Kabupaten Kotawaringin Barat | Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas serta mengurangi dampak terhadap ekosistem, masyarakat sekitar, dan kualitas udara. Kementerian memastikan dukungan helikopter pemadam tetap disiapkan sebagai bagian dari operasi penanganan di lapangan.
Namun, pelaksanaan pemadaman menghadapi kendala berupa kabut asap tebal. Kondisi ini membatasi jarak pandang sehingga pergerakan helikopter dan kegiatan pemantauan udara tidak dapat dilakukan secara optimal. Tim harus menyesuaikan waktu serta pola operasi dengan perkembangan cuaca dan tingkat visibilitas di sekitar lokasi terdampak. Hambatan tersebut membuat upaya menjangkau dan memadamkan titik api memerlukan kehati-hatian serta koordinasi yang lebih intensif.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang bekerja di garis depan. Penghargaan juga diberikan kepada relawan, masyarakat, serta berbagai pihak lain yang turut membantu penanganan kebakaran. Keterlibatan bersama dinilai penting karena pengendalian api di kawasan konservasi membutuhkan dukungan lintas pihak, baik dalam pemadaman maupun pemantauan potensi munculnya titik api baru.
Kesulitan di lapangan turut dipengaruhi oleh luas wilayah terdampak dan akses menuju sejumlah titik api yang tidak mudah. Sebagian lokasi berada jauh dari jalur yang dapat dilalui kendaraan, sehingga pengiriman personel dan peralatan membutuhkan waktu serta strategi khusus. Selain itu, karakteristik lahan gambut membuat kebakaran lebih sulit dikendalikan. Api dapat menjalar di bawah permukaan dan tetap menyimpan panas meskipun kobaran di atas tanah telah berkurang. Karena itu, penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman permukaan, tetapi juga memastikan bara di dalam gambut benar-benar padam agar api tidak kembali muncul.
Balai Taman Nasional Tanjung Puting mengajukan permohonan resmi dukungan pemadaman melalui udara kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah pada 9 September 2026. Permohonan tersebut menjadi langkah awal untuk memperoleh bantuan operasi water bombing dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan taman nasional. Pengajuan dilakukan secara resmi sebagai dasar tindak lanjut dukungan pemadaman dari udara.
Permohonan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pelaksanaan operasi water bombing pada 20 hingga 22 September 2026. Dalam rentang waktu tersebut, dukungan pemadaman udara diarahkan untuk membantu menangani titik-titik kebakaran yang berada di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting. Pelaksanaan operasi berlangsung selama tiga hari sesuai dengan tindak lanjut atas permohonan yang sebelumnya disampaikan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Tengah.
Setelah operasi pada 20–22 September 2026, kebakaran belum sepenuhnya terkendali. Karena itu, Balai Taman Nasional Tanjung Puting kembali mengajukan permohonan dukungan pemadaman pada 2 Oktober 2026. Permohonan lanjutan tersebut mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Pengajuan ini memperluas kembali permintaan penanganan melalui udara pada wilayah yang tercantum dalam surat permohonan.
Selanjutnya, pada 9 Oktober 2026, pihak taman nasional menyampaikan surat susulan. Surat tersebut berisi permintaan untuk menambah sasaran pemadaman di wilayah Pos Tanjung Harapan, Resor Pesalat. Dengan demikian, dukungan water bombing diajukan dan ditindaklanjuti secara bertahap, mulai dari permohonan awal pada September, pelaksanaan operasi selama tiga hari, hingga pengajuan lanjutan dan penambahan sasaran pada Oktober 2026.
Kabut asap yang tebal menjadi salah satu kendala teknis utama dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tanjung Puting. Kondisi tersebut mengurangi jarak pandang, baik bagi kru helikopter maupun personel yang berada di lapangan. Keterbatasan visibilitas membuat pengamatan terhadap titik api, arah penyebaran asap, serta lokasi penjatuhan air tidak dapat dilakukan secara optimal. Karena itu, setiap rencana penerbangan perlu mempertimbangkan perubahan kondisi udara dan tingkat kepadatan kabut asap di sekitar wilayah operasi.
Pengoperasian helikopter dalam situasi seperti ini berkaitan langsung dengan keselamatan penerbangan. Selain kemampuan awak untuk melihat rintangan dan menentukan posisi secara akurat, kondisi atmosfer juga menjadi faktor dalam menilai kelayakan suatu penerbangan. Penentuan apakah dukungan pemadaman udara dapat dilaksanakan dilakukan berdasarkan pemantauan situasi dan pertimbangan operasional di lapangan. Langkah tersebut diperlukan agar upaya penanganan karhutla tetap berjalan secara terukur, tanpa mengabaikan aspek keselamatan kru, peralatan, maupun personel pendukung.
Ristianto menyampaikan bahwa koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan untuk menyesuaikan dukungan pemadaman udara dengan kondisi operasional yang memungkinkan. Koordinasi itu mencakup pertukaran informasi mengenai perkembangan titik api, keadaan kabut asap, dan kesiapan unsur yang terlibat. Dengan komunikasi yang berkelanjutan, keputusan terkait penggunaan helikopter dapat disusun berdasarkan data lapangan yang paling mutakhir. Pendekatan ini juga memungkinkan penyesuaian rencana ketika jarak pandang berubah, sehingga dukungan udara dapat diberikan pada waktu dan lokasi yang dinilai memenuhi persyaratan keselamatan.
Selain memperkuat pemadaman melalui udara, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengerahkan personel bantuan kendali operasi dari unit pelaksana teknis di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Personel tersebut mendukung koordinasi lapangan, pemantauan titik api, pengaturan sumber daya, serta pengambilan keputusan berdasarkan perkembangan kondisi di Taman Nasional Tanjung Puting. Penambahan anggaran juga dilakukan untuk memastikan kebutuhan operasi dapat dipenuhi secara lebih cepat dan terukur.
Dukungan tersebut mencakup pengadaan serta penguatan sarana dan prasarana pemadaman, termasuk peralatan untuk menjangkau area yang sulit diakses dan lokasi dengan karakteristik gambut. Kemenhut meningkatkan pemantauan secara intensif terhadap perubahan cuaca, arah angin, sebaran asap, dan potensi munculnya titik api baru. Evaluasi pengendalian kebakaran dilakukan secara berkala agar strategi, penempatan personel, penggunaan peralatan, dan langkah pencegahan dapat disesuaikan dengan situasi lapangan.
Penanganan kebakaran dilaksanakan melalui kerja bersama berbagai pihak, yaitu instansi pemerintah, TNI dan Polri, pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, serta pelaku wisata di sekitar kawasan. Kolaborasi ini diperlukan untuk mempercepat penyampaian informasi, memperluas pengawasan, mendukung mobilisasi sumber daya, dan menjaga aktivitas penanganan tetap berlangsung secara terkoordinasi. Keterlibatan masyarakat dan pelaku wisata juga penting untuk mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran serta melaporkan indikasi asap atau api sedini mungkin.
Kemenhut menempatkan keselamatan personel sebagai prioritas, disusul pengendalian kebakaran, perlindungan kawasan konservasi, dan perlindungan habitat satwa liar, terutama orang utan di Taman Nasional Tanjung Puting. Kebakaran di ekosistem gambut membutuhkan upaya berkelanjutan karena kondisi lahan dapat menyimpan bara di bawah permukaan dan memunculkan kembali titik api. Oleh karena itu, dukungan banyak pihak, pemantauan jangka panjang, serta koordinasi lintas sektor tetap diperlukan untuk menjaga kawasan dan keanekaragaman hayati di dalamnya.
Baca juga: TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
