Jakarta | Gubernur Jakarta Pramono Anung melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan 368 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Balai Kota Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari proses pengisian dan penetapan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta.
Dari 368 pejabat fungsional yang dilantik, sebanyak 282 orang merupakan guru. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa unsur guru menjadi kelompok terbesar dalam pelantikan kali ini. Para pejabat yang dilantik mengikuti rangkaian prosesi secara bersama-sama, termasuk pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jakarta.
Seusai acara, Pramono menyampaikan bahwa pada kesempatan tersebut terdapat 368 pejabat fungsional yang dilantik. Ia juga menegaskan dominasi unsur guru dalam pelantikan itu, dengan jumlah 282 guru dari keseluruhan pejabat yang diambil sumpahnya. Keterangan tersebut menegaskan bahwa mayoritas pejabat fungsional yang dilantik dalam prosesi di Balai Kota Jakarta berasal dari kalangan pendidik.
Pramono Anung menyampaikan apresiasi kepada para pejabat fungsional yang baru dilantik, terutama mereka yang berasal dari kalangan guru. Pelantikan tersebut tidak hanya dipandang sebagai perubahan posisi administratif, tetapi juga sebagai bentuk kepercayaan terhadap aparatur yang memiliki peran langsung dalam memberikan pelayanan publik. Bagi para guru, amanah itu berkaitan erat dengan tanggung jawab mendidik, membimbing, serta membentuk karakter generasi muda Jakarta.
Menurut Pramono, guru merupakan salah satu unsur utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Keberhasilan pembangunan sektor pendidikan tidak cukup diukur melalui fasilitas atau kebijakan, melainkan juga melalui kualitas dan dedikasi tenaga pendidik yang menjalankannya. Karena itu, para guru yang dilantik diharapkan dapat terus menunjukkan profesionalisme, menjaga integritas, dan menghadirkan pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan peserta didik.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono menyebut Jakarta kini menjadi kota pelajar nomor satu di Indonesia. Ia menilai capaian itu penting karena sebelumnya Jakarta tidak pernah berada pada posisi tersebut. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan adanya perkembangan dalam ekosistem pendidikan ibu kota, baik dari sisi perhatian pemerintah maupun peran para pendidik yang bekerja di dalamnya. Guru dipandang sebagai bagian penting dari proses yang mendorong Jakarta mencapai posisi tersebut.
Pramono menegaskan bahwa pencapaian itu harus diikuti dengan komitmen untuk terus memperkuat kebijakan di sektor pendidikan. Pemerintah daerah perlu memastikan agar peningkatan mutu berlangsung secara berkelanjutan dan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Penguatan kapasitas guru, dukungan terhadap proses pembelajaran, serta penyusunan kebijakan yang sesuai dengan tantangan pendidikan menjadi bagian dari langkah tersebut.
Perhatian Pramono terhadap pendidikan juga memiliki latar belakang personal. Ia berasal dari keluarga guru, sehingga memahami bahwa profesi tersebut menuntut pengabdian, ketekunan, dan tanggung jawab besar. Pengalaman itu membentuk penghargaan khususnya terhadap para pendidik. Apresiasi kepada guru yang baru dilantik, dengan demikian, tidak hanya berkaitan dengan tugas kedinasan, tetapi juga mencerminkan keyakinan bahwa kualitas pendidikan Jakarta sangat ditentukan oleh orang-orang yang berada di garis depan pembelajaran.
Pramono Anung menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kemajuan bangsa. Menurutnya, pendidikan bukan hanya sarana untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga jalan untuk membuka kesempatan hidup yang lebih baik. Melalui pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses secara merata, anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Pandangan tersebut berkaitan erat dengan upaya memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga. Keterbatasan ekonomi yang dialami orang tua tidak seharusnya secara otomatis diwariskan kepada anak-anak. Dengan dukungan pendidikan yang memadai, generasi muda dapat memperoleh bekal untuk mengembangkan potensi, memasuki dunia kerja, serta membangun kemandirian. Karena itu, peningkatan mutu pendidikan perlu menjadi perhatian bersama, baik melalui penguatan tenaga pendidik maupun penyediaan lingkungan belajar yang mendukung.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyampaikan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta yang disebut berada di peringkat pertama dengan nilai 85,05. Angka itu dinilai mencerminkan berbagai kemajuan yang telah dicapai daerah, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Pramono, pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam penilaian IPM, bersama aspek kesehatan serta kondisi sosial masyarakat.
Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan kualitas pembangunan manusia. Pendidikan yang baik dapat memperluas kesempatan ekonomi, sementara layanan kesehatan dan kondisi sosial yang layak membantu masyarakat menjalani kehidupan secara produktif. Oleh sebab itu, capaian IPM Jakarta perlu dijaga melalui kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan.
Pramono berharap nilai tersebut dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan, melalui kerja sama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jakarta. Kolaborasi antarlembaga, konsistensi pelayanan publik, dan komitmen terhadap pemerataan diharapkan mampu memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh warga.
Pramono Anung berpesan kepada 368 pejabat fungsional yang baru dilantik agar memahami jabatan sebagai amanah, bukan sekadar kedudukan administratif. Pelantikan tersebut menandai dimulainya tanggung jawab baru yang harus dijalankan dengan kesungguhan, integritas, dan komitmen untuk melayani. Menurutnya, setiap pejabat perlu menyadari bahwa kewenangan yang diterima selalu disertai tuntutan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan kepada masyarakat.
Ia memandang jabatan sebagai ujian bagi seseorang. Ujian itu tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjalankan tugas, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku setelah memperoleh kewenangan. Seseorang dapat dinilai melalui sikapnya dalam menggunakan kekuasaan, memperlakukan masyarakat, serta mengambil keputusan ketika menghadapi berbagai kepentingan. Karena itu, Pramono mengingatkan agar para pejabat tidak berubah menjadi lebih tertutup, merasa lebih tinggi, atau menjauh dari persoalan yang dihadapi warga.
Para pejabat diminta menggunakan kewenangan sesuai aturan dan koridor hukum yang berlaku. Setiap kebijakan harus didasarkan pada ketentuan yang jelas, pertimbangan objektif, serta kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kepatuhan terhadap prosedur perlu berjalan bersama keberanian untuk menyelesaikan persoalan secara cepat, tepat, dan transparan. Dengan demikian, kewenangan dapat menjadi alat untuk memperbaiki pelayanan, bukan sumber masalah baru bagi masyarakat.
Pramono juga menekankan bahwa jabatan yang diemban harus memberikan manfaat nyata. Para pejabat, termasuk mereka yang bekerja di bidang pendidikan dan pelayanan teknis, diharapkan mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh warga Jakarta. Kinerja tidak cukup diukur dari pelaksanaan rutinitas atau pemenuhan laporan administratif, melainkan dari kualitas layanan, kemudahan akses, serta penyelesaian kebutuhan masyarakat secara profesional.
Ia berharap seluruh pejabat menjalankan tugas dengan bertanggung jawab, menjaga kepercayaan, dan terus meningkatkan kapasitas diri. Integritas, keteladanan, serta kepedulian terhadap warga perlu menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan pekerjaan. Melalui sikap tersebut, para pejabat diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kehadiran pemerintah yang responsif di Jakarta.
