Jakarta | Perum Bulog menargetkan ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) minimal 2 ton di setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kebijakan ini dirancang agar koperasi memiliki persediaan awal yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat secara rutin. Dengan adanya stok minimum tersebut, KDKMP diharapkan dapat menjadi titik penyaluran beras SPHP yang lebih dekat, mudah dijangkau, dan tersebar di berbagai wilayah.
Target tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani seusai rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026. Pernyataan itu menegaskan upaya Bulog memperkuat peran koperasi dalam rantai distribusi pangan. Melalui jaringan KDKMP, penyaluran beras SPHP diharapkan berlangsung lebih efisien, mulai dari pengelolaan pasokan hingga penerimaan produk oleh konsumen. Koperasi juga dapat membantu memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Ketersediaan stok di tingkat koperasi menjadi salah satu langkah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Pasokan yang berada lebih dekat dengan konsumen dapat mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang panjang, sekaligus mempercepat pengiriman ketika permintaan meningkat. Beras SPHP yang dijual melalui KDKMP diharapkan tetap tersedia dengan harga terjangkau, terutama bagi rumah tangga yang memerlukan akses terhadap bahan pangan pokok. Pelaksanaan target minimal 2 ton tersebut akan membutuhkan koordinasi Bulog, pemerintah daerah, dan pengelola koperasi agar pengadaan, penyimpanan, serta penyaluran berjalan tertib. Selain menjaga kesinambungan pasokan, langkah ini memperluas akses masyarakat terhadap beras stabilisasi dan mendukung pengendalian harga di tingkat konsumen. Dengan demikian, KDKMP diposisikan bukan sekadar tempat penjualan, melainkan bagian dari infrastruktur distribusi pangan yang mendukung ketahanan pangan lokal.
Mekanisme penyaluran beras SPHP ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dilakukan berdasarkan kebutuhan yang diajukan secara resmi. Bulog akan memenuhi permintaan masing-masing koperasi setelah menerima pesanan atau purchase order (PO) dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Dengan mekanisme tersebut, distribusi tidak dilakukan berdasarkan pembagian volume yang seragam, melainkan menyesuaikan kebutuhan setiap KDKMP yang tercantum dalam dokumen pemesanan.
Bulog menegaskan tidak menetapkan batas volume pasokan untuk koperasi selama jumlah yang diminta sesuai dengan pesanan resmi dari Agrinas. Artinya, pengiriman ke setiap koperasi bersifat fleksibel dan dapat berbeda satu wilayah dengan wilayah lainnya. Koperasi yang mengajukan kebutuhan lebih besar dapat menerima pasokan sesuai permintaan, sementara koperasi dengan kebutuhan lebih terbatas akan memperoleh volume berdasarkan PO yang disampaikan. Ketentuan ini diharapkan membuat penyaluran lebih tepat sasaran dan selaras dengan kondisi kebutuhan di lapangan.
Rizal menyampaikan bahwa harapan awalnya setiap KDKMP memiliki stok beras SPHP sekurang-kurangnya 2 ton. Jumlah tersebut menjadi gambaran ketersediaan awal yang diharapkan dapat mendukung pelayanan koperasi kepada masyarakat. Namun, realisasi pasokan tetap mengikuti permintaan yang diajukan oleh Agrinas melalui mekanisme pemesanan. Dengan demikian, angka minimal tersebut bukan pembatas mutlak bagi volume pengiriman, melainkan target awal untuk memastikan koperasi mulai memiliki persediaan beras.
Hingga saat ini, sekitar 1.250 KDKMP telah masuk dalam daftar pemesanan beras SPHP melalui Agrinas. Bulog menyatakan stok beras telah disiapkan untuk segera didistribusikan kepada koperasi-koperasi yang pesanannya telah diproses. Setelah PO diterima dan kebutuhan diverifikasi, pengiriman dapat dilakukan sesuai volume, lokasi, serta jadwal yang telah disepakati. Pola ini memungkinkan distribusi berjalan bertahap sekaligus menjaga agar pasokan beras SPHP tersedia sesuai permintaan aktual masing-masing koperasi.
