PEKANBARU – Baru sehari menjabat sebagai Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, M.Si., langsung menuai kritik dari Ketua DPD KNPI Riau, Larshen Yunus. Sorotan itu muncul setelah Abdul Wahid mengganti sejumlah personel di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, termasuk Tim Pengawalan (Patwal), pramusaji di rumah dinas, hingga tim protokol gubernur.
Langkah ini dinilai mengandung unsur nepotisme, karena orang-orang yang diganti disebut-sebut berasal dari kelompok tertentu dan kemudian digantikan oleh orang-orang dari daerah asal Abdul Wahid, yakni Inhil atau Tembilahan.
Sebagai pemimpin daerah, Abdul Wahid seharusnya lebih fokus pada program strategis yang bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan terjebak dalam persoalan teknis seperti rotasi jabatan berbasis kedekatan pribadi.
KNPI Riau: Nepotisme Bisa Masuk Ranah Pidana
Ketua KNPI Riau, Larshen Yunus, menegaskan bahwa jika benar ada unsur nepotisme dalam kebijakan Abdul Wahid, maka hal tersebut sangat disayangkan. Menurutnya, nepotisme tidak hanya merusak sistem pemerintahan, tetapi juga dapat masuk ke ranah pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
“Jika informasi ini benar, maka ini tindakan yang kerdil bagi seorang pemimpin sekelas Gubernur Riau. Apalagi, Bang Abdul Wahid sudah memiliki banyak pengalaman di dunia politik, termasuk pernah menjabat sebagai anggota DPR RI. Mudah-mudahan ini hanya kesalahpahaman,” ujar Larshen Yunus, Senin (3/3/2025), di ruang tunggu Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
Lebih lanjut, Larshen Yunus mengingatkan bahwa nepotisme adalah cikal bakal dari tindakan korupsi. Jika praktik semacam ini dibiarkan, maka roda pemerintahan di Riau bisa terhambat oleh kepentingan kelompok tertentu.
“Seharusnya, Pak Gubernur lebih fokus pada eksekusi program strategis yang langsung berdampak bagi masyarakat, bukan malah berkutat pada rotasi jabatan dan politik balas budi. Kita sudah cukup dengan kasus-kasus korupsi yang mencoreng nama baik Riau di masa lalu. Jangan sampai sejarah buruk itu terulang kembali,” tegasnya.
Pesan KNPI Riau: Jangan Terjebak Politik Balas Budi
Larshen Yunus juga mengingatkan Abdul Wahid agar tidak terjebak dalam politik balas budi yang hanya akan menjadi beban bagi pemerintahan. Ia meminta agar BUMD di Riau dikelola dengan profesional dan tidak dijadikan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Mohon izin, Bang Wahid. Ada banyak harapan rakyat Riau di pundak Abang. Ingatlah janji-janji kampanye. Jangan mudah terbawa euforia kekuasaan. Banyak kepala daerah yang jatuh karena dikelilingi orang-orang yang justru merusak sistem,” pesannya.
Ia menegaskan bahwa KNPI Riau tidak akan tinggal diam jika pemerintahan baru ini justru mengulangi kesalahan para pendahulunya.
“Kami tidak akan tinggal diam jika APBD Riau kembali habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini waktunya Revolusi Mental! Pemerintahan harus benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkas Larshen Yunus.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Gubernur Riau belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan oleh Ketua KNPI Riau tersebut. (**)
Sumber: Larshen Yunus KNPI Provinsi Riau