Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia bukan merupakan peristiwa yang baru muncul. Fenomena ini berulang dalam beberapa tahun terakhir, meskipun luas area terdampak, tingkat keparahan, serta lokasi kejadian dapat berubah dari satu periode ke periode berikutnya. Pola berulang tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla memerlukan pemantauan berkelanjutan, kesiapsiagaan lintas wilayah, dan penetapan prioritas yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Berdasarkan Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan yang dikutip pada 13 Oktober 2026, terdapat tujuh provinsi yang menjadi wilayah prioritas penanganan. Ketujuh provinsi tersebut adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Penetapan wilayah prioritas ini memberikan gambaran mengenai daerah yang perlu memperoleh perhatian lebih besar dalam kegiatan pencegahan, pemantauan titik rawan, pengendalian api, serta koordinasi penanganan antarlembaga.
Data sebaran luas kebakaran untuk tujuh provinsi tersebut merujuk pada kondisi per Juli 2026. Dengan demikian, informasi yang digunakan menggambarkan situasi hingga periode tersebut dan tidak secara otomatis merepresentasikan perubahan yang mungkin terjadi setelahnya. Perbedaan luas terdampak antardaerah juga perlu dibaca dalam konteks masing-masing wilayah, termasuk karakteristik tutupan lahan, kondisi cuaca, akses menuju lokasi, dan potensi penyebaran api. Oleh karena itu, daftar tujuh provinsi prioritas berfungsi sebagai dasar untuk memahami peta penanganan karhutla, bukan sebagai gambaran yang bersifat tetap sepanjang tahun. Pembaruan data dan pemantauan rutin tetap diperlukan agar kebijakan dapat mengikuti dinamika kebakaran hutan dan lahan secara lebih akurat.
Berdasarkan data BNPB per 12 Oktober 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah masih memerlukan penanganan intensif. Bersama Sumatera Selatan, luas lahan terbakar di kedua provinsi tersebut mencapai 343,55 hektare. Kebakaran yang berlangsung di wilayah ini turut menurunkan kualitas udara, bahkan pada sejumlah lokasi tercatat mencapai kategori berbahaya. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area terdampak serta kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan warga dengan penyakit pernapasan.
Di Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar hingga 11 Oktober 2026 mencapai 64,8 hektare yang tersebar di 49 lokasi kebakaran. Petugas telah berhasil memadamkan api di area seluas 54 hektare pada 38 lokasi. Namun, masih terdapat 10,8 hektare di 11 lokasi yang menjadi sasaran operasi lanjutan. Penanganan saat ini mengandalkan operasi darat, karena upaya pemadaman melalui udara terkendala jarak pandang yang rendah. Hambatan tersebut membatasi efektivitas pemantauan dan pengerahan sumber daya udara, sehingga koordinasi antartim di lapangan menjadi faktor penting untuk mencegah perluasan area terdampak.
Informasi pemantauan juga mencatat 3.908 titik panas di Kalimantan Tengah, dengan 74 titik di antaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Sebaran kebakaran dan asap berdampak pada 11 kabupaten/kota, sehingga pengawasan tidak hanya difokuskan pada lokasi api aktif, tetapi juga pada wilayah yang berpotensi mengalami penurunan kualitas udara. BNPB melalui dashboard informasi penanganan karhutla turut melaporkan bahwa operasi modifikasi cuaca telah menghasilkan hujan lokal di Katingan, Kotawaringin Barat, dan Murung Raya. Hujan tersebut dapat membantu membasahi lahan serta mengurangi peluang api meluas, meskipun keberlanjutan penanganan tetap bergantung pada kondisi cuaca, akses menuju lokasi, dan kesiapan operasi darat.
