Jakarta | Ketidakpastian ekonomi global meningkat sepanjang 2026 seiring ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Perkembangan tersebut mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas energi dan bahan baku utama di pasar dunia. Hingga Rabu, 14 Oktober 2026, pergerakan harga menunjukkan tekanan yang semakin besar terhadap biaya energi, terutama bagi negara dan pelaku usaha yang masih bergantung pada pasokan komoditas dari pasar internasional.
Minyak mentah dunia menjadi salah satu komoditas dengan kenaikan paling mencolok. Sejak awal tahun hingga pertengahan Oktober 2026, harganya telah meningkat sekitar 60–70 persen dan mencapai USD100 per barel. Kenaikan ini memperlihatkan kuatnya pengaruh ketidakpastian geopolitik terhadap komoditas yang memiliki peran penting dalam transportasi, industri, pembangkitan listrik, serta berbagai kegiatan produksi lainnya.
Harga batu bara juga bergerak naik dalam periode yang sama. Komoditas tersebut berada di level USD150 per ton, atau meningkat 39 persen sejak awal tahun. Kenaikan harga batu bara menambah tekanan pada sektor yang menggunakan energi berbasis fosil, termasuk pembangkit listrik dan industri dengan kebutuhan energi besar. Perubahan harga ini berpotensi memengaruhi struktur biaya produksi apabila berlangsung secara berkelanjutan.
Selain minyak mentah dan batu bara, harga minyak sawit mentah atau CPO bertambah 14,5 persen sejak awal 2026. CPO tidak hanya berkaitan dengan industri pangan, tetapi juga digunakan dalam berbagai rantai produksi lainnya. Dengan demikian, kenaikan harga komoditas energi dan bahan terkait tersebut menciptakan tekanan yang lebih luas terhadap biaya usaha serta harga barang.
Rangkaian kenaikan ini menjadi gambaran kondisi pasar hingga pertengahan Oktober 2026. Ketegangan geopolitik yang belum mereda membuat arah harga komoditas energi tetap sulit dipastikan, sementara perubahan pada minyak mentah, batu bara, dan CPO berpotensi menjadi faktor penting bagi biaya produksi serta tekanan inflasi di Indonesia.
Sustainability Analyst Research Salma Laiqa menilai lonjakan harga energi global tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya risiko geopolitik di kawasan Timur Tengah. Ketegangan tersebut menciptakan kekhawatiran terhadap kelancaran arus perdagangan melalui Selat Hormuz, salah satu jalur penting bagi pengiriman minyak dan gas dunia. Ketika keamanan pelayaran terganggu atau pelaku pasar memperkirakan adanya gangguan, perusahaan dan negara cenderung meningkatkan pembelian untuk membangun cadangan. Perilaku ini dapat mempersempit pasokan yang tersedia di pasar dan mendorong harga naik.
Fakta mengenai ketegangan geopolitik dan potensi gangguan di Selat Hormuz menjadi latar utama perubahan harga komoditas energi. Rantai pasok yang melewati kawasan tersebut berisiko menghadapi penundaan, kenaikan biaya pengangkutan, serta kebutuhan untuk menggunakan jalur alternatif. Ketidakpastian itu juga dapat memperbesar premi risiko dalam perdagangan energi. Dengan demikian, perubahan harga tidak semata-mata mencerminkan keseimbangan pasokan dan permintaan saat ini, tetapi juga penilaian pasar terhadap kemungkinan gangguan berikutnya.
Kenaikan tajam turut terlihat pada harga gas di Eropa. Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa dampak konflik dan ketidakpastian pasokan dapat menyebar melampaui wilayah yang menjadi pusat ketegangan. Pasar gas Eropa sangat sensitif terhadap perubahan jadwal pengiriman, ketersediaan kargo, dan persaingan memperoleh pasokan dari pemasok global. Ketika pasokan dipersepsikan lebih terbatas, harga dapat meningkat secara cepat, bahkan sebelum gangguan fisik berlangsung.
