Jakarta | Hasil survei mengenai dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dirilis kepada publik. Evaluasi tersebut disusun oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama KabinetBayangan untuk memotret kinerja para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Riset ini menjadi salah satu gambaran mengenai persepsi terhadap efektivitas kerja kabinet selama dua tahun pertama masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Dalam pemaparan riset yang disampaikan secara daring pada Minggu, 11 Oktober 2026, CELIOS dan KabinetBayangan mengungkapkan daftar 10 menteri dengan penilaian kinerja terendah. Daftar tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat apresiasi publik terhadap capaian, respons, serta pelaksanaan tanggung jawab di masing-masing kementerian. Penilaian itu juga menyoroti perhatian publik terhadap kemampuan pejabat dalam menerjemahkan agenda pemerintahan menjadi kebijakan dan layanan yang dirasakan masyarakat.
Urutan pejabat dengan nilai terendah mencakup sejumlah nama yang memimpin sektor strategis. Daftar itu lain dimulai dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid. Penyebutan nama-nama tersebut tidak hanya menjadi catatan atas kinerja individual, tetapi juga membuka ruang untuk mengevaluasi koordinasi, komunikasi, dan pencapaian kementerian selama periode pemerintahan berjalan. Hasil survei ini dapat menjadi bahan diskusi mengenai tantangan yang dihadapi kabinet serta kebutuhan untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas. CELIOS dan KabinetBayangan menempatkan temuan tersebut sebagai bagian dari evaluasi berkala terhadap pemerintahan, sehingga publik dapat mengikuti perkembangan kinerja para menteri secara lebih terbuka. Rilis ini sekaligus memperlihatkan bahwa penilaian terhadap kabinet tidak berhenti pada kebijakan yang diumumkan, melainkan turut mempertimbangkan pelaksanaan dan dampaknya di lapangan.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa tiga nama yang berada pada posisi terbawah dalam penilaian kinerja menteri adalah Bahlil, Natalius Pigai, dan Raja Juli Antoni. Dalam keterangannya, Bhima menyebut Bahlil masih menempati posisi pertama sebagai menteri dengan nilai kinerja terendah. Posisi tersebut kemudian diikuti Natalius Pigai pada urutan kedua dan Raja Juli Antoni pada urutan ketiga.
Menurut Bhima, susunan tiga posisi terbawah tersebut masih sama seperti penilaian pada tahun sebelumnya. Bahlil tetap berada di urutan pertama, sedangkan Natalius Pigai dan Raja Juli Antoni menyusul di posisi berikutnya. Dengan demikian, tiga nama yang disebut memperoleh penilaian terburuk dalam survei dua tahun pemerintahan itu tidak mengalami perubahan dibandingkan hasil penilaian sebelumnya.
Bhima juga mengaitkan penilaian terhadap Raja Juli Antoni dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keterangan tersebut disampaikan sebagai bagian dari penjelasan mengenai alasan nama Raja Juli Antoni berada di posisi ketiga dalam daftar dengan nilai kinerja terendah. Penilaian terhadap Bahlil, Natalius Pigai, dan Raja Juli Antoni disampaikan berdasarkan hasil survei CELIOS, dengan urutan yang menempatkan Bahlil sebagai posisi pertama, Natalius Pigai sebagai posisi kedua, serta Raja Juli Antoni sebagai posisi ketiga. Penjelasan Bhima mengenai ketiga nama tersebut merujuk pada hasil penilaian tahun berjalan dan perbandingannya dengan penilaian pada tahun sebelumnya.
Hasil survei dua tahun pemerintahan menunjukkan adanya perbedaan cukup lebar dalam penilaian publik terhadap sejumlah pejabat. Skor terendah dicatat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yakni -159. Angka tersebut menempatkannya sebagai pejabat dengan nilai kinerja paling rendah dalam daftar yang disajikan. Di posisi berikutnya terdapat Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dengan skor -158. Selisih satu poin keduanya menunjukkan tingkat penilaian yang relatif berdekatan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperoleh skor -103. Nilai ini masih berada cukup jauh di bawah skor pejabat lain dalam daftar, meskipun jaraknya dengan dua peringkat teratas cukup besar. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mencatat skor -47. Posisi tersebut menjadi titik peralihan menuju kelompok pejabat dengan nilai negatif yang lebih kecil. Berikutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid mendapatkan skor -24.
Sejumlah pejabat lain memperoleh skor yang relatif berdekatan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno tercatat mendapat -17, sama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang juga memperoleh -17. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Politik dan Keamanan (Menko PM) Muhaimin Iskandar mencatat skor -16. Nilai yang sama diraih Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yaitu -16. Rincian tersebut memperlihatkan bahwa setiap jabatan dan nama memiliki skor tersendiri, sekaligus membantu pembaca memahami urutan penilaian tanpa mencampurkan posisi para pejabat. Dalam pembacaan data, angka negatif mencerminkan penilaian rendah berdasarkan ukuran survei yang digunakan, sedangkan perbedaan skor menunjukkan variasi tingkat evaluasi publik terhadap kinerja masing-masing pejabat selama periode pemerintahan yang ditinjau.
Nama lain yang tercantum dalam hasil evaluasi dua tahun pemerintahan adalah Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan. Dalam survei tersebut, Zulkifli Hasan memperoleh skor -43. Angka itu menjadi bagian dari daftar penilaian terhadap pejabat pemerintahan yang mendapatkan nilai kinerja rendah. Penyebutan namanya melengkapi daftar hasil survei yang memuat sejumlah pejabat dengan skor penilaian berbeda-beda.
Zulkifli Hasan tercatat dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Pangan. Hasil yang ditampilkan untuk dirinya adalah skor -43, sebagaimana tercantum dalam survei evaluasi dua tahun pemerintahan. Nilai tersebut dicatat bersama nama dan jabatan pejabat lain dalam rangkaian hasil penilaian. Tidak ada angka lain yang dicantumkan untuk Zulkifli Hasan dalam bagian hasil survei tersebut.
Selain menteri yang berada dalam daftar penilaian rendah, survei itu juga mencantumkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam evaluasi dua tahun pemerintahan, Gibran Rakabuming Raka memperoleh skor di bawah 5. Hasil tersebut disajikan sebagai bagian dari penilaian terhadap pejabat negara dalam survei yang sama. Nilainya tidak disebutkan secara lebih rinci selain keterangan bahwa skor yang diperoleh berada di bawah angka 5.
Dengan demikian, nama yang disebut pada bagian ini ialah Zulkifli Hasan dan Gibran Rakabuming Raka. Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Koordinator Pangan, tercatat memperoleh skor -43. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat mendapatkan skor di bawah 5 dalam evaluasi dua tahun pemerintahan. Kedua hasil tersebut melengkapi informasi mengenai nama pejabat dan nilai penilaian yang tercantum dalam survei.
Baca juga: Menyoroti Buku ‘Islam Ala Prabowo’: Pandangan Pengamat Politik | Berita Terkini Kesehatan dari Menteri Kesehatan RI | Tanggapan Menteri Ham Terhadap Kasus Keracunan Program MBG
