, pasien imunodefisiensi primer juga menghadapi hambatan dalam mengakses terapi yang mereka perlukan. Dengan pasokan yang lebih kuat dan terencana, kesinambungan pengobatan dapat lebih terlindungi.
Menurut Teguh Priyono, pakar kedokteran transfusi, kebutuhan plasma di Indonesia masih belum sebanding dengan ketersediaan yang ada. Secara nasional, kebutuhan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 600.000 vial plasma setiap tahun. Namun, pasokan yang tersedia masih berada di bawah jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasien.
Perbedaan kebutuhan dan pasokan itu menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata dalam ketersediaan plasma nasional. Teguh menegaskan bahwa kekurangannya masih sangat besar. Pernyataan ini menggambarkan bahwa jumlah plasma yang dapat tersedia belum mencukupi kebutuhan terapi yang bergantung pada bahan tersebut, terutama bagi pasien hemofilia dan imunodefisiensi.
Bagi pasien hemofilia, plasma dan produk terapi berbasis plasma memiliki peran penting dalam mendukung penanganan kondisi yang berkaitan dengan gangguan pembekuan darah. Demikian pula, pasien dengan imunodefisiensi dapat membutuhkan terapi berbasis plasma sebagai bagian dari perawatan mereka. Ketika jumlah pasokan berada di bawah kebutuhan, ketersediaan terapi bagi kelompok pasien tersebut turut menghadapi keterbatasan.
Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan angka kebutuhan tahunan dan pasokan yang tersedia, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan perawatan pasien. Kebutuhan sekitar 600.000 vial per tahun menjadi gambaran skala plasma yang diperlukan secara nasional, sedangkan persediaan yang masih lebih rendah menunjukkan bahwa kebutuhan itu belum terpenuhi sepenuhnya.
Penjelasan Teguh menegaskan pentingnya melihat ketersediaan plasma sebagai bagian yang menentukan dalam layanan bagi pasien hemofilia dan imunodefisiensi. Selama pasokan belum mencapai tingkat kebutuhan nasional, masih terdapat pasien yang membutuhkan terapi berbasis plasma dalam kondisi ketersediaan yang belum memadai. Besarnya kekurangan tersebut memperlihatkan bahwa kesenjangan kebutuhan dan pasokan plasma tetap menjadi persoalan penting dalam perawatan pasien di Indonesia.
Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu tantangan yang diakui pemerintah dalam menyusun regulasi produk obat derivat plasma (PODP). Pengembangan kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan keamanan produk, tetapi juga kesiapan infrastruktur, kapasitas layanan kesehatan, sistem pengumpulan plasma, serta kesinambungan pembiayaan. Seluruh unsur tersebut perlu dipertimbangkan agar regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan menjawab kebutuhan pasien di Indonesia.
Aswardi, Ketua Tim Kerja Kelainan Darah dan Gangguan Imunologi Kementerian Kesehatan, menyampaikan bahwa implementasi PODP sangat bergantung pada kesiapan dan kemauan masyarakat untuk berperan aktif dalam donor plasma. Partisipasi publik merupakan bagian penting dalam membangun ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Karena itu, peningkatan pemahaman mengenai manfaat donor, jaminan keamanan proses, dan penguatan kepercayaan masyarakat perlu berjalan seiring dengan penyusunan regulasi.
Upaya tersebut juga membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, industri farmasi, organisasi pasien, hingga komunitas donor. Kolaborasi diperlukan untuk membangun tata kelola yang transparan, memperluas akses donor, dan memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu, keamanan, serta efektivitas. Dengan ekosistem yang terintegrasi, ketergantungan pada pasokan dari luar negeri dapat dikurangi secara bertahap, sementara kebutuhan pasien dengan hemofilia dan imunodefisiensi dapat ditangani secara lebih konsisten.
Andreas Gutknecht, Presiden Direktur PT Takeda Life Sciences, menilai produk obat derivat plasma memiliki arti penting bagi pasien dengan kondisi kompleks dan mengancam jiwa. Takeda menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan serta para pemangku kepentingan lain dalam mendukung prioritas kesehatan jangka panjang Indonesia. Pengembangan ekosistem plasma yang berkelanjutan dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem kesehatan nasional, sekaligus memastikan pasien memperoleh terapi yang dibutuhkan secara tepat waktu dan berkesinambungan.
Baca juga: Dukungan Bobotoh Menjadi Motivasi Jelang Laga Persija vs Persib
