Kota Probolinggo, – Selama tiga hari, pada 13 hingga 15 Maret 2025, sebanyak 30 anggota DPRD Kota Probolinggo menggelar kegiatan reses masa persidangan II tahun 2025. Kegiatan ini diadakan untuk menemui langsung warga dan menampung aspirasi yang kemudian akan dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada pemerintahan Kota Probolinggo.
Pada hari pertama reses, anggota DPRD dari Dapil Kademangan, Robit Riyanto, yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyampaikan bahwa salah satu keluhan yang diterima dari masyarakat adalah kondisi jalan rusak yang sering kali menyebabkan kecelakaan. Dalam kegiatan reses ini, Robit Riyanto juga dihadiri oleh istri Walikota Probolinggo, Evariani Aminudin, yang turut mendengarkan langsung aspirasi warga.
“Kami akan menampung aspirasi warga ini dan akan berusaha agar ada perubahan yang lebih baik di Kota Probolinggo,” ujar Robit Riyanto. Istri Walikota, Dr. Evariani, juga menekankan pentingnya merespons keluhan masyarakat untuk kemajuan kota ini.
Secara bersamaan, Hj. Nurhudana, anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mewakili Dapil Kedupok, menerima keluhan serupa terkait kelangkaan pupuk dan harga yang mahal. Menanggapi hal tersebut, ia berkomitmen untuk memperjuangkan masalah ini. “Kami dari Fraksi PKB akan memperjuangkan masalah kelangkaan pupuk bagi para petani, dan kami akan mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk membentuk tim pansus guna menanggulangi masalah ini,” tegasnya.
Selain isu infrastruktur dan pupuk, banyak peserta reses juga mengeluhkan masalah lain, seperti kurangnya lampu jalan, pelayanan BPJS yang belum optimal, serta masalah pendidikan dan bantuan peralatan UMKM. Hasyim, salah seorang warga Kedupok, berharap usulan dan aspirasi yang diajukan dalam reses ini dapat segera direalisasikan oleh pemerintah Kota Probolinggo di bawah kepemimpinan Dr. Aminudin dan Ina Dwi Lestari Bukhori.
Dengan berakhirnya kegiatan reses ini, diharapkan adanya langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat Probolinggo, terutama dalam peningkatan infrastruktur, kesejahteraan petani, dan pelayanan publik yang lebih baik.
(Edi D/**)