BNPB Catat 639,23 Hektare Karhutla Masih Ditangani di Enam Provinsi

oleh -34 Dilihat
oleh
BNPB Catat 639,23 Hektare Karhutla Masih Ditangani di Enam Provinsi

Kabupaten Kotawaringin Barat | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan tersebut, luas lahan yang masih terbakar dan sedang ditangani mencapai 639,23 hektare. Penanganan dilakukan oleh satuan tugas di lapangan yang terus berupaya mengendalikan titik-titik kebakaran serta mencegah api meluas ke area lain.

Laporan itu disampaikan dalam rapat terbatas mengenai penanganan karhutla yang berlangsung di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam pemaparannya, Suharyanto menyampaikan bahwa lahan seluas 639,23 hektare masih terbakar dan proses penanganannya masih berjalan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kondisi karhutla belum sepenuhnya terkendali, meskipun upaya pemadaman dan penanggulangan telah dilakukan oleh petugas gabungan.

Informasi mengenai rapat dan laporan BNPB itu kemudian dipublikasikan melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 13 Oktober 2026. Publikasi tersebut menjadi bagian dari penyampaian perkembangan penanganan bencana kepada masyarakat, terutama terkait luasan lahan yang terdampak serta langkah yang masih dikerjakan di lapangan. Dengan masih adanya lahan yang terbakar, pemerintah dan satuan tugas terkait melanjutkan operasi pemadaman, pemantauan, serta pengendalian agar kebakaran tidak bertambah luas. Angka 639,23 hektare yang dilaporkan BNPB bukan berarti seluruh kebakaran telah selesai ditangani, melainkan menggambarkan luasan lahan yang pada saat laporan disampaikan masih berada dalam proses penanganan. Karena itu, koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan unsur penanggulangan bencana tetap diperlukan sampai seluruh titik api padam dan situasi dinyatakan aman.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di enam provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Sebaran kebakaran tersebut menunjukkan bahwa bencana tidak terkonsentrasi di satu wilayah, melainkan meliputi sejumlah kawasan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap api, terutama pada musim kering. Berdasarkan laporan penanganan, sebagian besar area terdampak berada di kawasan gambut. Karakter lahan ini membuat api berpotensi menjalar di bawah permukaan, sulit dideteksi, dan memerlukan waktu lebih lama untuk dipadamkan secara menyeluruh.

Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan luas area terbakar terbesar dalam laporan tersebut. Total area yang terbakar di wilayah ini mencapai 513,89 hektare. Penambahan luasan itu berkaitan dengan ditemukannya titik api baru di Taman Nasional Tanjung Puting. Kawasan konservasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi pemerintah daerah, aparat keamanan, pengelola kawasan, serta unsur pemadam kebakaran.

Meskipun sebagian besar wilayah terdampak karhutla dalam laporan merupakan lahan gambut, area di Taman Nasional Tanjung Puting yang disebutkan dalam penanganan ini merupakan lahan mineral. Perbedaan karakter lahan tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan strategi pemadaman, pemantauan, dan pencegahan perluasan api. Petugas tetap harus memastikan bara tidak kembali menyala, khususnya di sekitar kawasan hutan yang memiliki akses dan kondisi medan beragam.

Penanganan di Kalimantan Tengah juga mendapat perhatian langsung dari unsur pimpinan militer daerah. Pangdam Kalimantan Tengah memimpin langsung upaya penanganan di lapangan pada hari laporan tersebut disampaikan. Kehadiran pimpinan di lokasi mencerminkan penguatan koordinasi operasional untuk mempercepat pemadaman, memantau perkembangan titik api, dan mengendalikan dampak kebakaran di wilayah Kotawaringin Barat serta Seruyan.

Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menambah personel serta peralatan untuk mendukung operasi darat. Penguatan ini dilakukan melalui satuan tugas darat yang dikerahkan ke wilayah terdampak, terutama lokasi yang belum dapat dijangkau secara optimal melalui jalur udara. Personel bertugas melakukan pemadaman langsung, membuat sekat bakar, mendinginkan area yang telah terbakar, serta memantau titik api agar tidak kembali meluas. Strategi tersebut menjadi semakin penting karena kondisi cuaca dan kualitas udara menghambat mobilisasi armada penerbangan.

