Jakarta | Program swasembada pangan memperoleh penilaian tertinggi dari publik di berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Temuan tersebut tercantum dalam survei Arawicaksa Institute yang menempatkan agenda pemenuhan kebutuhan pangan nasional sebagai program dengan tingkat apresiasi paling kuat.
Berdasarkan hasil survei, program swasembada pangan meraih skor 8,4 pada skala penilaian 0–10. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons yang sangat positif terhadap program tersebut dibandingkan dengan penilaian atas program pemerintahan lainnya. Posisi teratas itu sekaligus memperlihatkan tingginya perhatian publik terhadap kebijakan yang berkaitan dengan ketersediaan dan kemandirian pangan.
Survei Arawicaksa Institute dilaksanakan pada 3–8 Oktober 2026. Hasilnya memberikan gambaran mengenai program pemerintah yang memperoleh penilaian paling tinggi di mata masyarakat pada periode tersebut. Dalam temuan yang disampaikan, swasembada pangan menjadi program yang paling menonjol dengan skor 8,4 dari rentang nilai 0 hingga 10.
Penilaian tersebut menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama yang mendapatkan penerimaan publik. Program ini tidak hanya dipandang sebagai kebijakan sektoral, tetapi juga berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan ketahanan nasional. Karena itu, capaian skor tersebut menjadi indikator penting dalam melihat persepsi publik terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran.
Hasil survei ini juga menegaskan bahwa isu pangan memiliki posisi strategis dalam evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ketika sebuah program memperoleh skor tertinggi, perhatian publik terhadap agenda tersebut dapat menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempertahankan fokus kebijakan dan memperkuat pelaksanaannya. Temuan Arawicaksa Institute dengan demikian menempatkan swasembada pangan sebagai program yang paling positif dinilai publik di program pemerintahan yang disurvei.
Hasil evaluasi terhadap kinerja jajaran Kabinet Merah Putih menunjukkan adanya perbedaan penilaian di para menteri. Dalam penilaian tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menempati posisi teratas dengan skor 8,1. Capaian ini menjadikan Abdul Mu’ti sebagai menteri dengan nilai kinerja paling tinggi dalam evaluasi yang dilakukan terhadap kabinet.
Posisi berikutnya ditempati Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan nilai 8,0. Selisih skor yang tipis kedua menteri tersebut memperlihatkan bahwa keduanya memperoleh apresiasi publik yang kuat. Penilaian ini menempatkan sektor pendidikan dasar dan menengah serta pertanian sebagai bidang yang mendapat perhatian positif dalam evaluasi kinerja pemerintahan.
Penilaian terhadap para menteri tidak hanya mencerminkan capaian angka, tetapi juga menunjukkan persepsi publik terhadap pelaksanaan program dan kepemimpinan masing-masing kementerian. Abdul Mu’ti dan Amran Sulaiman berada di posisi teratas, sementara penilaian terhadap jajaran menteri lainnya menjadi bagian dari gambaran umum mengenai kinerja Kabinet Merah Putih.
Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, menyatakan bahwa sejumlah menteri dinilai mampu menghadirkan gebrakan dan terobosan yang membantu menjaga citra pemerintahan Prabowo-Gibran. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa langkah-langkah yang dilakukan sejumlah menteri turut menjadi faktor dalam pembentukan penilaian publik terhadap pemerintah. Evaluasi ini memberikan gambaran mengenai menteri yang paling memperoleh kepercayaan berdasarkan hasil penilaian yang tersedia, sekaligus memperlihatkan pentingnya kinerja nyata dalam mempertahankan persepsi positif terhadap kabinet.
Tingginya penilaian publik terhadap program swasembada pangan tidak terlepas dari capaian produksi beras yang tercantum dalam survei. Angka produksi memberikan gambaran konkret mengenai kemajuan sektor pangan sekaligus memperkuat persepsi bahwa kebijakan pemerintah mulai menghasilkan dampak yang dapat diukur. Ketika produksi meningkat, swasembada tidak hanya dipahami sebagai sasaran jangka panjang, tetapi juga sebagai program yang memiliki dasar kinerja dan prospek pencapaian yang lebih jelas.
