Jakarta, 10 September 2026 — Ancaman erupsi gunung api kembali menjadi perhatian menyusul meningkatnya aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia. Persoalan mitigasi, kesiapan jalur evakuasi, akurasi informasi hingga perlindungan masyarakat dibahas dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Waspada Gunung Berapi, Bagaimana Langkah Mitigasinya?” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026). Diskusi yang berlangsung pukul 13.10 hingga 14.25 WIB tersebut dihadiri sekitar 25 peserta dengan menghadirkan anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto, Plt Kapusdatinkom BNPB Berton Panjaitan, Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Pramuwardani, serta jurnalis Adhyasta Dirgantara sebagai moderator.
Berton Panjaitan menegaskan bahwa posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire membuat risiko bencana vulkanik tidak dapat dipandang sebelah mata. Dari 127 gunung api yang tercatat, sebanyak 76 masuk tipe A dengan sejarah letusan sejak 1600, 30 gunung tipe B dengan catatan letusan sebelum 1600, dan 21 gunung tipe C yang tidak memiliki catatan letusan historis tetapi masih menunjukkan aktivitas vulkanik. Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa bahaya gunung api bukan hanya letusan utama. Lontaran batu pijar, gas beracun, lava, lahar letusan, awan panas hingga hujan abu dapat mengancam keselamatan, sementara banjir lahar setelah erupsi menjadi ancaman lanjutan yang kerap muncul ketika material vulkanik bercampur dengan curah hujan.
BNPB mencatat lima gunung api yang berada pada Level III atau Siaga, yakni Sinabung di Sumatera Utara, Anak Krakatau, Merapi, Semeru dan Lewotobi Laki-Laki. Karena itu, sistem peringatan dini dinilai harus diubah menjadi sistem aksi dini. Artinya, setiap peringatan harus langsung diterjemahkan menjadi tindakan yang jelas di tingkat masyarakat, mulai dari desa mana yang harus bergerak, jalur mana yang digunakan, hingga lokasi pengungsian yang dituju. Pemerintah juga diminta memastikan rambu dan jalur evakuasi tidak sekadar tersedia di atas kertas, tetapi tetap terawat dan benar-benar dipahami melalui latihan berkala. Konsep village sister, yakni desa yang telah disiapkan untuk menerima warga dari kawasan rawan, juga dinilai dapat memperkuat kesiapan saat evakuasi massal, termasuk menyediakan lokasi aman bagi ternak milik warga.
Perhatian khusus turut diarahkan pada perkembangan Gunung Anak Krakatau. Ida Pramuwardani menjelaskan BMKG tidak memantau aktivitas vulkaniknya secara langsung, tetapi mengawasi dampak erupsi melalui pemantauan sebaran abu, kondisi atmosfer, laut dan potensi tsunami. Aktivitas erupsi mulai terpantau sekitar 4 September dan meningkat pada 5–6 September 2026. Sebaran abu kemudian terdeteksi menuju sejumlah wilayah, termasuk Lampung, Banten, Jakarta dan Jawa Barat. Untuk memastikan dampaknya, BMKG menggabungkan data dari Badan Geologi, VAAC Darwin dan citra satelit Himawari-8, kemudian menerbitkan informasi meteorologi penerbangan serta melakukan paper test di bandara untuk memastikan keberadaan abu vulkanik secara langsung.
Risiko terhadap penerbangan menjadi salah satu perhatian utama karena abu vulkanik dapat masuk ke mesin pesawat, mengganggu tenaga mesin, menurunkan jarak pandang dan membahayakan keselamatan penerbangan. Di sisi lain, BMKG juga mengintensifkan pemantauan laut di sekitar Selat Sunda menggunakan sensor muka air, tide gauge dan high-frequency radar. Berdasarkan pemantauan yang disampaikan dalam forum tersebut, belum terlihat peningkatan signifikan tinggi gelombang yang berkaitan langsung dengan erupsi Gunung Anak Krakatau, termasuk dalam pemodelan periode 11–14 September. BMKG juga menyampaikan bahwa hingga sekitar pukul 01.00 WIB, sebaran abu tidak lagi terdeteksi melalui citra satelit, meski pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan kondisi terkini.
Dari sisi kebijakan, Edi Purwanto menilai mitigasi bencana harus dimulai jauh sebelum erupsi terjadi. Ia menyoroti pentingnya pemantauan aktivitas gunung, penyampaian informasi yang cepat dan mudah dipahami, kesiapan jalur evakuasi serta tempat pengungsian, simulasi rutin, pemetaan kelompok rentan, dan konsistensi tata ruang di kawasan rawan bencana. Menurutnya, data mengenai lansia, penyandang disabilitas, orang sakit maupun jumlah warga yang berpotensi terdampak harus tersedia secara rinci sampai tingkat desa dan lingkungan. Ia juga menekankan perlunya koordinasi yang tidak terjebak ego sektoral antara BNPB, BMKG, Badan Geologi, Basarnas, TNI, Polri dan pemerintah daerah, termasuk dukungan anggaran yang memadai agar negara tidak baru bergerak setelah bencana terjadi.
Dalam diskusi tersebut, masyarakat ditempatkan sebagai bagian penting dari sistem mitigasi, bukan sekadar penerima bantuan ketika bencana datang. Edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, pemahaman zona KRB 1, KRB 2 dan KRB 3, serta kesiapan tas siaga untuk kebutuhan hingga 72 jam menjadi bagian yang perlu diperkuat. Saat hujan abu terjadi, masyarakat diminta berlindung di dalam ruangan, melindungi mata dan saluran pernapasan, menutup makanan serta sumber air, dan membatasi perjalanan. Warga juga diminta menghindari kawasan yang telah ditetapkan berbahaya serta selalu mengikuti informasi resmi dari Badan Geologi, BMKG, BNPB dan pemerintah daerah. Pesan utama yang mengemuka dalam forum itu jelas: menghadapi ancaman gunung api bukan hanya soal seberapa cepat pemerintah memberi peringatan, tetapi seberapa siap peringatan tersebut berubah menjadi tindakan nyata untuk menyelamatkan masyarakat.
Pewarta: Abdul Latif