Sumatera Selatan masih menjadi salah satu wilayah yang memerlukan perhatian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Luas lahan terbakar tercatat mencapai 278,75 hektare. Dari luasan tersebut, sebanyak 271,85 hektare telah dipadamkan, sedangkan 6,90 hektare masih berada dalam penanganan. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar area terdampak sudah ditangani, tetapi proses pemadaman belum sepenuhnya selesai.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.991 titik panas di wilayah tersebut. Dari jumlah itu, 121 titik panas termasuk dalam kategori tinggi. Dampak karhutla dirasakan di delapan kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Sebaran titik panas dan luasan lahan yang terbakar tersebut menjadi dasar bagi penguatan pemantauan, penentuan prioritas pemadaman, serta koordinasi antarinstansi di lapangan.
Operasi water bombing belum dapat dilakukan karena jarak pandang masih rendah. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan pemadaman dari udara, terutama untuk menjaga keselamatan penerbangan dan memastikan operasi dapat berlangsung secara terukur. Dengan demikian, penanganan tetap dilanjutkan melalui operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya mendukung pengendalian karhutla.
Pada 12 Oktober 2026, operasi modifikasi cuaca dilaksanakan dalam satu sorti dengan membawa 800 kilogram natrium klorida. Sebelumnya, akumulasi operasi pada 9–11 Oktober 2026 mencapai empat sorti dengan total 3.600 kilogram natrium klorida. Pelaksanaan operasi tersebut menjadi bagian dari langkah penanganan yang terus berjalan sesuai kondisi di lapangan.
Selanjutnya, patroli udara dan pemadaman lanjutan tetap direncanakan untuk memantau perkembangan serta menangani area yang masih terbakar. Setiap kegiatan udara akan mempertimbangkan kondisi jarak pandang dan keselamatan penerbangan, sehingga pelaksanaannya menyesuaikan kelayakan operasional tanpa mengabaikan kebutuhan penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
BNPB merekomendasikan agar penanganan lanjutan di Kalimantan Tengah difokuskan pada titik-titik kebakaran hutan dan lahan yang belum benar-benar padam. Upaya tersebut mencakup penyekatan area, pemadaman langsung, serta pendinginan untuk mencegah munculnya kembali api dari bara atau gambut yang masih panas. Pengerahan personel, peralatan, dan sumber air perlu dilakukan secara terarah berdasarkan tingkat kerawanan, akses menuju lokasi, serta perkembangan situasi lapangan.
Armada pemadaman perlu dioptimalkan pada lokasi prioritas ketika kondisi memungkinkan. Penempatan kendaraan dan perlengkapan harus mempertimbangkan kebutuhan setiap titik agar dukungan tidak terpusat hanya pada satu wilayah. Patroli udara juga perlu digunakan untuk mengidentifikasi sasaran pemadaman, terutama area yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Informasi dari pemantauan udara dapat membantu petugas menentukan titik yang memerlukan penyekatan, pemadaman lanjutan, atau pendinginan secara segera.
Pemantauan jarak pandang dan kondisi atmosfer perlu dilakukan secara berkala sebagai bagian dari pengendalian operasi. Data tersebut penting untuk menilai perubahan situasi, mendukung keselamatan penerbangan dan personel, serta menyesuaikan pengerahan armada dengan kondisi yang berkembang. Setiap perubahan signifikan di lapangan perlu menjadi bahan koordinasi satuan tugas, pemerintah daerah, dan unsur pendukung agar tindakan pemadaman tetap terarah.
Di Sumatera Selatan, kesiapsiagaan armada water bombing perlu ditingkatkan di wilayah yang memiliki kerawanan kebakaran, khususnya Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Banyuasin. Ketersediaan pesawat, sumber air, kru, serta dukungan operasional perlu dipastikan agar pengerahan dapat dilakukan tanpa keterlambatan ketika sasaran telah teridentifikasi. Pada saat yang sama, kesiapsiagaan satuan tugas darat di sekitar permukiman perlu diperkuat untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Langkah yang ditekankan BNPB mencakup pemadaman, pendinginan, penyekatan, patroli udara, pemantauan berkala, dan pengerahan sumber daya secara terarah.
Baca juga: TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