Produksi beras nasional pada 2025 disebut mencapai 34,69 juta ton. Jumlah tersebut meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi salah satu indikator penting dalam membaca tingginya skor program swasembada pangan, karena menunjukkan adanya penguatan kapasitas produksi di tengah kebutuhan konsumsi yang terus besar. Data tersebut juga dapat membangun keyakinan masyarakat bahwa upaya menjaga ketersediaan pangan nasional didukung oleh hasil produksi domestik, bukan semata-mata oleh kebijakan pengadaan atau impor.
Untuk 2026, produksi beras diperkirakan kembali meningkat, meskipun secara tipis, menjadi 34,77 juta ton. Pada saat yang sama, surplus beras disebut mencapai 3,56 juta ton. Proyeksi dan surplus tersebut memperkuat pesan bahwa produksi nasional berpotensi memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus menyediakan cadangan untuk menghadapi gangguan pasokan, perubahan cuaca, atau kenaikan permintaan. Namun, keberlanjutan capaian tetap bergantung pada produktivitas lahan, ketersediaan sarana produksi, serta pengelolaan distribusi yang efisien.
Aspek penyerapan hasil panen juga berperan dalam membentuk penilaian positif. Perum Bulog disebut menyerap beras sekitar 3–4 juta ton setiap tahun, sehingga hasil produksi petani memiliki jalur penyaluran yang lebih terjamin. Selain itu, harga pembelian gabah di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian pendapatan dan insentif bagi petani untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan, produksi. Dengan demikian, skor tinggi program swasembada pangan mencerminkan keterkaitan peningkatan output, ketersediaan surplus, dan dukungan kebijakan pada tingkat produsen.
Meskipun swasembada pangan memperoleh penilaian publik tertinggi, pencapaiannya tetap menghadapi berbagai risiko. Rudi Hartono mengingatkan bahwa keberlanjutan produksi pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan perubahan musim yang semakin sulit diprediksi. Musim kemarau panjang dapat mengurangi ketersediaan air untuk irigasi, menurunkan produktivitas lahan, serta meningkatkan biaya produksi petani. Ancaman El Nino juga perlu diantisipasi karena berpotensi memperpanjang periode kering dan mengganggu jadwal tanam di sejumlah wilayah.
Selain faktor iklim, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa dapat merusak lahan pertanian, infrastruktur irigasi, serta jalur distribusi hasil panen. Kebakaran hutan dan lahan turut menjadi ancaman serius, khususnya di daerah yang memiliki lahan gambut atau mengalami kekeringan ekstrem. Karena itu, penguatan sistem peringatan dini, pengelolaan cadangan pangan, pembangunan infrastruktur air, dan koordinasi lintas lembaga menjadi bagian penting untuk menjaga ketahanan pangan. Upaya tersebut diperlukan agar capaian produksi tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu bertahan menghadapi tekanan lingkungan.
Di luar program pangan, sejumlah kebijakan pemerintah juga mendapatkan apresiasi masyarakat. Program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran memperoleh skor penilaian 6,5. Nilai tersebut menunjukkan adanya harapan publik terhadap perbaikan fasilitas pendidikan sekaligus pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pembelajaran. Program pemeriksaan kesehatan gratis menyusul dengan skor 6,3, sedangkan sekolah rakyat memperoleh skor 6,0.
Apresiasi khusus juga disampaikan terhadap langkah Abdul Mu’ti dalam memperluas revitalisasi sekolah. Pada 2025, program tersebut menyasar 16.617 sekolah. Cakupannya ditargetkan meningkat menjadi 71.744 sekolah pada 2026, termasuk sekolah yang terdampak bencana serta satuan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Perluasan ini diharapkan memperkecil kesenjangan kualitas sarana pendidikan dan memastikan siswa di berbagai daerah memperoleh lingkungan belajar yang lebih layak.
Baca juga: Program Bantuan Pangan Terus Membantu Keluarga di Depok | Program POLIRAN, Bhabinkamtibmas Sukanagara Sambangi Warga dan Perkuat Kamtibmas
