Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan lima tersangka yang terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penahanan tersebut berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026, setelah kelima orang itu menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Berdasarkan pantauan di lokasi, lima tersangka tersebut keluar dari Gedung Merah Putih secara beriringan. Mereka terdiri atas satu perempuan dan empat laki-laki. Kelimanya tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, yang menjadi penanda bahwa mereka telah menjalani proses penahanan oleh lembaga antirasuah tersebut.
Para tersangka juga terlihat dalam kondisi tangan diborgol saat meninggalkan gedung. Petugas KPK mengawal mereka menuju mobil tahanan yang telah menunggu di area depan gedung. Setelah seluruh tersangka masuk ke dalam kendaraan, mobil tersebut kemudian bersiap meninggalkan lokasi dengan pengawalan petugas.
Sejumlah awak media yang berada di lokasi berupaya meminta keterangan mengenai perkara yang menjerat mereka. Namun, tidak satu pun dari lima tersangka memberikan komentar. Mereka langsung diarahkan oleh petugas menuju kendaraan tahanan tanpa menyampaikan pernyataan kepada wartawan.
Penahanan ini menjadi bagian dari proses hukum lanjutan setelah KPK menetapkan lima orang tersebut sebagai tersangka dalam perkara yang terungkap melalui OTT di lingkungan BNPB. KPK selanjutnya akan melanjutkan penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana, termasuk rangkaian peristiwa dan pihak-pihak lain yang mungkin berkaitan dengan perkara tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai konstruksi kasus, pasal yang disangkakan, serta masa penahanan akan disampaikan melalui keterangan resmi KPK.
Sampai berita ini ditulis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengungkap identitas lima tersangka dalam perkara operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Informasi mengenai nama, latar belakang, maupun asal instansi para tersangka belum disampaikan secara resmi kepada publik. KPK juga belum memberikan penjelasan terperinci mengenai posisi atau jabatan yang mereka miliki.
Selain identitas, KPK belum memaparkan peran masing-masing tersangka dalam perkara yang sedang disidik. Belum terdapat keterangan resmi mengenai tindakan yang diduga dilakukan oleh setiap orang, hubungan mereka dengan perkara, maupun bentuk dugaan pelanggaran yang sedang didalami penyidik. Karena itu, informasi mengenai status, jabatan, dan keterlibatan para tersangka masih menunggu penjelasan KPK melalui keterangan resmi atau konferensi pers.
Kronologi penahanan juga masih terbatas pada informasi bahwa lima tersangka tersebut telah meninggalkan kantor KPK sekitar pukul 16.50 WIB. Waktu tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses penahanan setelah kegiatan OTT dan pemeriksaan awal dilakukan. Namun, KPK belum menjelaskan secara terbuka apakah seluruhnya ditahan di lokasi yang sama, termasuk rincian tempat penahanan dan tahap pemeriksaan lanjutan terhadap mereka.
Dengan belum dibukanya informasi tersebut, berbagai dugaan mengenai identitas ataupun peran para tersangka belum dapat dipastikan. Keterangan yang dapat dijadikan acuan untuk sementara hanya berasal dari informasi resmi KPK terkait jumlah tersangka dan waktu mereka meninggalkan kantor lembaga antirasuah itu. Penjelasan lebih lengkap mengenai identitas, jabatan, peran, serta konstruksi perkara masih menunggu pengumuman lanjutan dari KPK.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa perkara operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengalami perubahan status penanganan. Perkara tersebut diputuskan naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan melalui forum ekspose yang berlangsung pada malam sebelumnya.
Forum ekspose menjadi momentum bagi KPK untuk menetapkan arah penanganan perkara berdasarkan pembahasan internal yang dilakukan pada malam tersebut. Dalam keterangan yang disampaikan, Budi menegaskan bahwa keputusan untuk meningkatkan status perkara telah diambil sebelum penyidik menetapkan pihak-pihak yang terkait sebagai tersangka.
Setelah perkara diputuskan masuk ke tahap penyidikan, penyidik KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Penetapan itu merupakan bagian dari proses lanjutan setelah keputusan dalam forum ekspose, sehingga penanganan perkara tidak lagi berada pada tahap penyelidikan. KPK kemudian melanjutkan proses penyidikan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan.
Keterangan Budi Prasetyo tersebut menjelaskan urutan penanganan perkara, mulai dari forum ekspose hingga penetapan tersangka. Ia menyampaikan bahwa keputusan menaikkan perkara ke tahap penyidikan dibuat pada malam sebelumnya, kemudian diikuti langkah penyidik untuk menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK belum menyampaikan keterangan lain di luar tahapan tersebut dalam penjelasan mengenai perkara OTT di lingkungan BNPB.
Sehari sebelum pengumuman mengenai penetapan dan penahanan tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Operasi tersebut berlangsung pada Selasa, 13 Oktober 2026, dengan menangkap 14 orang untuk dimintai keterangan dan menjalani pemeriksaan awal. Langkah ini menjadi bagian dari penyelidikan KPK terhadap perkara yang diduga melibatkan sejumlah pihak dalam proses pengadaan di institusi penanggulangan bencana tersebut.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, pihak-pihak yang diamankan memiliki latar belakang yang beragam. Komposisinya mencakup sekretaris utama BNPB, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pihak swasta. Keterlibatan berbagai unsur tersebut masih perlu didalami melalui pemeriksaan, termasuk untuk menjelaskan peran masing-masing, hubungan antar-pihak, serta rangkaian keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan. KPK memiliki kewenangan untuk meminta keterangan, mengumpulkan bukti, dan menentukan status hukum pihak-pihak yang diperiksa sesuai dengan hasil penyelidikan dan penyidikan.
Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Dugaan tersebut juga mencakup pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan, yakni anggaran yang disiapkan guna mendukung penanganan keadaan darurat dan kebutuhan terkait bencana. Meski demikian, informasi mengenai dugaan pelanggaran itu masih merupakan bagian dari proses hukum dan belum dapat dipandang sebagai fakta yang telah terbukti. Pembuktian selanjutnya akan bergantung pada alat bukti, keterangan para pihak, serta proses hukum yang berjalan.
Baca juga: Geng Narkoba Terbongkar di Bekasi, Lima Tersangka Ditangkap Bersama Senjata Api | Krisis Lingkungan di Setu Cilodong: Masalah Bau dan Sampah | Wujudkan Lingkungan Sehat, Babinsa Sumberdiren Ajak Warga Garum Gotong Royong Jumat Bersih