Bulog memastikan ketersediaan pasokan beras secara nasional berada dalam kondisi aman untuk mengantisipasi bertambahnya jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta peningkatan kebutuhan masyarakat. Jaminan tersebut menjadi bagian penting dari penguatan distribusi pangan, khususnya setelah pemerintah memperluas akses penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui koperasi. Dengan cadangan yang terjaga, kebutuhan di berbagai daerah diharapkan dapat dipenuhi secara berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas pasokan maupun harga.
Pemerintah juga menambah alokasi beras SPHP sebanyak 1 juta ton. Menurut keterangan Rizal, tambahan alokasi itu merupakan hasil rapat koordinasi terbatas dan telah memperoleh izin Presiden. Kebijakan tersebut disiapkan untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan pangan yang meningkat, sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Tambahan stok ini turut menjadi langkah antisipatif terhadap dampak El Nino dan periode paceklik, ketika produksi serta distribusi beras berpotensi menghadapi tekanan.
Alokasi tambahan tersebut akan mendukung penyaluran beras melalui jaringan KDKMP yang terus berkembang. Bertambahnya titik distribusi diharapkan membuat proses penyaluran lebih terukur dan terkontrol, baik di area koperasi maupun di gudang penyimpanan KDKMP. Pengaturan itu memungkinkan ketersediaan stok dipantau dengan lebih cermat, sehingga penyaluran dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah dan mencegah terjadinya kekurangan maupun penumpukan pasokan. Prioritas terutama diberikan kepada daerah yang koperasinya telah siap beroperasi, agar beras segera diterima masyarakat melalui saluran resmi. Melalui perluasan jaringan tersebut, Bulog dan pemerintah dapat memperpendek rantai distribusi, meningkatkan transparansi pengelolaan stok, serta memastikan program SPHP berjalan lebih efektif di tingkat lokal. Kesiapan sarana penyimpanan, pengelola koperasi, dan mekanisme pencatatan menjadi faktor pendukung agar tambahan alokasi benar-benar menjangkau sasaran.
Bulog menyiapkan penyaluran bantuan pangan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Program tersebut dirancang agar masyarakat penerima manfaat tetap memperoleh dukungan pangan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran koperasi desa dan kelurahan sebagai titik layanan. Penyaluran akan dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di wilayah yang telah memiliki koperasi dan memenuhi kesiapan operasional.
Saat ini, proses administrasi program masih berlangsung di Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan aspek penganggaran, penetapan volume bantuan, serta ketentuan pelaksanaan dapat diselesaikan sesuai regulasi. Setelah proses administrasi rampung, Badan Pangan Nasional akan menerbitkan surat penugasan resmi kepada Bulog. Surat itu menjadi dasar bagi Bulog untuk melaksanakan distribusi bantuan pangan pada tiga bulan yang telah ditetapkan.
Bantuan akan disalurkan melalui KDKMP yang berada di desa atau kelurahan yang sudah memiliki koperasi. Skema ini diharapkan membuat distribusi lebih dekat dengan penerima, sekaligus memanfaatkan jaringan kelembagaan yang tersedia di tingkat lokal. Koperasi juga perlu memastikan kesiapan tempat layanan, petugas, pencatatan penerima, dan koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan agar proses pengambilan berlangsung tertib.
Untuk daerah yang belum mempunyai KDKMP, mekanisme penyaluran lama tetap digunakan. Penerima manfaat harus memperoleh undangan dari dinas sosial berupa lembaran yang memuat barcode. Saat mengambil bantuan, penerima wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk keperluan verifikasi identitas. Ketentuan ini membantu memastikan bantuan diterima oleh pihak yang tepat dan mengurangi potensi kesalahan dalam pendataan.
Bulog akan menyesuaikan pola distribusi dengan kesiapan koperasi di setiap daerah. Penyesuaian tersebut diperlukan karena kondisi kelembagaan, fasilitas, dan kemampuan layanan antarwilayah tidak selalu sama. Dengan fleksibilitas itu, penyaluran bantuan diharapkan tetap berjalan lancar, baik melalui KDKMP maupun melalui mekanisme yang selama ini telah diterapkan.
