KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 30 September 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tengah menelusuri keberadaan sebuah bangunan yang disebut sebagai fasilitas “apartemen” di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa bangunan tersebut tidak tercatat sebagai barang milik negara (BMN). Selain itu, pembangunannya disebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Informasi tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan saat menanggapi kunjungan Komisi XIII DPR RI ke lapas tersebut. Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh, bangunan itu disebut didirikan secara swadaya. Namun, istilah tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai sumber pembiayaan, proses pembangunan, pihak yang terlibat, serta dasar penggunaan fasilitas di lingkungan lapas.
Status bangunan dan asal-usul pembangunannya belum dapat dinyatakan secara final. Kemenimipas masih melakukan pemeriksaan untuk mencocokkan dokumen aset, riwayat pembangunan, perizinan, serta keterangan dari pihak-pihak terkait. Penelusuran ini penting untuk memastikan apakah fasilitas tersebut pernah dilaporkan dalam administrasi kedinasan, bagaimana penggunaannya selama ini, dan apakah terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan pengelolaan aset negara.
Dengan demikian, temuan awal mengenai fasilitas “apartemen” tersebut belum menjadi dasar untuk menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab. Pemeriksaan masih berlangsung dan hasil akhirnya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kepemilikan, sumber dana, serta fungsi bangunan. Kemenimipas perlu menyampaikan informasi berdasarkan bukti dan dokumen yang telah diverifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi mengenai pengelolaan fasilitas di Lapas Cibinong.
Tim pemeriksa menelusuri lokasi bangunan yang berada di kawasan aliran atau bantaran sungai dalam lingkungan Lapas Cibinong. Berdasarkan hasil pemeriksaan, area tersebut tidak diperbolehkan untuk didirikan bangunan karena memiliki fungsi aliran air dan berpotensi menimbulkan persoalan keselamatan maupun tata ruang. Keberadaan fasilitas di lokasi itu menjadi bagian dari evaluasi untuk mengetahui latar belakang pembangunan, status penggunaannya, serta alasan bangunan tersebut dapat bertahan di lingkungan lapas.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) masih mendalami siapa yang pernah menempati atau menggunakan bangunan tersebut, termasuk pihak yang membiarkannya tetap berada di area lapas. Informasi mengenai penghuni atau pengguna sebelumnya diperoleh setelah Ombudsman RI menemukan foto dan sejumlah barang di dalam bangunan. Temuan itu menjadi petunjuk awal dalam penelusuran, tetapi tim pemeriksa masih mencocokkan keterangan, dokumentasi, dan kondisi faktual di lapangan sebelum menarik kesimpulan mengenai penggunaan fasilitas tersebut.
Pemeriksaan juga mencakup fasilitas lain di Lapas Cibinong, lain tempat kebugaran serta sebuah ruangan yang disebut direncanakan sebagai simulator golf. Fasilitas simulator golf tersebut belum rampung dan baru dilengkapi karpet. Kemenimipas masih mendalami proses pengadaannya, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan ini diperlukan agar status setiap fasilitas dapat dipastikan secara administratif dan faktual.
Di bagian belakang lapas, tim turut menemukan dua warga binaan berada di ruang asimilasi. Berdasarkan informasi yang diterima, ruangan tersebut telah lama digunakan sebagai tempat latihan. Namun, status keberadaan kedua warga binaan itu, tujuan penggunaannya, serta dasar penempatan mereka masih diperiksa. Seluruh temuan tersebut masih berada dalam tahap verifikasi untuk memastikan kronologi, penanggung jawab, dan kesesuaian pemanfaatan fasilitas dengan aturan pemasyarakatan.
Kesimpulan sementara dalam pemeriksaan fasilitas di Lapas Cibinong mengarah pada adanya peristiwa yang diduga merupakan penyalahgunaan wewenang. Rudi Setiawan menyampaikan bahwa temuan tersebut berkaitan dengan ketentuan disiplin aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyalahgunaan wewenang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat karena berhubungan dengan pelaksanaan tugas, kepatuhan terhadap kewenangan, serta tanggung jawab jabatan.
Meski demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) belum mengumumkan pihak yang diduga bertanggung jawab. Pemeriksaan dan analisis masih berlangsung sehingga penetapan pihak terkait harus menunggu pemenuhan seluruh tahapan klarifikasi serta penilaian atas bukti yang tersedia. Sikap tersebut diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak mendahului proses pemeriksaan dan tetap didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan ini diperiksa oleh tim gabungan yang melibatkan Inspektorat Jenderal Kemenimipas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Pengamanan dan Intelijen, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat. Keterlibatan beberapa unit tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan dilakukan secara lintas fungsi, baik dari sisi pengawasan internal, tata kelola pemasyarakatan, maupun aspek pengamanan dan intelijen.
Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk Kepala Lapas Cibinong. Namun, keterangan individu bukan satu-satunya dasar untuk menetapkan dugaan pelanggaran. Tim akan membandingkan penjelasan para pihak dengan dokumen, catatan administrasi, serta bukti lain yang relevan. Langkah pencocokan tersebut penting untuk menguji konsistensi informasi, mengidentifikasi kewenangan yang dijalankan, dan memastikan rangkaian peristiwa secara menyeluruh. Karena itu, hasil akhir belum dapat ditetapkan sebelum seluruh data dianalisis dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dinyatakan memadai.
Setelah pemeriksaan lapangan di Lapas Cibinong, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) masih melanjutkan analisis terhadap seluruh keterangan serta bukti yang telah dikumpulkan. Tahap ini diperlukan untuk mencocokkan informasi mengenai status bangunan, riwayat penggunaannya, dan keberadaan fasilitas-fasilitas lain yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan. Setiap temuan perlu ditempatkan dalam konteks dokumen, penjelasan pihak terkait, serta kondisi faktual yang didapati di lapangan.
Proses penelusuran tersebut belum berakhir. Karena itu, informasi yang tersedia hingga tahap ini masih merupakan hasil pemeriksaan sementara, bukan kesimpulan final mengenai keseluruhan bangunan dan fasilitas di Lapas Cibinong. Kemenimipas masih memiliki ruang untuk melakukan verifikasi tambahan apabila diperlukan, termasuk menilai kesesuaian keterangan yang diperoleh dan bukti pendukungnya. Langkah tersebut penting agar kesimpulan akhir disusun berdasarkan informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah analisis dan pemeriksaan lanjutan selesai, kementerian berencana menyampaikan perkembangan hasilnya kepada Panitia Kerja Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI pada Senin. Penyampaian tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai perkembangan penelusuran, status informasi yang telah terverifikasi, serta hal-hal yang masih memerlukan pendalaman. Forum itu juga menjadi bagian dari proses pelaporan dan pengawasan terhadap tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan kementerian.
Sampai kesimpulan resmi ditetapkan, penilaian terhadap bangunan maupun fasilitas di Lapas Cibinong sebaiknya dipahami secara hati-hati. Data yang ada belum menjadi dasar untuk menetapkan kesalahan individu atau menyatakan adanya unsur pidana, karena hal tersebut belum diputuskan dalam keterangan yang tersedia. Fokus pemeriksaan saat ini adalah memastikan fakta, menilai bukti secara menyeluruh, dan menyampaikan hasilnya melalui mekanisme kelembagaan yang telah direncanakan.