Adapun penjelasan mengenai dampaknya bagi Indonesia perlu ditempatkan dalam konteks ketergantungan terhadap energi impor. Menurut Salma, kenaikan harga internasional berpotensi meningkatkan biaya pengadaan bagi industri, pembangkit listrik, dan sektor transportasi apabila kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi melalui pembelian dari luar negeri. Risiko tersebut tidak berarti seluruh kenaikan global langsung diteruskan kepada konsumen, karena pengaruh akhirnya bergantung pada kebijakan pemerintah, kontrak pembelian, nilai tukar, dan kemampuan pelaku usaha menyerap biaya. Namun, semakin lama gangguan rantai pasok berlangsung, semakin besar tekanan terhadap biaya produksi dan inflasi domestik.
Indonesia berada dalam posisi yang perlu mencermati perubahan harga energi global karena masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah hingga LPG. Ketergantungan tersebut membuat biaya energi di dalam negeri sensitif terhadap gangguan pasokan dan pergerakan harga di pasar internasional. Ketika pasokan terganggu atau harga energi meningkat, biaya pengadaan bagi pelaku usaha dan berbagai kegiatan ekonomi dapat ikut terdorong naik.
Dampak awalnya berpotensi dirasakan sektor manufaktur. Energi merupakan bagian penting dalam proses produksi, sehingga kenaikan biaya bahan bakar dan energi dapat menambah beban operasional perusahaan. Sektor transportasi juga menghadapi tekanan serupa karena kegiatan pengangkutan bergantung pada ketersediaan serta harga energi. Jika biaya operasional kendaraan meningkat, biaya distribusi barang dapat ikut bertambah dan memengaruhi kelancaran kegiatan logistik.
Rangkaian dampak tersebut dapat menciptakan tekanan biaya dari hulu ke hilir. Produsen dan penyedia jasa mungkin perlu menyesuaikan harga jual untuk menutup peningkatan biaya produksi, transportasi, serta logistik. Pada akhirnya, kenaikan harga itu dapat diteruskan kepada konsumen melalui harga barang dan jasa yang lebih tinggi. Apabila tekanan berlangsung luas dan berkelanjutan, kondisi tersebut berisiko memicu lonjakan inflasi. Karena itu, ketergantungan impor energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga dengan kemampuan industri menjaga biaya produksi dan konsumen mempertahankan daya beli.
Kenaikan harga energi global tidak hanya berisiko meningkatkan biaya produksi dan inflasi, tetapi juga dapat menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika harga energi meningkat, kebutuhan pembiayaan subsidi energi berpotensi membesar. Beban tersebut dapat mempersempit ruang fiskal karena pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat dan dunia usaha. Pada saat yang sama, pelemahan daya beli, peningkatan biaya distribusi, serta gangguan terhadap kegiatan industri dapat menambah tantangan bagi penerimaan dan belanja negara.
Situasi itu menimbulkan sejumlah pertanyaan lanjutan. Seberapa besar dampak lonjakan harga komoditas energi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, inflasi, daya beli, dan keberlanjutan fiskal? Bagaimana pemerintah akan menghadapi kenaikan harga energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi? Langkah apa yang akan ditempuh untuk merespons gangguan logistik energi global, terutama apabila hambatan pasokan berlangsung lebih lama atau memengaruhi biaya pengiriman dan ketersediaan komoditas? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena dampak energi dapat menyebar ke berbagai sektor, mulai dari manufaktur dan transportasi hingga pangan serta layanan publik.
Bahan sumber yang menjadi dasar pembahasan ini tidak memuat jawaban atau kebijakan konkret pemerintah atas pertanyaan tersebut. Karena itu, tidak dapat disimpulkan bentuk intervensi, besaran anggaran, keputusan resmi, maupun pernyataan tambahan yang belum tercantum dalam sumber. Penilaian mengenai arah kebijakan dan kapasitas fiskal pemerintah memerlukan informasi resmi serta perkembangan data harga, pasokan, dan kondisi APBN. Risiko terhadap subsidi energi tetap menjadi isu yang perlu dipantau seiring berlanjutnya gejolak pasar global. Topik ini dibahas Salma Laiqa bersama Andi Shalini dalam program Squawk Box pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Baca juga: Lonjakan Harga Cabai Menyebabkan Ibu-Ibu Berhemat Dalam Memasak | Lonjakan Harga Cabai Rawit Membuat Ibu-Ibu Hemat Dalam Membuat Sambal | Dampak El Nino dan Kenaikan Biaya Pakan Pada Harga Bahan Pokok
