radarnkri.id – LARANTUKA – Menjelang berakhirnya masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur (Flotim) periode 2019-2024, perhatian masyarakat kini tertuju pada besaran tunjangan yang diterima oleh para wakil rakyat.
Tidak hanya mencakup tunjangan pokok, tetapi juga tunjangan perumahan, transportasi, dan komunikasi intensif yang selama ini jarang dibahas di ruang publik.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Flores Timur, tunjangan perumahan bagi anggota dewan bervariasi, tergantung kebijakan daerah masing-masing.
Di Kabupaten Flores Timur, setiap anggota DPRD menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 6 juta per bulan, tunjangan transportasi sebesar Rp 9 juta per bulan, dan tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 6,3 juta per bulan.
Baca Juga: Pemda Flores Timur Siapkan 3 Mobil Baru untuk Pimpinan DPRD 2024-2029, Anggaran Capai Rp1,8 Miliar
“Total tunjangan Perumahan, Transportasi dan Komunikasi Insentif yang diterima setiap anggota DPRD adalah Rp 21,3 juta per bulan,” ujar Kepala BKAD Flores Timur, Fredinandus Frederik Ama Bolen, saat dikonfirmasi pada Jumat (06/09/2024).
Untuk pimpinan DPRD, yakni ketua dan dua wakil ketua, terdapat perbedaan dalam fasilitas yang diterima. Pimpinan DPRD mendapatkan fasilitas berupa mobil dinas, sehingga tidak menerima tunjangan transportasi. Namun, mereka tetap menerima tunjangan perumahan dan komunikasi.
Fredinandus menjelaskan bahwa Ketua DPRD menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 12 juta per bulan, sementara dua wakil ketua masing-masing mendapatkan tunjangan perumahan sebesar Rp 10 juta per bulan.
“Total tunjangan perumahan bagi tiga pimpinan DPRD adalah Rp 32 juta per bulan, sedangkan untuk tunjangan komunikasi, angkanya sama dengan anggota DPRD lainnya, yakni Rp 6,3 juta per bulan,” tutupnya.***(YEN)**