Selain operasi darat, pemerintah tetap mengupayakan pemadaman dari udara menggunakan helikopter water bombing. Namun, misi tersebut menghadapi hambatan berupa kabut asap tebal yang menurunkan jarak pandang secara signifikan. Pergerakan satuan tugas udara dari Palangka Raya melalui Bandar Udara Tjilik Riwut maupun dari Bandar Udara Syamsudin Noor, Banjarmasin, belum berhasil menembus kondisi tersebut. Di Kalimantan Tengah, helikopter water bombing, operasi modifikasi cuaca, dan pesawat komersial untuk sementara tidak dapat terbang karena visibilitas yang rendah.

Akibat keterbatasan penerbangan, penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan sementara diprioritaskan melalui operasi darat. Satuan tugas di lapangan diarahkan untuk memperkuat pengendalian api secara langsung sembari menunggu kondisi atmosfer membaik. Langkah ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan respons, khususnya di area yang asapnya masih pekat dan berpotensi menghambat keselamatan penerbangan.

Penerbangan untuk mendukung operasi di Sumatra Selatan baru dapat dilakukan pada hari laporan. Selanjutnya, misi tersebut direncanakan digabungkan dengan operasi modifikasi cuaca agar penanganan berlangsung lebih efektif. Dalam pembagian armada, empat pesawat disiapkan untuk mendukung operasi di Kalimantan Tengah, sedangkan dua pesawat dari Pangkal Pinang dialokasikan untuk Sumatra Selatan. Penggunaan armada tetap disesuaikan dengan perkembangan jarak pandang dan kelayakan terbang di masing-masing wilayah.

Pemerintah terus memantau prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk melihat peluang perubahan kondisi di wilayah yang masih menghadapi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan pemantauan tersebut, potensi hujan di sejumlah daerah diperkirakan mulai muncul pada pertengahan Oktober dan berlanjut hingga November. Perkiraan ini menjadi perhatian penting dalam penentuan langkah penanganan di lapangan, terutama karena kondisi cuaca dapat memengaruhi upaya pengendalian titik api serta lahan yang masih terbakar. Namun, hujan tersebut belum dapat dianggap sebagai kondisi yang sudah terjadi atau sebagai penyelesaian atas karhutla. Itulah sebabnya pemerintah tetap menjadikan informasi BMKG sebagai dasar pemantauan dan kewaspadaan berkelanjutan.

Hujan alami yang diprediksi turun pada periode tersebut diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi kebakaran hutan dan lahan setelah musim hujan berlangsung. Curah hujan yang memadai diharapkan mendukung proses pemulihan kondisi lahan dan mengurangi tantangan dalam penanganan di sejumlah wilayah. Meski demikian, harapan itu masih didasarkan pada prediksi cuaca, bukan hasil yang telah terwujud. Pemerintah tetap perlu mempertahankan langkah pengendalian dan pemantauan selama kondisi hujan belum benar-benar membaik. Dengan demikian, potensi hujan dipandang sebagai faktor pendukung yang diharapkan membantu, sementara penanganan karhutla tetap berjalan sesuai perkembangan di lapangan.

Sebelum kondisi hujan membaik, pemerintah menyatakan kesiapan untuk terus bekerja keras dan mengerahkan seluruh kemampuan dalam menangani karhutla. Pemantauan terhadap prakiraan BMKG akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menyesuaikan langkah penanganan dengan perubahan cuaca. Kesiapan tersebut mencakup keberlanjutan perhatian terhadap wilayah yang masih memerlukan penanganan, tanpa menunggu hujan menjadi kenyataan. Pemerintah tetap mengandalkan kerja lapangan dan koordinasi yang diperlukan untuk mengendalikan kebakaran, sembari menantikan kemungkinan turunnya hujan pada pertengahan Oktober hingga November. Sikap ini menunjukkan bahwa harapan terhadap hujan tidak mengurangi kesungguhan penanganan yang sedang berlangsung.

Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | TNI intensifkan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Melawi Kalbar