**Probolinggo, Jatim — Senin (11/11/24)**
Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan viralnya sebuah video yang memperlihatkan dugaan tindakan provokatif dari seorang oknum perangkat desa di Kabupaten Probolinggo. Video yang pertama kali diunggah di akun TikTok @kdssueb237 ini menampilkan perangkat desa Wonorejo Kecamatan Wonomerto, yang diduga terlibat dalam upaya memengaruhi pilihan masyarakat dalam Pemilihan Calon Bupati Probolinggo 2024.
Tindakan oknum tersebut mendapat kecaman keras dari berbagai pihak, salah satunya Ketua LSM Paskal Probolinggo, Sulaiman. Ia angkat bicara mengenai video yang viral tersebut, menyatakan rasa kecewa dan menyayangkan tindakan perangkat desa yang seharusnya menjadi penengah dan menjaga netralitas dalam pilkada. Menurut Sulaiman, perangkat desa tidak boleh terlibat dalam politik praktis, apalagi sampai berpihak pada salah satu calon.
“Sikap ini sangat disayangkan. Perangkat desa harus bersikap netral dan tidak boleh condong ke salah satu calon,” tegas Sulaiman saat diwawancarai oleh wartawan. Ia menambahkan bahwa sikap tersebut tidak hanya merusak integritas pilkada, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin desa yang seharusnya menjadi fasilitator demokrasi yang adil.
Dalam video yang viral tersebut, perangkat desa tersebut dengan santai dan tanpa rasa bersalah mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu calon bupati. Ia bahkan memberikan instruksi yang cukup mengejutkan, dengan menyebutkan bahwa warga yang diberi uang harus memilih calon tertentu. “Ayok, tidak usah rame-rame, tidak usah berteriak. Diam-diam saja, yang dikasih uang harus coblos,” ujar oknum perangkat desa tersebut dalam video tersebut.
Lebih lanjut, perangkat desa ini juga memberikan pernyataan yang menyarankan agar mereka yang tidak siap kalah dalam kontestasi pilkada sebaiknya tidak mencalonkan diri. “Kalau kerja mengumpulkan cabai sekarang dibayar Rp50 ribu, mulai jam 8 pagi sampai jam 11. Kalau nggak ada uang mendingan kerja mengumpulkan cabai,” lanjutnya dengan nada yang seolah meremehkan hak pilih masyarakat.
Yang lebih kontroversial, perangkat desa ini juga secara terbuka mendukung pasangan calon nomor 1, Zulmi-Rasit, dengan memberikan instruksi yang cukup tegas agar masyarakat memilih pasangan tersebut. “Ayo, pilih nomor 1, Zulmi-Rasit,” katanya di akhir video tersebut.
Kejadian ini tentu saja menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama masyarakat yang merasa kecewa dengan sikap perangkat desa tersebut. Beberapa warga merasa bahwa tindakan ini merupakan bentuk manipulasi suara yang sangat merugikan demokrasi. “Ini adalah contoh nyata dari praktik politik kotor yang merusak nilai demokrasi. Perangkat desa harusnya menjaga netralitas, bukan justru memanfaatkan posisi mereka untuk mempengaruhi suara rakyat,” kata salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi hal ini, banyak masyarakat berharap agar pemerintah segera turun tangan untuk menindak tegas oknum perangkat desa yang terlibat dalam politik praktis. Kejadian ini menjadi peringatan penting bahwa pilkada seharusnya menjadi ajang pesta demokrasi yang bebas dari praktik manipulasi dan kepentingan pribadi.
Sulaiman dari LSM Paskal juga menekankan pentingnya menjaga independensi dalam proses demokrasi. Ia berharap agar kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi pihak berwenang, agar tidak ada lagi praktik serupa yang merusak jalannya pilkada. “Perangkat desa harusnya menjadi penjaga netralitas, bukan sebagai provokator yang menciptakan ketidakadilan dalam demokrasi,” pungkasnya.
Apakah kejadian ini hanya sekadar tindakan oknum yang kebablasan atau bagian dari praktik yang lebih besar dalam pilkada? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun yang jelas, kejadian ini mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga independensi dan integritas dalam setiap proses demokrasi. **(Tim/Red/**)